Channel9.id – Jakarta. Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kebijakan yang mewajibkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta membeli bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina menunjukkan pemerintah telah berperan sebagai pedagang, bukan lagi regulator. Ia menilai kebijakan yang dikeluarkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut mencerminkan kekacauan logika dalam tata kelola sektor energi nasional.
“Pemaksaan Bahlil kepada SPBU swasta agar membeli BBM Pertamina sudah mengarahkan pemerintah sebagai pedagang, bukan regulator lagi,” kata Uchok melalui keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).
Menurut Uchok, kebijakan tersebut menyimpang dari prinsip dasar pengaturan pasar yang seharusnya dijalankan pemerintah. Ia menilai kebijakan Bahlil tersebut mengaburkan peran negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).
Dalam aturan tersebut, ditegaskan bahwa kegiatan hilir migas terbuka bagi badan usaha swasta setelah memenuhi izin dan persyaratan dari pemerintah.
“UU Migas tidak memberikan monopoli distribusi BBM kepada Pertamina. Pemerintah seharusnya menjamin keseimbangan pasar, bukan memihak satu pelaku usaha milik negara untuk menekan yang lain,” jelas Uchok.
Ia menilai kebijakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundangan, tetapi juga merusak kredibilitas satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, kebijakan itu menodai komitmen pemerintah dalam menjaga iklim usaha yang adil.
“Kebijakan ini menghapus citra pemerintah sebagai wasit yang netral. Bahlil diduga bertindak seperti calo bagi Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri,” sindir Uchok Sky.
Uchok mengatakan, jika kebijakan itu tetap dijalankan, maka banyak SPBU swasta yang diperkirakan bakal gulung tikar. Imbasnya, ribuan karyawan akan kehilangan pekerjaan dan memicu aksi protes ke Kementerian ESDM.
“Investor juga akan berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena pemerintah sudah ikut menjadi pedagang, bukan lagi pengatur pasar,” pungkas Uchok.
Sebelumnya, Bahlil pernah meminta pengelola SPBU swasta bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) untuk penyediaan stok bahan bakar minyak. Permintaan Bahlil ini menanggapi kekosongan stok BBM di SPBU milik swasta sebulan terakhir.
Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan SPBU swasta sudah diberikan kuota impor 110 persen tahun ini dibandingkan 2024, sehingga ia membantah kabar pemerintah tidak memberikan pasokan BBM kepada swasta.
“Kalau masih ada kekurangan, kami minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 15 September 2025.
HT
