Channel9.id – Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisi utang Indonesia masih aman meski telah mencapai Rp9.138,05 triliun atau 39,68 persen terhadap PDB per Juni 2025. Ia menyebut angka tersebut masih jauh di bawah batas wajar yang ditetapkan standar internasional.
Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025), Purbaya membantah anggapan bahwa pemerintah tidak mampu membayar utang.
“Kata siapa? Kalau anda belajar fisikal kan tahu rasio ukuran-ukuran satu negara bisa bayar utang seperti apa. Bayar mau atau mampu,” kata Purbaya saat ditanya soal kemampuan keuangan Indonesia membayar utang.
Ia menjelaskan lembaga pemeringkat menilai kemampuan fiskal suatu negara berdasarkan dua indikator utama, yaitu deficit to GDP ratio dan debt to GDP ratio. Dalam hal ini, posisi Indonesia dinilai masih sangat sehat.
“Kita lihat yang paling strict katanya di mana? Maastricht Treaty kan. Berapa deficit to GDP-nya? 3 persen. Debt to GDP ratio-nya yang dianggap aman 60 persen. Kita berapa? Deficit-nya di bawah 3 persen. Tax ratio-nya di bawah 40 persen. Jadi dengan standar internasional yang paling ketat pun, kita masih prudent,” ujarnya.
Purbaya juga membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara besar di dunia. Ia menilai posisi Indonesia jauh lebih aman dibandingkan Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura yang memiliki rasio utang jauh lebih tinggi.
“Jadi dari ukuran itu harusnya saya aman. Jadi Ibu enggak usah terlalu panik,” ujar Purbaya.
Ia memastikan pemerintah berkomitmen menjaga defisit anggaran tetap terkendali dalam batas aman.
“Udah kita ajarin masyarakat bahwa kita aman. Dan saya enggak akan tembus 3 persen deficit to GDP ratio. Anytime soon enggak akan berubah, enggak akan saya ubah itu, saya akan jaga terus. Tahun ini, tahun depan,” katanya.
Menurutnya, pemerintah akan mempertimbangkan pengelolaan utang yang lebih fleksibel jika pertumbuhan ekonomi nasional mencapai tingkat yang lebih tinggi.
“Nanti kalau tumbuh kita udah 7 persen, misalnya 7 persen, kita pertimbangkan. Perlu enggak kita kurangin pajak? Atau perlu enggak kita kurangin debt-nya? Atau perlu enggak kita tambahin debt-nya untuk nembus 8 persen? Tapi kan hitungannya clear di atas kertas,” ujarnya.
Ia menilai belanja pemerintah yang gencar saat ini justru dibutuhkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
“Belanja lah sebanyak-banyaknya, tapi ingat kantong sendiri jangan utang. Perlu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Adapun data Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per Juni 2025 mencapai Rp9.138 triliun, terdiri atas pinjaman sebesar Rp1.157 triliun dan surat berharga negara sebesar Rp7.980 triliun. Angka tersebut turun tipis dibandingkan posisi Mei 2025 sebesar Rp9.177 triliun, namun masih lebih tinggi dari akhir 2024 yang tercatat Rp8.813 triliun.
Rasio debt to GDP Indonesia saat ini berada di level 39,86 persen, yang masih dikategorikan moderat dibandingkan negara lain.
HT
