Channel9.id, Jakarta. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik PT Tirta Investama (Aqua) di Kabupaten Subang, Rabu (22/10/2025), setelah menerima laporan warga yang mengeluhkan kesulitan mendapatkan air bersih di sekitar area operasi pabrik.
Dalam rekaman video kunjungan tersebut, Dedi menyoroti persoalan distribusi air di kawasan pegunungan yang menjadi sumber utama pasokan air baku pabrik. Ia menilai perlu ada keseimbangan antara kebutuhan industri dan hak masyarakat terhadap sumber daya air.
“Jangan sampai air dari sini diangkut dan dijual dengan harga mahal, sementara warga di sekitar gunung kesulitan mandi karena tidak punya air bersih,” ujar Dedi saat meninjau lokasi.
Menurutnya, pemerintah daerah akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan evaluasi terhadap izin pemanfaatan air tanah dan program tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan.
Warga: Air Susah, Bantuan Tak Pernah Datang
Dalam dialog di lapangan, sejumlah warga mengaku belum pernah menerima bantuan air bersih dari pihak perusahaan. Seorang ketua RW yang hadir dalam pertemuan dengan Gubernur menyampaikan keluhan bahwa masyarakat masih harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari, terutama saat musim kemarau.
“Saya sebagai ketua RW-nya, saya juga belum pernah minum dari Aqua, enggak ada [bantuan], Pak,” ucap warga tersebut di hadapan Dedi.
Fenomena kekeringan serupa juga dilaporkan terjadi di wilayah lain yang menjadi lokasi pabrik Aqua, seperti di Klaten (Jawa Tengah), Bogor (Jawa Barat), dan Pasuruan (Jawa Timur). Warga di beberapa daerah mengaku debit sumur menurun drastis pada musim kemarau.
Sebuah penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada 2021 mencatat penurunan debit air irigasi hingga 76 persen di Desa Kepanjen, Klaten, setelah pabrik beroperasi. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya biaya produksi pertanian hingga 62 persen.
Sejumlah pengamat menilai kasus ini menunjukkan lemahnya tata kelola air di kawasan industri dan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap izin pengambilan air tanah.
“Evaluasi menyeluruh penting dilakukan agar kegiatan ekonomi tidak merugikan masyarakat sekitar dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga,” ujar salah satu peneliti lingkungan dari UGM, yang dihubungi terpisah.
Menanggapi laporan warga dan hasil sidak Gubernur, pihak PT Tirta Investama (Aqua) menyampaikan bahwa mereka terbuka terhadap dialog dengan masyarakat serta memastikan proses pengambilan air dilakukan secara berizin dan sesuai standar lingkungan.
Dalam keterangan tertulisnya, perusahaan menyebut telah melibatkan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pengelolaan air di sekitar pabrik.
“Aqua berkomitmen menjalankan praktik pengelolaan air secara adil, transparan, dan berkelanjutan,” tulis manajemen dalam pernyataan resmi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan akan meninjau kembali mekanisme pengawasan terhadap industri pengguna air tanah, termasuk pabrik air minum dalam kemasan, guna memastikan tidak terjadi ketimpangan antara kebutuhan industri dan masyarakat lokal.
Dedi menegaskan, langkah ini bukan untuk menghambat kegiatan investasi, melainkan untuk menjamin keadilan akses air bagi seluruh pihak.
“Kita ingin industri tumbuh, tapi warga juga tidak boleh kekurangan air,” tegasnya.
