Channel9.id – Jakarta. Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) sekaligus Juru Bicara Istana, Juri Ardiantoro, menerima perwakilan organisasi guru madrasah yang berdemo di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (30/10/2025) hari ini. Dalam pertemuan ini, para guru madrasah meminta diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pertemuan itu digelar di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025). Selain Juri, perwakilan pejabat dari Kementerian Agama juga turut hadir dalam pertemuan ini.
Sementara itu, sejumlah guru madrasah yang hadir ini tergabung dalam organisasi Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN), dan Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI).
Juri menyatakan aspirasi para guru madrasah tersebut akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto setibanya dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Korea Selatan.
“Tuntutannya, tadi sudah disampaikan, bahwa organisasi guru madrasah ini ingin menyampaikan aspirasi kepada Pak Presiden langsung. Tapi kita tahu, semua teman-teman tahu hari ini Pak Presiden memulai perjalanan ke Korea Selatan untuk mengikuti KTT APEC,” kata Juri kepada wartawan usai pertemuan.
Ia mengatakan, pemerintah memahami keluhan para guru madrasah yang merasa belum mendapatkan perlakuan yang sama dengan guru sekolah umum, terutama terkait pengangkatan menjadi PPPK.
“Ya kompleks ya masalahnya, karena pengangkatan guru menjadi ASN atau menjadi PPPK juga sama dengan yang lain, misalnya tenaga kesehatan begitu,” ucapnya.
Juri menambahkan, Presiden Prabowo memiliki komitmen besar terhadap peningkatan kualitas dan fasilitas pendidikan, termasuk sekolah umum dan madrasah. Bahkan, lanjutnya, Presiden telah menginisiasi berbagai program pendidikan, mulai dari Sekolah Rakyat hingga Sekolah Garuda.
“Pak Prabowo punya komitmen untuk memperbaiki seluruh fasilitas pendidikan, kemudian juga pelayanan pendidikan supaya pendidikan di Indonesia semakin bermutu, semakin berkualitas,” tuturnya.
Sementara itu, salah satu perwakilan organisasi guru, Muhammad Zein, mengatakan menegaskan bahwa guru madrasah memiliki hak yang sama dengan guru lain. Ia mengungkit guru honorer di sekolah umum yang sudah diangkat PPPK.
“Itu satu-satunya tuntutan kami. Harapannya Pak Presiden bisa menerima kami ke depan dan sekaligus memberikan afirmasi agar guru-guru madrasah swasta bisa diangkat menjadi PPPK, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK,” kata Zein usai pertemuan.
“Itu saja tuntutan kami karena itu salah satu poin tertinggi dari keinginan kami yang sudah usianya di atas 30, 40 tahun, 50 tahun. Tanpa PPPK, berarti negeri ini masih terjadi diskriminasi antara sekolah dengan madrasah,” sambungnya.
Menurutnya, diangkat menjadi PPPK merupakan salah satu upaya untuk memperjuangkan kesejahteraan guru madrasah. Ia berharap ada solusi dari pemerintah terkait tuntutannya tersebut.
“Ingat ya, tidak boleh ada dikotomi, tidak boleh ada disparitas kebijakan afirmasi anggaran dari negara. Ketika sekolah PPPK, madrasah swasta juga berhak untuk mendapatkan PPPK karena anggarannya ada,” ujarnya.
“Sekali lagi, Pak Presiden, harapannya, beliau tadi Pak Wamen juga sudah sampaikan, akan disampaikan Pak Presiden. Makanya kita akan mendengarkan dalam waktu beberapa saat ini bagaimana komitmen beliau karena saya yakin beliau punya komitmen untuk pendidikan, khususnya madrasah swasta di negeri ini,” lanjut Zein.
Baca juga: Guru Madrasah Demo di Monas Desak Pengangkatan Jadi PPPK
HT
