Channel9.id, Jakarta — Anggota DPR sekaligus figur publik Dede Yusuf kembali bersuara soal nasib guru honorer di Indonesia. Ia mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan pengangkatan seluruh guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling lambat tahun 2025, lengkap dengan jaminan gaji layak setidaknya setara upah minimum regional (UMR).
“Saya meminta kepada pemerintah agar seluruh guru honorer harus diangkat menjadi PPPK dan diselesaikan pada 2025 ini,” ujar Dede Yusuf melalui unggahan di Instagram, Kamis (13/11/2025).
Menurut Dede, proses pengangkatan guru honorer sebenarnya ditargetkan rampung pada 2024 sesuai ketentuan undang-undang. Namun, pemerintah meminta tambahan waktu karena sejumlah daerah harus melakukan efisiensi anggaran.
“Seharusnya selesai pada 2024, tetapi pemerintah meminta perpanjangan waktu karena daerah terkena efisiensi,” jelasnya.
Dede menegaskan dukungannya terhadap kebijakan PPPK karena status tersebut memberikan kepastian penghasilan dan tunjangan. Dengan menjadi PPPK, guru honorer otomatis memperoleh hak finansial setara aparatur sipil negara (ASN).
“Kalau mereka menjadi PPPK otomatis honor mereka setara ASN. Tidak ada ASN yang gajinya di bawah UMR. Mereka juga mendapat gaji dan tunjangan,” tegas mantan Ketua Komisi X DPR itu.
Dede menilai masalah kesejahteraan guru—khususnya guru honorer—masih menjadi persoalan besar di dunia pendidikan Indonesia. Ia menyoroti ketimpangan antara tanggung jawab besar guru sebagai pendidik generasi bangsa dengan penghasilan yang mereka terima saat ini.
“Penghasilan mereka tidak sebanding dengan tugas mereka. Kita bicara masa depan bangsa, tapi gurunya masih banyak yang honor kecil,” katanya.
Dampak Langsung ke Mutu Pendidikan
Dede mengingatkan bahwa kualitas pendidikan sulit ditingkatkan tanpa tenaga pendidik yang sejahtera, kompeten, dan fokus mengajar. Ia menyinggung kembali pembahasan soal angka lama sekolah di Indonesia saat dirinya masih memimpin Komisi X DPR.
“Rata-rata lama sekolah kita masih di bawah delapan tahun, atau tidak lulus SMP. Salah satu penyebabnya kurangnya pendidik yang capable,” ujarnya.
Menurut Dede, negara harus menempatkan guru sebagai profesi strategis. Ia memberi contoh negara-negara dengan kualitas pendidikan unggul yang pada umumnya menempatkan kesejahteraan guru di posisi tinggi.
“Di luar negeri, kesejahteraan guru tinggi dan itu berimplikasi pada motivasi dan kualitas mengajar. Penghasilan guru seharusnya di atas UMR agar mereka fokus mendidik tanpa khawatir soal ekonomi,” tutupnya.
