Channel9.id-Jakarta. Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) lebih agresif mempercepat perekaman data kependudukan. Saat ini, tingkat perekaman baru mencapai 97 persen dari total penduduk Indonesia.
“Target kita idealnya 100 persen warga negara Indonesia dan siapa pun yang tinggal di Indonesia terdata dalam server kita,” kata Tito saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pengguna 2025 di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Tito meminta seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota mengintensifkan pendekatan jemput bola, terutama menyasar kelompok yang sulit dijangkau. Mulai dari masyarakat adat di pedalaman, kelompok prasejahtera, hingga tunawisma tanpa domisili.
“Saya ingin agar lebih agresif mengidentifikasi warga negara maupun non-warga negara yang tinggal di Indonesia untuk mendaftar,” tegasnya.
Ia mengingatkan, negara wajib memberikan pelindungan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Karena itu, pendataan kependudukan harus menjangkau semua lapisan.
Mendagri juga menyoroti persoalan WNI di luar negeri yang kesulitan memperpanjang dokumen kependudukan karena harus pulang ke Indonesia. Ia mengapresiasi kerja sama Ditjen Dukcapil dengan perwakilan RI di luar negeri untuk mempermudah layanan bagi diaspora.
“Sedih kadang-kadang kalau mereka harus pulang ke Indonesia hanya untuk memperpanjang KTP. Berapa biayanya?” ujarnya.
Selain percepatan perekaman, Tito menekankan pentingnya penguatan infrastruktur teknologi informasi Dukcapil, mulai dari server, storage, bandwidth, hingga sistem keamanan siber. Menurutnya, data kependudukan merupakan aset strategis negara yang harus dilindungi.
Ia menambahkan, data Dukcapil telah menjadi basis penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga penyaluran bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, Tito juga memerintahkan Ditjen Dukcapil bergerak cepat memberikan layanan administrasi kependudukan bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tim Dukcapil diminta turun langsung ke lokasi bencana untuk melayani masyarakat terdampak.
Baca juga: Dukcapil Tegaskan Perlindungan Data Kependudukan Jadi Prioritas
