Channel9.id-Tangerang. Mendagri Tito Karnavian menegaskan peran strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra utama kepala desa dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Hal itu ia sampaikan usai mengukuhkan Pengurus DPP ABPEDNAS Indonesia periode 2025–2031 di Kota Tangerang, Jumat (12/12/2025).
Tito menilai kehadiran ABPEDNAS sangat penting untuk memperkuat fungsi kontrol desa, terlebih setelah desa mendapat kewenangan besar melalui UU Desa. Mulai dari penyusunan program hingga pengelolaan anggaran, desa kini mengatur banyak urusan secara mandiri. Karena itu, ia menekankan perlunya pengawasan yang kuat dari BPD.
“Kita harapkan karena adanya badan ini, akan membuat balancing, pengawas, dan memberikan masukan dalam program-program yang betul-betul menyentuh rakyat. Sehingga uang itu tidak disalahgunakan,” ujarnya.
Tito juga menyinggung banyaknya kepala desa yang tersandung persoalan hukum akibat keliru mengelola anggaran. Ia berharap ABPEDNAS mampu menjadi penyeimbang sekaligus pemberi masukan agar program desa semakin tepat sasaran.
Tito menjelaskan bahwa pembinaan formal terhadap pemerintah desa berada pada bupati atau wali kota. Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan langsung dari masyarakat desa melalui BPD. “Mekanisme pengawasan dari bawah lebih penting, yaitu dari Badan Permusyawaratan Desa,” katanya.
Dengan lebih dari 75.000 desa di Indonesia dan setiap BPD beranggotakan 5–9 orang, Mendagri menyebut kekuatan asosiasi ini sangat besar. “Ini kita harapkan menjadi kekuatan besar untuk menjadi pengawas dan memberikan kontribusi,” tandasnya.
Baca juga: Mendagri Minta Pemda Perketat Evaluasi Kelayakan Gedung Bertingkat
