Connect with us

Nasional

Ada Salah Ketik di UU Ciptaker, Relawan Jokowi: Mengharapkan Masyarat Berpikir Positif

Published

on

Channel9.id-Jakarta. UU Cipta Kerja yang salah ketik menjadi perbincangan hangat saat ini. Ketua Umum Relawan Akar Rumput Balad Jokowi, M Muchlas Rowi mengharapkan agar masyarakat selalu berpikir positif dan menjadikan insiden salah ketik UU Cipta Kerja sebagai catatan dan masukan penting bagi pemerintah dan DPR.

“Saya rasa ini harus menjadi catatan penting, terutama bagi pemerintah dan DPR. Agar semua RUU yang hendak diundangkan diawasi dan disempurnakan terlebih dahulu sebelum diundangkan,” kata Muchlas dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (04/11).

Dia pun menolak dengan tegas, jika ada pihak-pihak tertentu yang memperkeruh suasana atau bahkan meminta Mensesneg Pratikno mundur karena aspirasi tersebut jelas-jelas tidak memberikan solusi di tengah kekisruhan.

“Sikap Balad Jokowi jelas menolak upaya apa pun yang mempolitisasi insiden ini, apalagi meminta Mensesneg Pratikno mundur. Sangat konyol dan tidak solutif,” ujarnya.

Muchlas lebih setuju dengan pernyataan Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra, bahwa dengan kesalahan teknis seperti itu, maka Mensesneg, Menkopolhukam dan Pimpinan DPR bisa mengadakan rapat perbaikan, lalu nanti didistribusikan kembali dalam lembaran negara.

Baca juga: Kemensesneg: Kesalahan Penulisan UU Ciptaker Murni Human Error

“Saya setuju dengan perkataan Prof Yusril yang melihat kesalahan teknis tersebut bisa diatasi dengan rapat perbaikan dan pendistribusian kedua tanpa harus ditandatangani Presiden kembali,” tutur Muchlas.

Sementara itu, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyatakan kekeliruan teknis di naskah Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja murni karena “human error” (kelalaian manusia).

“Kemensetneg telah melakukan serangkaian pemeriksaan internal dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan, kekeliruan tersebut murni human error,” kata Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kemensetneg Eddy Cahyono Sugiarto dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu (04/11).

Hal tersebut menyusul dengan sejumlah kekeliruan di Undang-undang dengan tebal 1.187 halaman yang baru disahkan pada 2 November 2020 tersebut. Menurut Eddy, Kemensetneg pun sudah memberikan sanksi bagi pejabat yang bertanggung jawab terhadap kekeliruan tersebut.

“Terhadap pejabat yang bertanggung jawab dalam proses penyiapan draf RUU sebelum diajukan kepada Presiden, Kemensetneg juga telah menjatuhkan sanksi disiplin,” ungkap Eddy.

Eddy pun mengaku Kemensetneg telah merespons cepat dengan melakukan langkah tindakan perbaikan.

“Langkah ini sejalan dengan penerapan ‘zero mistakes’ untuk mengoptimalisasi dukungan kepada Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan negara,” tambah Eddy.

Kekeliruan pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah ditandatangani oleh Presiden tersebut, kata dia, pada dasarnya tidak mengubah substansi dan lebih bersifat teknis administratif semata.

Karena itu, kekeliruan tersebut tidak akan memberikan pengaruh pada norma yang diatur di dalamnya serta implementasi undang-undang dimaksud pada tataran teknis.

“Namun demikian, Kemensetneg akan menjadikan temuan kekeliruan sebagai pelajaran berharga dan menjadi catatan serta masukan untuk terus menyempurnakan penyiapan RUU, agar kesalahan teknis tidak terulang kembali,” tegas Eddy.

Kesalahan yang ditemukan di UU Cipta Kerja misalnya ada di halaman 6 pasal 6 yaitu tertulis.

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;

penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan penyederhanaan persyaratan investasi.

Padahal dalam UU Cipta Kerja tidak ada pasal 5 ayat 1 huruf a karena pasal 5 hanya pasal berdiri sendiri tanpa ayat.

Adapun bunyi Pasal 5 adalah: Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Kasus Corona Jateng Membludak, Opsi Pembukaan RS Khusus Mencuat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mulai mempersiapkan penambahan ruangan isolasi menyusul peningkatan kasus virus Corona atau COVID-19 di wilayahnya. Skenario terburuknya adalah pembukaan rumah sakit baru khusus COVID-19.

Gubernur Jateng Ganjar mengatakan hal tersebut sempat dibahas dalam rapat. Namun saat ini diupayakan menggunakan fasilitas yang ada termasuk dengan memanfaatkan hotel sebagai tempat isolasi.

“Pertama tambah dulu tempat tidur untuk ICU sama isolasi baik di rumah sakit atau yang mandiri. Untuk yang mandiri, karena banyak yang di rumah tidak nyaman sekarang siapkan, udah Donohudan (asrama haji Boyolali) buka sekarang, yang gede-gede. Hotel yang siap ya siapkan, nanti kita bayar, isolasi di sana kan nyaman. Beda kan kalau di stadion. Skenario berikutnya ya rumah sakit darurat. Sudah komunikasi sih dengan pusat, sudah siapkan dan menawari, skenario terakhir,” ujar Ganjar, Selasa (1/12).

Baca juga: Mendagri: Kepala Daerah Fokus Mengendalikan Penyebaran Covid-19 

Menurutnya, saat ini ruang isolasi pasien Corona di rumah sakit di Jateng sudah terisi lebih dari 60 persen sehingga harus sudah ada persiapan penambahan.

“Untuk persentasenya untuk ICU (terisi) 58,61 persen, isolasi COVID (terisi) 76,73 persen. Itungannya kalau sudah lebih 60 persen mesti siap-siap. Untuk ICU masih cukup, untuk isolasi sudah perlu ditambah,” kata Ganjar.

“Saya lihat ruangnya masih cukup. Badan Diklat yang ada di provinsi di Semarang hanya terisi 11. Jadi masih punya untuk isolasi,” imbuhnya.

Sementara untuk penambahan ruang isolasi di rumah sakit, lanjut Ganjar, bisa dengan memanfaatkan ruang perawatan umum menjadi ruang isolasi. Sehingga tidak perlu membuat bangunan baru.

“Cuma yang penting di rumah sakitnya. Ada dua cara. Untuk penanganan non-COVID dipakai COVID kan tidak nambah,” katanya.

Untuk diketahui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merilis data terbaru lewat corona.jatengprov.go.id. Tercatat total ada 57.094 kasus virus Corona di Jateng hingga saat ini. Dari angka di tersebut, 8.998 pasien masih dirawat, 44.341 sembuh, dan 3.755 meninggal.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Ratusan Orang Geruduk Rumah Mahfud MD di Pamekasan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ratusan orang mendatangi rumah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Pamekasan, Selasa (01/12) siang. Massa tersebut berteriak-teriak di depan rumah yang kini ditempati ibunda Mahfud MD. Mereka meminta penghuni rumah keluar menemui massa.

Bahkan, sebagian massa ada yang mendorong pagar rumah. “Kalau sama-sama orang Madura, Mahfud tolong keluar. Jangan ngumpet dan temui kami,” teriak salah satu peserta aksi di depan rumah.

Salah satu peserta aksi juga berteriak agar massa tak membuat keributan. “Tolong jangan membuat kerusakan,” kata peserta aksi lainnya.

Baca juga: Buntut Acara Rizieq Shihab, Mahfud MD: Pemerintah Akan Tindak Tegas Tiap Kerumunan Massa 

Meski aksi itu tak berlangsung lama, namun kejadian tersebut cukup membuat warga sekitar rumah Mahfud MD ketakutan. Mereka tak berani keluar rumah.

Beruntung, saat itu rumah Mahfud MD yang biasanya ditempati oleh ibunda dan perawatnya itu sedang kosong.

Tidak jelas tuntutan massa yang tidak diketahui asalnya itu. Namun, diduga terkait pemanggilan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh polisi.

 

Continue Reading

Nasional

Pemerintah Bakal Pangkas Libur Panjang Desember 2020

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan akan memangkas libur panjang akhir Desember 2020. Namun, libur Hari Raya Natal pada 25 Desember 2020 dan Tahun Baru pada 1 Januari 2021 tak bisa dihilangkan.

“Kalau libur kan ada yang memang sudah libur. Misal Natal kan tidak mungkin tidak libur, kemudian tanggal 1 Januari kan juga tidak mungkin tidak libur. Itu saja. Kalau yang lain, yang cuti bersama bisa kita kurangi,” kata Muhadjir di Jakarta, Selasa (1/12).

Baca juga: Pengusaha Ketar-Ketir Pengurangan Hari Libur Panjang Akhir Tahun

Muhadjir menuturkan, libur dan cuti bersama akhir tahun yang berjumlah kurang lebih 11 hari jika dihitung dengan jumlah libur akhir pekan itu hanya dikurangi. Menurutnya, keputusan itu juga akan segera diambil.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Senin, 23 November 2020 lalu, dengan tegas menyebut akan mengurangi libur akhir tahun. Alasannya, saat ini kasus positif Covid-19 di Indonesia belum juga melandai

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC