Connect with us

Nasional

Gatot Diberi Bintang Mahaputra. TB Hasanuddin: Waktunya Tidak Biasa

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, rencana pemberian Bintang Mahaputera kepada mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo pada pekan depan dinilai tak biasa. Pasalnya, penganugerahan tanda jasa biasanya diberikan menjelang peringatan HUT RI pada 17 Agustus.

Sementara, penganugerahan gelar pahlawan nasional diberikan sebelum peringatan Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada 10 November.

“Jadi kurang biasa kalau ada seseorang yang mendapat tanda jasa atau bintang kehormatan pada bulan November ini,” ujar Hasanuddin, Rabu (04/11).

Ia mengatakan pemberian tanda kehormatan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Baca juga: Mahfud MD: Jokowi Akan Berikan Gatot Nurmantyo Bintang Mahaputra

Kendati demikian, politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, pemberian tanda kehormatan kepada Gatot merupakan hal yang wajar mengingat perannya sebagai Panglima TNI periode 2015-2017.

“Sah saja sebagai kepala negara memberi tanda jasa Bintang Mahaputera. Karena pemberian ini toh sudah melalui Dewan Tanda Kehormatan,” ujarnya.

Diberitakan, Presiden Jokowi bakal memberikan tanda Bintang Mahaputera kepada Gatot sebagai eks Panglima TNI periode 2015-2017 dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat.

Selain itu, Presiden juga akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada salah satu tokoh yang terlibat dalam Sumpah Pemuda, Sutan Mohammad Amin Nasution, dan Kapolri ke-1 Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo. Penganugerahan ini rencananya akan dilakukan pada Selasa (10/11/2020) dan Rabu (11/11/2020).

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Pemerintah Bakal Pangkas Libur Panjang Desember 2020

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan akan memangkas libur panjang akhir Desember 2020. Namun, libur Hari Raya Natal pada 25 Desember 2020 dan Tahun Baru pada 1 Januari 2021 tak bisa dihilangkan.

“Kalau libur kan ada yang memang sudah libur. Misal Natal kan tidak mungkin tidak libur, kemudian tanggal 1 Januari kan juga tidak mungkin tidak libur. Itu saja. Kalau yang lain, yang cuti bersama bisa kita kurangi,” kata Muhadjir di Jakarta, Selasa (1/12).

Baca juga: Pengusaha Ketar-Ketir Pengurangan Hari Libur Panjang Akhir Tahun

Muhadjir menuturkan, libur dan cuti bersama akhir tahun yang berjumlah kurang lebih 11 hari jika dihitung dengan jumlah libur akhir pekan itu hanya dikurangi. Menurutnya, keputusan itu juga akan segera diambil.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Senin, 23 November 2020 lalu, dengan tegas menyebut akan mengurangi libur akhir tahun. Alasannya, saat ini kasus positif Covid-19 di Indonesia belum juga melandai

Continue Reading

Nasional

Monitor Realisasi APBD hingga Pilkada-Pilkades, Mendagri Bentuk 4 Tim

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Mendagri terkait pembentukan empat tim khusus yang bakal mengawasi realisasi APBD hingga kesiapan Pilkada dan Pilkades.

Keempat tim tersebut terdiri dari Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD, Tim Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Tim Monitoring dan Evaluasi Percepatan Perekaman Data Kependudukan, dan Tim Pemantauan Pelaksanaan Pilkades 2020.

Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan pada Selasa, 1 Desember 2020, di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Benni menjelaskan fungsi dan tugas dari keempat tim tersebut yakni pertama Surat Keputusan Mendagri Nomor 910.05-3814 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Kondisi Pandemi Covid-19.

“Tim ini bertugas melakukan pemantauan di daerah, untuk memastikan penyerapan APBD di Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan secara optimal untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Benni.

Baca juga: Mendagri Tito: Pilkades Ditunda Usai Pilkada 2020 

Tim juga akan melakukan pendalaman terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dan sekaligus melakukan asistensi percepatan penyerapan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam masa pandemi Covid-19 ini.

“Selanjutnya, tim akan memberikan layanan konsultasi bagi pemerintah daerah (Pemda) apabila terdapat ketidakjelasan informasi untuk merealisasikan anggaran di daerah,” kata Benni.

Kedua, Surat Keputusan Mendagri Nomor 273-4575 Tahun 2020 tanggal 30 November 2020 tentang Tim Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Tim ini diharapkan dapat mendukung sinergitas, efektivitas dan transparansi pelaksanaan Pilkada di 270 daerah, sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan pemungutan suara sampai ketingkat KPPS.

“Tim tersebut akan bertugas untuk melakukan pemantauan dan asistensi di 32 Provinsi dalam rangka mendukung Pilkada yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19, dan secara random akan memastikan kesiapan KPPS dalam proses pemungutan suara, mulai dari penyiapan TPS, bilik suara, kertas suara, kesiapan petugas, saksi dan sampai kepada jadwal kehadiran pemilih pada setiap jam. Intinya setiap tahapan pemungutan suara harus memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 ” jelas Benni.

Ketiga, Surat Keputusan Mendagri Nomor 470.05-4026 Tahun 2020 tanggal 26 November 2020 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Percepatan Perekaman Data Kependudukan Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

“Untuk memastikan pemenuhan hak politik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pilkada, maka perlu dilakukan percepatan perekaman data kependudukan. Dan untuk itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas  perekaman data kependudukan yang pada tahap awal ini diprioritaskan pada 39 daerah Kabupaten/Kota, yang target penyelesaian perekamannya di atas sepuluh ribu perekaman,” imbuh Benni.

Keempat, Surat Keputusan Mendagri Nomor 140.05-4027 tanggal 26 November 2020 tentang Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 yang akan diselenggarakan di 1.488 desa di seluruh Indonesia.

Tim akan bertugas ke 22 Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkades di tahun 2020 ini untuk melakukan pemantauan kesiapan pelaksanaan Pilkades sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana dituangkan dalam Permendagri yang sudah ditetapkan.

“Tim juga akan melakukan fasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan pilkades, baik dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan tentunya dari tingkat desa itu sendiri,”tambah Benni.

“Semua harus mengikuti protokol kesehatan, maka kita harus memastikan agar kesiapan lebih matang, sosialisasi lebih masif dan terarah, serta koordinasi lebih intens dan terus menerus. Pengalaman dan pembelajaran dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada dalam masa peandemi ini  tentunya akan sangat berharga dan membantu kelancaran pelaksanaan Pilkades ,” tandasnya.

Continue Reading

Nasional

Pejuang Agraria Gunawan Wiradi Meninggal Dunia

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pejuang Reformasi Agraria Gunawan Wiradi meninggal dunia pada Senin (30/11) malam.

Hal ini disampaikan kerabat yang disebarkan di pesan WA.

“Satu persatu tokoh panutan berpulang ke alam keabadian. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sugeng kondur Prof. Gunawan Wiradi,” kata kerabat tersebut, Senin.

Serikat Tani Nasional pun menyampaikam belasungkawa.

“Turut berdukacita mendalam atas berpulangnya Pak Gunawan Wiradi. Selamat jalan, bung. Terima kasih atas sumbangsihmu dalam perjuangan kemanusiaan dan reforma agraria,” tulis serikat itu di Twitter.

Gunawan Lahir di Solo, Jawa Tengah, pada 28 Agustus 1932. Gunawan memang dikenal sebagai pejuang reformasi agraria.

Gunawan pernah kuliah di IPB dan menjadi dosen di sana. Gunawan dikenal sebagai pengamat agraria lintas zaman, dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC