Channel9.id – Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menegaskan penertiban kawasan hutan dan penyelamatan kekayaan negara yang dilakukan pemerintah saat ini masih berada pada tahap awal. Ia menyatakan penertiban akan dilakukan lebih masif pada tahap berikutnya untuk memulihkan kerugian negara.
Prabowo menilai temuan penyimpangan yang terungkap sejauh ini baru sebagian kecil dari praktik yang telah berlangsung lama dan merugikan negara. Menurutnya, kerugian tersebut terjadi selama puluhan tahun akibat tata kelola yang menyimpang.
“Apa yang kita capai hari ini sesungguhnya baru ujung dari kerugian bangsa dan negara,” kata Prabowo saat menghadiri acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Ia menyebut praktik penyimpangan dalam pengelolaan kawasan hutan dan kekayaan negara dilakukan secara sistematis oleh pihak-pihak tertentu. Prabowo menilai keserakahan menjadi faktor utama yang mendorong praktik tersebut.
“(Mereka) berani melecehkan negara, menganggap pejabat di setiap eselon bisa dibeli dan disogok,” tegasnya.
Sejak dilantik sebagai presiden, Prabowo menyatakan komitmennya untuk melawan korupsi dan perampokan kekayaan negara. Salah satu langkah yang ditempuh adalah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tiga bulan setelah pelantikan.
Prabowo menyampaikan hasil kerja Satgas PKH mulai terlihat dengan penyelamatan keuangan negara mencapai Rp6,6 triliun. Meski demikian, ia menilai angka tersebut masih jauh dari potensi kerugian yang dapat dipulihkan.
“Ini baru permulaan. Jika diteliti dengan sungguh-sungguh, potensi kerugian negara bisa mencapai ratusan triliun rupiah,” bebernya.
Ia mengibaratkan negara sebagai tubuh manusia yang harus dijaga dari kebocoran. Menurut Prabowo, kekayaan negara merupakan unsur vital yang menentukan keberlangsungan negara.
“Jika setiap hari bocor karena korupsi, penyelundupan, laporan palsu, dan suap, maka negara akan runtuh,” ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan akan tetap berada di garis terdepan dalam pemberantasan korupsi dan penyelamatan aset negara. Ia mengakui tantangan yang dihadapi tidak ringan, namun komitmen tersebut tetap dijaga.
“Saya dipilih dan dilantik oleh rakyat Indonesia, dan saya siap mengorbankan segalanya demi rakyat Indonesia. Bagi saya, itu adalah kehormatan,” tegasnya.
Ia juga memuji Satgas PKH dan menekankan pentingnya persatuan serta kerja sama antarlembaga. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci dalam menjaga kekayaan negara.
“Sekali lagi, atas nama rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Mari kita teruskan perjuangan ini. Jangan gentar, jangan surut semangat. Kita berada di jalan yang benar dan jalan yang mulia membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia,” katanya.
Satgas PKH merupakan tim gabungan lintas lembaga pemerintah yang melibatkan unsur TNI, Kejaksaan, Kepolisian, serta kementerian dan lembaga terkait. Tim ini dibentuk untuk menangani penguasaan ilegal kawasan hutan dan pemulihan hak negara.
Satgas PKH dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi dasar hukum pengembalian fungsi kawasan hutan serta pemulihan hak negara atas kawasan tersebut.
HT
