Channel9.id, Jakarta. Pemerintah pusat menyoroti kesiapan pemerintah daerah sebagai faktor kunci dalam percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Sumatra. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa keterlambatan pemulihan kerap bersumber dari persoalan klasik, yakni ketidaksiapan lahan dan lemahnya pendataan di tingkat daerah.
Menurut Tito, pembangunan huntap hanya dapat berjalan cepat apabila lahan yang disiapkan benar-benar berstatus clear and clean, baik dari sisi hukum, sosial, maupun teknis. Tanpa kepastian tersebut, proyek berisiko tersendat dan menimbulkan persoalan lanjutan di kemudian hari.
“Kalau lahannya sudah clear and clean, otomatis kita bisa bergerak cepat. Tidak mungkin membangun tanpa kepastian itu,” ujar Tito dalam rapat pembahasan pembangunan huntap pascabencana wilayah Sumatra yang digelar secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Tito menjelaskan, konsep clear and clean tidak hanya menyangkut status kepemilikan lahan, tetapi juga kelayakan teknis pembangunan, keamanan lingkungan, serta keterhubungan lokasi dengan pusat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ia menekankan bahwa huntap tidak ideal dibangun di wilayah terisolasi karena berpotensi menimbulkan masalah sosial baru.
“Huntap harus dekat dengan pasar, sekolah, tempat ibadah, dan jalur logistik. Kalau terlalu jauh, masyarakat justru kesulitan memulai kembali kehidupan mereka,” ujarnya.
Saat ini, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan tengah mengerjakan pembangunan sekitar 2.600 unit huntap di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Program tersebut diprioritaskan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal atau mengalami kerusakan rumah kategori berat akibat bencana alam.
Namun, Tito menegaskan bahwa realisasi di lapangan sangat bergantung pada kecepatan pemerintah daerah dalam menyampaikan data korban secara rinci dan akurat. Pendataan yang tidak presisi dinilai berpotensi menghambat proses pembangunan dan penyaluran bantuan.
Berdasarkan laporan terbaru, sejumlah wilayah di Sumatera Utara telah memasuki tahap peletakan batu pertama. Sementara itu, pembangunan di Aceh dan Sumatera Barat akan segera menyusul setelah kesiapan lahan dan kelengkapan data dinyatakan terpenuhi.
“Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh dan Sumbar,” kata Tito.
Ia meminta pemerintah daerah menjadikan penyiapan lahan sebagai prioritas utama dalam penanganan pascabencana. Presiden Prabowo Subianto, kata Tito, juga telah menginstruksikan agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mempercepat penyediaan huntap.
Selain skema gotong royong lintas lembaga, pemerintah pusat juga menyiapkan pembangunan huntap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah unit yang lebih besar. Skema tersebut dirancang untuk memastikan seluruh warga terdampak memperoleh penanganan sesuai tingkat kerusakan hunian.
Pemerintah juga menyiapkan bantuan khusus bagi warga dengan kategori rumah rusak ringan dan rusak sedang. Tito meminta para gubernur segera mengoordinasikan pendataan dengan bupati dan wali kota secara by name by address, sebelum diserahkan ke BNPB untuk diverifikasi.
“Percepatan verifikasi data oleh BNPB akan mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri, wakil menteri, kepala lembaga, serta pimpinan daerah dari provinsi terdampak, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam pemulihan pascabencana.
