Connect with us

Nasional

Kemendagri Berharap DPRD dan Kepala Daerah Dapat Saling Bersinergi

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori menyampaikan harapannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membangun hubungan dan kerja sama yang baik bersama kepala daerah dan stakeholder terkait demi kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Hudori pada seminar Sinergitas Nasional dengan tema “Kedudukan Anggota DPRD sebagai Pejabat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan pada Saat Ini” melalui video conference dari Ruang Kerja Sekjen Kemendagri, Jakarta, Jumat (06/11).

Hudori menuturkan, salah satu peran dan fungsi DPRD yang tercantum pada peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

“Di sini fungsinya ada tiga: fungsi anggaran, fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan yang terakhir ini yang disebut dengan fungsi pengawasan. Ini memiliki peran dan tanggung jawab utama dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” jelasnya.

Baca juga: Lantik Gubernur Aceh, Mendagri: Agar Komunikasi dan Koordinasi ke Semua Pihak

Oleh sebab itu, Hudori menyampaikan 6 harapan untuk DPRD dan kepala daerah ke depan. Pertama, pemerintah dan DPRD harus dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Kedua, pola hubungan kerja DPRD dengan kepala daerah harus sejajar, seirama, dan selaras.

Ketiga, DPRD dan kepala daerah merupakan mitra sejajar. Keempat pengambilan keputusan kebijakan politik pembangunan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. “Artinya dua-duanya harus bertanggung jawab,” kata Hudori.

Kelima, sambungnya, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) menjadi target kinerja DPRD dan kepala daerah.

“Jadi RPJMD ini sekarang tidak hanya tugasnya kepala daerah tetapi juga ini menjadi tugas dari DPRD. Keenam adalah mendahulukan kepentingan masyarakat ketimbang kepentingan pribadi,” kata Hudori.

Selain itu, Hudori juga berharap para anggota DPRD dibekali juga dengan peningkatan kapasita melalui berbagai pelatihan dan seminar. Untuk itu, ia mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan secara virtual tersebut.

“Membangun hubungan yang harmonis dan sinergi dengan ketentuan dan juga menjalin hubungan yang baik dengan media dan interest group,” tandasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Prof. Dr. Dadang Hawari Meninggal Dunia Akibat Covid-19

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua Yayasan Bina Sarana Al Ittihaad Prof. Dr. Dadang Hawari meninggal dunia pada Kamis 3 Desember 2020. Psikiater ini meninggal pada pukul 15.10 WIB.

“Kami keluarga besar Masjid Raya Al Ittihaad turut berduka cita. Insya Allah Husnul Khotimah, ditempatkan di Surga bersama Baginda Nabi Muhammad SAW,” ucap Keluarga Besar Masjid Raya Al Ittihaad.

Dr. Irzan melalui cuitannya di Twitter menyampaikan, Dadang meninggal karena Covid-19.

Irzan menyampaikan, Dadang Hawari sempat menjalani perawatan Covid-19 bersama istrinya di rumah sakit.

“Terakhir beliau dan istri sempat masuk RS dalam perawatan krn Covid,” katanya.

Irzan pun meminta doa dari seluruh masyarakat Indonesia untuk dr. Dadang Hawari.

“Moga almarhum husnul khatimah. Indonesia kembali kehilangan salah satu guru besar kedokteran,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Nasional

Ya Ampun, Satgas Covid-19 Sebut Kepatuhan Prokes Makin Anjlok

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Satgas Penanganan Covid-19 resah melihat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak yang semakin anjlok. Data Satgas Covid-19 menunjukkan hanya 9% dari 512 kabupaten/kota di Indonesia yang patuh dalam memakai masker. Lebih memprihatinkan lagi yaitu tingkat kepatuhan menjaga jarak kurang dari 4% di seluruh kabupaten/kota.

Hal itu terjadi sejak 28 Oktober 2020 hingga 27 November 2020. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito pun menyimpulkan bahwa liburan panjang merupakan momentum pemicu utama penurunan kepatuhan disiplin protokol kesehatan. Adapun persentase kepatuhan untuk memakai masker saat periode itu hanya 58,32%, dan menjaga jarak sebesar 43,46%.

Baca juga: Satgas Jelaskan Melonjaknya Kasus Harian Corona

Wiku mengatakan jika masyarakat semakin lengah dalam menjalankan protokol kesehatan, seperti yang ditunjukkan dalam tiga periode libur panjang, penularan virus corona akan terus meningkat. Apabila pemerintah terus menggencarkan upaya tes dan pelacakan, kasus positif pun bakal terus melonjak.

“Jika seperti itu, sebanyak apapun fasilitas kesehatan yang tersedia tidak akan mampu menampung lonjakan yang terjadi,” ujar Wiku dalam konferensi pers virtual pada Kamis (3/12). Lebih lanjut, Wiku mengatakan kepatuhan masyarakat menjalankan 3M dapat membantu menurunkan penularan virus corona. Berdasarkan studi Yilmazkuday pada 2020, angka kasus positif dan kematian dapat ditekan jika 75% populasi patuh menggunakan masker.

Namun nyatanya, masyarakat semakin tidak patuh menjalankan protokol kesehatan. Hal itu itu pun menyebabkan rekor-rekor baru peningkatan kasus Covid-19. “Penambahan kasus positif harian terus meningkat bahkan menembus lebih dari 8000 kasus. Itu merupakan angka yang sangat besar!” ujar dia.

Penambahan angka kasus yang cukup tinggi itu harus menjadi perhatian bersama karena menunjukkan laju penularan Covid-19 yang masih tinggi. Oleh karena itu, dia berharap masyarakat sadar bahwa Indonesia masih dalam pandemi.

“Mohon masyarakat segera sadar, langkah kecil untuk mencuci tangan secara teratur, dengan memakai masker yang benar, bahkan upaya kecil untuk menjaga jarak satu sama lain sangat berdampak bagi kehidupan banyak umat manusia,” pungkas Wiku.

IG

 

Continue Reading

Nasional

Tak Setuju Grab-Gojek Kawin, Driver: Sekarang Saja Mereka Menyusahkan Kita

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kabar penggabungan usaha atau merger Gojek dan Grab ditentang oleh para driver ojek online. Pria yang akrab disapa Ariel itu menilai adanya merger Gojek dan Grab dapat merugikan pengemudi selaku mitra. Dia meminta keduanya mengikuti regulasi yang sudah ada saja, tanpa perlu melakukan penggabungan usaha.

“Sekarang saja mereka menyusahkan kita sebagai mitranya, apalagi kalau mereka bergabung. Bagi kami besar tidaknya aplikasi nggak penting, yang penting adalah aplikasi harus mengikuti regulasi di Indonesia,” kata Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafaril, Kamis (3/12/2020) dikutip detikcom.

Baca juga: 1.500 Personel Gabungan Amankan Aksi Ojol di Depan Kemenhub dan Istana Negara

Taha juga menilai, penggabungan kedua entitas itu dinilai dapat melanggar hukum dan bisa menimbulkan monopoli. Mewakili driver, ia tak setuju.

“Itu merupakan upaya penguasaan bisnis transportasi online di Indonesia dan secara UU ini pelanggaran hukum, ini monopoli,” ujarnya.

Senada, Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda), Igun Wicaksono juga tak setuju jika kedua perusahaan startup terbesar di Asia Tenggara itu digabung. Dia khawatir akan ada permainan pasar yang bisa mempengaruhi tarif karena keduanya sangat dominan.

“Kalau dari kami kurang setuju ada merger karena dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan tidak sehat, artinya mereka bisa melakukan monopoli pasar. Dengan adanya merger pastinya mereka akan menjadi sangat dominan nanti di pasar, sehingga bisa menimbulkan pengaruh, baik itu dari sisi tarif,” kata Igun.

Jika alasannya untuk meningkatkan pelayanan, Igun menyebut tanpa merger pun hal itu bisa dilakukan. “Tanpa merger, keduanya bisa saling bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik,” tambahnya.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC