Channel9.id-Banda Aceh. Mendagri Tito Karnavian menyerap langsung aspirasi para kepala daerah se-Provinsi Aceh terkait percepatan penanganan pascabencana. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak di Aceh.
Tito menjelaskan, pemerintah pusat telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui Keputusan Presiden. Ia ditunjuk sebagai Ketua Satgas dan langsung melakukan konsolidasi, termasuk pemetaan tingkat kenormalan daerah terdampak.
“Saya membuat checklist tentang normalisasi. Karena kita ingin pemulihan, pemulihan itu artinya menuju normal, target kita,” ujar Tito saat memimpin Rapat Forkopimda se-Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Indikator normalisasi yang digunakan meliputi fungsi pemerintahan, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, aktivitas ekonomi, kondisi sosial, hingga ketersediaan listrik, air bersih, dan internet. Dari pemetaan tersebut, Aceh dinilai sebagai wilayah dengan tingkat terdampak relatif lebih berat sehingga membutuhkan perhatian khusus.
Atas dasar itu, Tito memutuskan menjadikan Aceh sebagai pusat posko nasional untuk Sumatra bagian utara guna memperkuat koordinasi lintas kementerian dan mempercepat pengambilan keputusan. “Ini harus diseriusin betul, agak beda dengan daerah lain,” katanya.
Tito juga menegaskan pentingnya peran kepemimpinan daerah dalam situasi krisis. Menurutnya, kondisi darurat menjadi ujian bagi kepala daerah untuk menunjukkan ketegasan dan kemampuan mengelola sumber daya. “Pemimpin yang kuat itu lahir ketika di masa krisis,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Tito meminta seluruh kepala daerah di Aceh menyampaikan data kerusakan secara rinci dan tertulis, mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan, jalan dan jembatan, pasar, rumah ibadah, hingga infrastruktur dasar lainnya. Data tersebut akan menjadi dasar pembahasan dalam rapat lintas kementerian.
Terkait anggaran, Tito memastikan pemerintah pusat berkomitmen mempercepat penyaluran dana ke daerah terdampak agar dapat segera bergerak. Kebijakan pengembalian dana transfer ke daerah untuk wilayah terdampak bencana juga telah diputuskan di tingkat pusat.
Selain pemulihan fisik, Tito menekankan pentingnya perlindungan sosial melalui percepatan pendataan bantuan langsung tunai, PKH, PBI BPJS Kesehatan, hingga Kartu Prakerja. Ia meminta pendataan dilakukan akurat hingga tingkat desa agar bantuan tepat sasaran.
Baca juga: Mendagri Tito Kebut Verifikasi Pascabencana di 52 Daerah Sumatra
