Channel9.id, Jakarta. Pemerintah menegaskan capaian swasembada beras pada awal 2026 seiring kuatnya produksi dan ketersediaan cadangan nasional. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi upaya menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi beras di tingkat konsumen.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan bahwa pasokan beras nasional berada pada level aman. Selain stok nasional yang kuat, pemerintah juga memperkuat distribusi pangan melalui berbagai program bantuan dan intervensi pasar.
Direktur Distribusi Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengungkapkan, stok beras yang dikelola Perum Bulog per 12 Januari 2026 mencapai 3,36 juta ton. Komposisi stok tersebut terdiri atas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekitar 3,23 juta ton dan stok komersial sekitar 129.000 ton.
“Dengan posisi cadangan tersebut, pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi tanpa impor. Fokus kami saat ini adalah menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga di tingkat konsumen,” kata Rachmi di Jakarta, Senin (12/1/2026).
Selain menjaga kecukupan cadangan, pemerintah juga mengakselerasi program stabilisasi melalui penyaluran bantuan pangan. Per 12 Januari 2026 pukul 04.01 WIB, realisasi penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng untuk alokasi Oktober–November 2025 telah menjangkau 17,67 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP), atau 96,71% dari total sasaran 18,27 juta PBP.
Total komoditas yang disalurkan mencapai sekitar 353.500 ton beras dan 70,7 juta liter minyak goreng. Bapanas memastikan penyelesaian sisa pagu terus dipercepat, terutama di daerah dengan tantangan geografis dan akses logistik.
Lebih lanjut, Rachmi menuturkan bahwa pasokan nasional yang kuat tidak sepenuhnya menghilangkan potensi dinamika harga di pasar. Menurutnya, pergerakan harga dipengaruhi beberapa faktor seperti kelancaran distribusi, permintaan musiman, serta kondisi spesifik wilayah.
“Swasembada mencerminkan kemampuan negara dalam menjamin pasokan. Namun harga di tingkat konsumen masih bisa berfluktuasi. Pemerintah rutin memantau harga harian dan siap melakukan operasi pasar serta penyaluran beras SPHP jika diperlukan,” ujarnya.
Bapanas juga mencatat sebagian besar pemerintah daerah telah memiliki Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) sebagai instrumen mitigasi gejolak harga dan kondisi darurat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan capaian swasembada beras pada 7 Januari 2026. Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa produksi beras sepanjang 2025 mencapai 34,71 juta ton, atau surplus sekitar 3,52 juta ton dari kebutuhan nasional yang diperkirakan 31,19 juta ton per tahun.
Ke depan, pemerintah akan memperkuat penyerapan produksi dalam negeri, optimalisasi distribusi dari sentra produksi ke daerah konsumsi, serta memastikan program stabilisasi berjalan tepat sasaran guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas inflasi pangan sepanjang 2026.
