Oleh: Rizky Adriansyah*
Channel9.id-Jakarta. Janji Presiden Prabowo Subianto membuka kampus kedokteran gratis—“dibayar negara”, “untuk semua anak Indonesia”—terdengar mulia. Tapi justru karena terdengar terlalu mulia, publik wajib bertanya: rencana strategis dan peta jalannya mana? Janji ini sudah beredar sejak Pilpres 2024. Sampai kini yang terdengar masih slogan, bukan rancangan.
Indonesia memang kekurangan dokter. Tapi krisis dokter bukan semata soal uang kuliah atau jumlah bangku FK. Ini soal ekosistem: dosen, rumah sakit pendidikan, lahan praktik, pasien untuk pembelajaran klinik, sistem koas-internship, hingga jalur spesialisasi dan tata kelola distribusi.
Pertanyaan paling sederhana belum sepenuhnya terjawab: kampus gratis ini seperti apa dan kapan mulai? Berapa kampus? Di mana? Siapa pengajarnya? Rumah sakit pendidikan mana yang menampung koas? Standar akreditasi dan mutu bagaimana? Anggarannya dari pos mana, dan diaudit oleh siapa? Tanpa jawaban, “gratis” hanya kata manis yang mudah diumumkan di media, sulit dipertanggungjawabkan di APBN.
Bukan Cuma “Kuliah Mahal”
Banyak lulusan SMA bisa masuk FK—yang membuat mereka tersendat adalah bottleneck setelahnya: keterbatasan lahan praktik, kualitas yang timpang, perebutan rumah sakit pendidikan, dan jalur karier yang tak menarik untuk daerah 3T. Pendidikan kedokteran punya batas fisik: pasien, ruang praktik, pembimbing klinis, dan keselamatan pasien. Ini bukan pabrik yang bisa dinaikkan produksinya hanya dengan menambah gedung FK.
Kalau pemerintah membuka FK tanpa memperluas jejaring RS pendidikan dan puskesmas sebagai wahana praktik, yang lahir bukan solusi, melainkan “pabrik gelar”. Dokter di atas kertas mungkin bertambah, tapi dokter kompeten yang siap melayani adalah sebatas mimpi.
Gratis untuk Semua: Populis, Rawan Bocor
Gratis untuk semua terdengar pro-rakyat. Tapi kebijakan publik bukan lomba kepedulian. Tanpa target dan kriteria, program gratis justru berisiko menyedot anggaran untuk kelompok yang mampu membayar—sementara kelompok miskin dan daerah yang paling kekurangan dokter belum tentu tertolong.
Kalau tujuan utamanya menutup defisit dokter, desain nya bukan menambah FK dengan biaya kuliah gratis. Contoh yang lebih masuk akal adalah beasiswa berbasis kebutuhan ekonomi dan kebutuhan wilayah, ikatan dinas untuk 3T, insentif yang jelas, dan jalur karier yang manusiawi. Bukan “pokoknya gratis” yang enak didengar tapi rawan bocor, sulit diaudit, dan gampang jadi proyek.
Kampus Baru Tanpa Dosen dan RS Pendidikan
Mendirikan FK bukan urusan papan nama. Ia butuh dosen ilmu kedokteran dasar, dosen pembimbing klinik, konsulen, dan sistem pembelajaran klinik yang ketat. Tanpa itu, ada dua kemungkinan: kualitas jatuh atau institusi lama dipaksa menanggung beban baru—meminjam dosen, meminjam RS, meminjam fasilitas yang sebenarnya sudah kewalahan.
Publik berhak menuntut satu dokumen paling elementer: roadmap 5–10 tahun. Dalam standar akreditasi, dokumen itu ada di Rencana Strategis (Renstra). Berapa tambahan kuota mahasiswa setiap FK per tahun? Berapa RS pendidikan baru? Berapa dosen pembimbing klinis disiapkan? Bagaimana memastikan akreditasi, keselamatan pasien, dan standar kompetensi? Tanpa roadmap , “kampus kedokteran gratis” bahkan belum layak disebut program—baru tagline.
Produksi Tanpa Distribusi: Angka Naik, Akses Tetap Nol
Kekurangan dokter paling nyata di daerah jauh dari pusat ekonomi. Di kota besar, persoalannya sering bukan kekurangan, melainkan penumpukan dan kompetisi. Maka menambah lulusan saja tidak otomatis menambah akses layanan.
Pemerintah harus bicara hal yang kurang seksi tapi menentukan: insentif kerja yang jelas, fasilitas layak, keamanan, rumah dinas, beban administrasi yang waras, serta sistem rujukan yang tidak menjadikan dokter sebagai “kambing hitam” ketika layanan kolaps. Tanpa paket kebijakan ini, kampus gratis hanya akan menambah dokter yang akhirnya menumpuk di kota—statistik naik, puskesmas 3T tetap kosong.
Pemerintah yang Antikritik Biasanya Hanya Omon-omon
Di tengah janji itu, muncul nada yang mengganggu: seolah kritik adalah “mengejek” atau “memfitnah”. Ini pola lama: meminta publik diam ketika pertanyaan teknis mulai muncul. Padahal justru program yang menyangkut nyawa manusia wajib dibedah. Menuntut rincian anggaran dan indikator keberhasilan bukan gangguan—itu kewajiban warga negara.
Dan ada masalah lain yang lebih sunyi: kesan bahwa Presiden lebih sering mendengar pembisik-pembisik lingkar dalam ketimbang suara lapangan—suara guru besar kedokteran malah diabaikan. Kebijakan yang lahir dari “pembisik” biasanya indah di mimbar, rapuh saat menyentuh realitas. Mereka yang membisikkan angka dan slogan tidak menanggung risiko ketika sistem macet; rakyat di daerah yang menanggung.
Tanpa Renstra dan Roadmap , janji kampus kedokteran gratis akan jadi batu loncatan retorika: meriah ketika diumumkan, lenyap ketika diminta detailnya. Rakyat tidak butuh terlalu banyak pidato. Rakyat kekurangan layanan. Jika negara serius, buktikan dengan rancangan yang terukur—bukan janji yang terdengar omon-omon. Demikian. Tabik.
*Dokter Spesialis Anak Konsultan Kardiologi
Baca juga: Ujian Terbesar Transformasi Kesehatan dalam Situasi Bencana Alam
