Connect with us

Hot Topic

Mendikbud: Sejarah Tidak Mungkin Kami Hilangkan

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengklarifikasi isu mata pelajaran sejarah menjadi pilihan atau tidak wajib di SMA. Bahkan di SMK, disebut akan dihapus. Nadiem membantah isu yang terlanjur beredar luas itu.

“Sejarah adalah tulang punggung dari identitas nasional kita, tidak mungkin kami hilangkan,” tegas Nadiem dalam klarifikasinya melalui laman media sosial Kemendikbud, salah satunya via Instagram di akun @kemdikbud.ri, pada Minggu (20/09).

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Mendikbud Buta Sejarah 

Nadiem menyebut, isu yang beredar di masyarakat beberapa waktu terakhir merupakan salah satu materi yang tengah dibahas Kemendikbud secara internal.

“Isu ini keluar, karena ada presentasi internal yang keluar ke masyarakat dengan salah satu permutasi penyederhanaan kurikulum. Kami punya banyak (permutasi), puluhan versi berbeda yang sekarang tengah melalui FGD dan uji publik,” katanya.

Namun, dia menjelaskan tidak ada yang menjamin permutasi tersebut yang akan menjadi keputusan akhirnya. Nadiem pun menegaskan, tidak akan ada penyederhanaan kurikulum hingga tahun 2022.

“Di tahun 2021 kami akan melakukan berbagai macam prototyping di sekolah penggerak yang terpilih, dan bukan dalam skala nasional. Jadi sekali lagi, tidak ada kebijakan apapun di tahun 2021 dalam skala kurikulum nasional, apalagi penghapusan pelajaran sejarah,” ujar dia.

Menurut Nadiem, sejarah memiliki arti penting bagi sebuah bangsa, dan keberadaannya signifikan di dalam kurikulum pendidikan.

“Saya ingin menjadikan sejarah menjadi suatu hal yang relevan untuk generasi muda dengan penggunaan media yang menarik dan relevan untuk generasi baru kita, agar bisa menginspirasi mereka,” ujarnya.

“Identitas generasi baru yang nasionalis hanya bisa terbentuk dari suatu kolektif memori yang membanggakan dan menginspirasi,” sambungnya.

Nadiem menyatakan komitmennya untuk terus menghadirkan sejarah pada sistem pendidikan. Sebab, lanjutnya, bagaimana pun ia terlahir dari ayah dan ibu yang merupakan aktivis nasional. Sang kakek adalah salah satu tokoh perjuangan di masa kemerdekaaan Indonesia.

“Kakek saya adalah salah satu tokoh perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Ayah dan ibu saya aktivis nasional untuk membela hak asasi rakyat Indonesia dan berjuang melawan korupsi,” jelasnya.

Nadiem berharap, klarifikasi yang disampaikannya bisa menenangkan masyarakat yang sebelumnya sempat dibuat khawatir dengan isu penghilangan pelajaran sejarah dari kurikulum.

“Sekali lagi saya imbau masyarakat jangan biarkan informas yang tidak benar menjadi liar. Semoga klarifikasi ini bisa menenangkan masyarakat,” pungkasnya.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Duh, Garuda Putus Kontrak 700 Karyawan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra menyatakan pihaknya jmemutus kontrak 700 karyawannya. Ratusan karyawan tersebut telah menjalani kebijakan unpaid leave sejak Mei 2020 lalu.

Irfan menjelaskan, ratusan karyawan tersebut diselesaikan lebih awal kontraknya. Mereka juga merupakan karyawan dengan status tenaga kerja kontrak.

“Melalui penyelesaian kontrak lebih awal tersebut, Garuda Indonesia memastikan akan memenuhi seluruh hak karyawan yang terdampak sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pembayaran di awal atas kewajiban Perusahaan terhadap sisa masa kontrak karyawan,” ujar Irfan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/10).

Baca juga: Dampak Pandemi Covid-19, Garuda Terancam Bangkrut

Irfan menambahkan, keputusan tersebut terpaksa diambil perusahaan setelah melakukan berbagai upaya penyelamatan untuk memastikan keberlangsungan perusahaan di tengah tantangan dampak pandemi Covid-19.

“Ketika maskapai lain mulai mengimplementasikan kebijakan pengurangan karyawan, kami terus berupaya mengoptimalkan langkah strategis guna memastikan perbaikan kinerja Perusahaan demi kepentingan karyawan dan masa depan bisnis Garuda Indonesia,” kata dia.

Irfan mengakui, keputusan berat tersebut terpaksa harus diambil ditengah situasi yang masih penuh dengan ketidakpastian ini.

“Kami turut menyampaikan rasa terima kasih kepada karyawan yang terdampak kebijakan ini, atas dedikasi dan kontribusinya yang telah diberikan terhadap Perusahaan hingga saat ini,” ungkapnya.

Irfan menjelaskan, pandemi Covid-19 ini diluar perkiraan dirinya. Kondisi pandemi ini memberikan dampak jangka panjang terhadap kinerja perusahaan yang mana kondisi perseroan sampai saat ini belum menunjukan perbaikan yang signifikan.

“Namun kami yakini segala langkah dan upaya perbaikan yang terus akan kami lakukan kedepan,  dapat mendukung upaya pemulihan kinerja Garuda Indonesia agar dapat bertahan melewati krisis pada masa pandemi dan juga menjadi penguat pondasi bagi keberlangsungan Perusahaan di masa yang akan datang,” tandasnya.

Continue Reading

Hot Topic

Ngabalin: Semoga Saja Refly Harun Menyusul Sugi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin berharap Refly Harun dipenjara bersama Gus Nur.

Dia menyampaikan, Refly Harun adalah pakar hukum tata negara yang melakukan wawancara dengan Gus Nur untuk membongkar NU di era Jokowi. Karena pernyataan di video Refly Harun itu, Gus Nur ditangkap.

“Sugi selamat datang di Hotel Prodeo. Mulutmu adalah harimau kau, tahukah kau wahai Sugi, semua orang memberi apresiasi pada Bareskrim Polri kita,” kata Ngabalin di akun Instagramnya, Selasa (27/10)

Tak hanya Refly Harun, Ngabalin berharap aparat menangkap Ustaz Yahya Waloni. Lantaran, dia juga gencar mengkritik Pemerintahan Jokowi di berbagai kesempatan.

“Kami juga mendoakan agar sahabatmu Waloni dan Refly bisa nyusul kau, biar kalian tahu inilah demokrasi, Pancasila azas negeri ini,” katanya.

Ngabalin pun meminta para penghujat yang lain berhenti melakukan tindakan demikian. Hal itu, katanya, tidak elok dilakukan.

“Sugi semoga kau cepat siuman, yang lain berhentilah kalian menghujat dan mencaci maki, mengkafir-kafirkan orang lain, kita mau rukun dan damai hidup di negeri ini semua komunitas rukun dan damai Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu serta aliran kepercayaan, semuanya memiliki NKRI dengan hak dan kedudukan yang sama. Berhentilah kalian menyebarkan kebencian,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Sabar, Tak Ada Kenaikan UMR 2021

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,” kata Ida seperti tertuang dalam SE, Selasa (27/10).

Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020. Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.

Baca juga: Menaker: Upah Minimum Tidak Dihapus

“Melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020,” ujar Ida.

Terkait hal tersebut, Gubernur setiap Provinsi diminta untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah provinsinya.

Ida menyebutkan, penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Penerbitan SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.

Tembusan SE ini adalah Presiden Republik Indonesia; Wakil Presiden Republik Indonesia; Menteri Kabinet Indonesia Maju; Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia; dan Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC