Channel9.id, Jakarta. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali tertekan di awal 2026 dan mendekati level Rp17.000 per dolar. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah melakukan koordinasi bersama Bank Indonesia (BI).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pada Rabu (21/1/2026) telah dilaksanakan pertemuan rutin bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur BI Perry Warjiyo di Wisma Negara, Jakarta. Salah satu isu yang dibahas dalam rapat tersebut adalah pelemahan rupiah.
“Dalam agenda pembahasan ekonomi yang dilakukan secara berkala, isu terkait nilai tukar rupiah selalu masuk. Yang terpenting adalah memastikan fondasi ekonomi tetap kuat serta mendorong sektor riil tumbuh dan berkembang,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers, Kamis (22/1/2026).
Ia menambahkan bahwa penguatan fundamental ekonomi dan optimalisasi belanja pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga daya tahan ekonomi di tengah melemahnya kurs rupiah.
“Harapannya, belanja pemerintah sudah bisa berjalan optimal sejak awal tahun karena itu menjadi bagian dari stimulus ekonomi,” lanjutnya.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa koordinasi dengan Mensesneg dan Gubernur BI bersifat umum dan tidak spesifik pada kebijakan tertentu.
“Kami fokus pada tugas masing-masing. Saya melihat Gubernur BI sudah mengambil langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas dan saya yakin kondisi ini dapat ditangani dengan baik,” katanya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan kebijakan fiskal khusus untuk menahan pelemahan rupiah, Purbaya menyatakan bahwa stabilitas nilai tukar merupakan kewenangan bank sentral.
“Tidak ada kebijakan fiskal khusus. Nilai tukar merupakan ranah bank sentral dan saya percaya Bank Indonesia akan mengambil langkah yang diperlukan,” tegasnya.
Sebagai informasi, rupiah terus melemah sejak memasuki tahun 2026. Berdasarkan data Bloomberg, kurs rupiah ditutup di posisi Rp16.936 per dolar AS, mendekati level psikologis Rp17.000.
