Channel9.id-Jakarta. Tim Pengkaji Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mendorong penerapan skema Badan Layanan Umum (BLU) di tingkat provinsi sebagai terobosan untuk memastikan keberlanjutan program MBG. Skema tersebut dinilai mampu memperkuat tata kelola sekaligus menjamin dampak jangka panjang program strategis pemerintah itu.
Ketua Tim Pengkaji MBG UNJ Herlitah mengatakan, BLU provinsi berpotensi menjadi institusi penghubung yang efektif antara kebijakan nasional dan pelaksanaan MBG di daerah. Menurutnya, level provinsi ideal karena memiliki skala ekonomi yang cukup luas namun tetap dekat dengan kebutuhan lokal.
“Melalui skema BLU provinsi, pengadaan pangan untuk MBG dapat dilakukan secara terpusat lintas kabupaten dan kota. Ini akan memperkuat posisi tawar terhadap pemasok sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran,” kata Herlitah dalam keterangannya, di Jakarta, (5/2/2025).
Ia menjelaskan, selama sekitar satu tahun berjalan, pelaksanaan MBG masih menghadapi tantangan pada aspek tata kelola dan keberlanjutan. Tanpa penguatan kelembagaan, MBG dikhawatirkan hanya menjadi program jangka pendek dan belum sepenuhnya berdampak sistemik.
Herlitah menambahkan, BLU provinsi juga dapat menjadi payung koordinasi lintas daerah. Dengan demikian, standar layanan, sistem distribusi, dan mekanisme pengawasan MBG dapat lebih terintegrasi sehingga kualitas layanan tidak timpang antarwilayah.
“Ini penting agar kualitas layanan MBG tidak berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya,” ujarnya.
Tim Pengkaji MBG UNJ menilai keunggulan BLU terletak pada fleksibilitas pengelolaan keuangan yang tetap disertai akuntabilitas ketat. Fleksibilitas tersebut dinilai relevan untuk program pangan yang rentan terhadap fluktuasi harga, sementara akuntabilitas dijaga melalui laporan keuangan dan kinerja yang diaudit secara berkala.
Kajian UNJ juga merujuk pada praktik internasional di sejumlah negara, seperti Brasil dan India, yang mengelola program makanan berskala besar melalui lembaga semi-otonom. Di dalam negeri, pengelolaan BLU di sektor kesehatan dinilai dapat menjadi referensi dalam pengembangan tata kelola MBG.
Meski demikian, Tim Pengkaji MBG UNJ menekankan bahwa penerapan BLU provinsi membutuhkan dukungan politik yang kuat serta kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni. Selain itu, diperlukan skema transisi yang jelas agar perubahan tata kelola berjalan bertahap dan terencana.
Sekretaris Universitas Negeri Jakarta Prof. Suyono berharap kajian tersebut dapat menjadi masukan konstruktif bagi para pengambil kebijakan.
“Kami berharap kajian ini dapat memberikan kontribusi nyata sehingga Program Makan Bergizi Gratis benar-benar berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat,” ujarnya.
