Channel9.id-Karo. Wamendagri Bima Arya Sugiarto mendorong Pemda mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pendanaan pembangunan daerah. Skema tersebut dinilai penting untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti layanan air bersih.
“Pemerintah daerah mau tidak mau harus inovatif. Harus inovatif untuk mencari sumber pendanaan alternatif,” kata Bima saat rapat bersama Bupati Karo dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) di Kantor Bupati Karo, Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026).
Bima menjelaskan, berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri, mayoritas Pemda di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal daerah terbatas untuk membiayai pembangunan infrastruktur melalui APBD.
Karena itu, ia menilai pembiayaan kreatif seperti KPBU menjadi solusi yang lebih efektif dibanding hanya mengandalkan APBD atau program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) konvensional. Menurutnya, KPBU merupakan bentuk nyata co-creation, di mana pemerintah dan badan usaha bersama-sama menciptakan nilai tambah dalam pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Bima juga menyoroti sejumlah tantangan implementasi KPBU, mulai dari kompleksitas proses, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, hingga kebutuhan akan komitmen politik yang kuat. Ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Karo di bawah kepemimpinan Bupati Antonius Ginting yang dinilai memiliki komitmen politik kuat bersama DPRD dalam merealisasikan proyek peningkatan layanan air bersih melalui PDAM Tirta Malem.
“Dari kompetensi politik, saya lihat Pak Bupati kompetensinya kuat,” ujarnya.
Bima menegaskan, Kementerian Dalam Negeri akan terus mengawal dan memfasilitasi pelaksanaan KPBU agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan target yang telah ditetapkan. Ia menekankan bahwa penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan merupakan prasyarat penting dalam memanfaatkan bonus demografi dan mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju.
“Basic needs itu penting sekali,” tegasnya.
Baca juga: Tito Karnavian Dorong Pengawasan Preventif untuk Cegah Pemborosan Anggaran Daerah
