Channel9.id, Jakarta. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (PRR) Pascabencana Sumatera memaparkan perkembangan pemulihan terbaru.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana per 25 Februari 2026, jumlah pengungsi di tiga provinsi turun tajam dari 2.108.582 menjadi 11.250 orang.
Tito menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Dari 11.250 pengungsi, sebanyak 10.400 orang berada di Aceh dan 850 orang di Sumatera Utara. Sumatera Barat sudah tidak memiliki pengungsi di tenda. “Di Provinsi Sumatera Barat, Alhamdulillah tidak ada lagi pengungsi dalam catatan kami. Tidak ada lagi pengungsi di tenda, semuanya sudah di huntara,” ujar Tito.
Ia menambahkan, pemerintah akan menata ulang lima desa terdampak, masing-masing tiga desa di Aceh dan dua desa di Sumatera Utara. Sumatera Barat tidak memerlukan relokasi desa.
Dari 52 kabupaten/kota terdampak, 38 daerah telah pulih dan kembali normal. Tiga daerah hampir normal, sedangkan 11 lainnya masih memerlukan perhatian khusus.
Pemerintah menilai status normal berdasarkan fungsi pemerintahan, layanan publik, akses darat, aktivitas ekonomi dan sosial, serta layanan dasar seperti SPBU, listrik, PDAM, internet, LPG, pengelolaan sampah, dan normalisasi sungai. Pemerintah juga memantau pemulihan sawah, perkebunan, tambak, dan perikanan.
Tito mengapresiasi dukungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia memastikan jalan utama sudah berfungsi, listrik kembali stabil, dan SPBU beroperasi normal.
“Kalau pasar sudah bergerak semua, jalan, tapi UMKM-nya belum [optimal sepenuhnya]. Masih tugas kita lagi ada pembersihan lumpur, ada jembatan, jalan desa, daerah yang perlu kita selesaikan,” tegasnya.
Rapat itu turut dihadiri Menko PMK Pratikno, Menko Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
