Channel9.id – Jakarta. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir berharap terbangun komitmen bersama lintas kementerian/lembaga (K/L) untuk menghadirkan kebijakan berbasis data yang terukur dan berkelanjutan. Ia meyakini langkah tersebut dapat membuat upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran lebih efektif serta berdampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Tomsi saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penurunan Kemiskinan, Pengangguran, Pengelolaan Lingkungan yang ASRI, dan Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Ia menegaskan pentingnya penyusunan indikator bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan kemiskinan dan pengangguran. Menurutnya, penguatan indikator dan tata kelola yang terintegrasi akan memperkuat efektivitas kebijakan di daerah.
Tomsi menjelaskan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan ketersediaan data dasar di setiap kabupaten/kota. Setelah itu, seluruh pihak perlu menyamakan persepsi terhadap indikator yang digunakan sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, sebagaimana mekanisme pengendalian inflasi yang rutin dilakukan.
“Persepsi kita (perlu) sama, baru kita mencoba untuk mengurai (masalah),” ujar Tomsi dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/2/2026).
Ia juga mengusulkan agar rakor terkait pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran dilaksanakan secara berkala, minimal satu kali dalam sebulan. Dengan pertemuan rutin tersebut, perkembangan di setiap daerah dapat terukur dan dievaluasi secara konsisten dari waktu ke waktu.
“Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini kita membawa suatu keberkahan, dan tindak lanjutnya kita bisa konsisten setiap bulan, (Rakor) seperti (menangani) masalah inflasi,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Tomsi meminta dukungan penuh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyediaan dan penguatan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Ia berharap kontribusi BPS mampu memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data yang valid.
“Tentunya, kalau untuk data ini, kami mohon dari Pak Waka BPS nantinya, yang tentunya banyak sekali untuk memberikan kontribusi terhadap data-data tersebut,” ungkapnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Sekjen Kementerian Sosial Robben Rico, Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, serta Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri Muhamad Valiandra. Tomsi mengapresiasi kehadiran para peserta dan berharap forum tersebut menjadi ruang diskusi yang produktif.
“Sore hari ini, kita harapkan, sambil menunggu berbuka, ada hal-hal yang mungkin bisa kita sharing bersama,” katanya.
HT
