Oleh: Dr. Darmansjah Djumala*
Channel9.id-Jakarta. Serangan militer besar-besaran Israel ke wilayah Iran yang dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, menandai babak paling berbahaya dalam relasi kedua negara. Jika benar terjadi, peristiwa ini bukan sekadar eskalasi taktis, melainkan potensi perubahan strategis yang dapat menggeser keseimbangan kekuatan di Timur Tengah secara dramatis.
Selama bertahun-tahun, Israel dan Iran terlibat dalam perang bayangan melalui operasi intelijen, serangan siber, serta konflik proksi di berbagai titik panas kawasan. Kematian seorang pemimpin tertinggi berpotensi memicu krisis suksesi di Teheran sekaligus membuka ruang bagi faksi garis keras untuk mengambil langkah militer balasan. Jika respons tersebut meluas, konflik bilateral bisa berubah menjadi perang regional.
Kawasan Timur Tengah memiliki jejaring aliansi dan proksi yang kompleks. Kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Iran di Palestina/Gaza, Lebanon, Irak, Suriah, Yaman, hingga Bahrain berpotensi membuka front baru. Di sisi lain, sekutu Amerika Serikat di kawasan hampir pasti tidak akan tinggal diam. Dalam situasi demikian, jalur energi strategis, keselamatan pelayaran internasional, dan stabilitas ekonomi global akan berada dalam tekanan serius. Dunia tidak hanya menghadapi risiko perang, tetapi juga guncangan ekonomi dan krisis kemanusiaan yang lebih luas.
Bagi Indonesia, perkembangan ini bukan sekadar isu jauh di luar negeri. Politik luar negeri Indonesia berlandaskan prinsip bebas aktif, penolakan terhadap agresi, serta komitmen pada perdamaian dunia. Artinya, setiap keterlibatan Indonesia dalam forum atau mekanisme internasional harus memiliki kontribusi nyata terhadap de-eskalasi konflik.
Dalam konteks Gaza dan Palestina, Indonesia selama ini konsisten mendorong solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalan keluar yang adil dan berkelanjutan. Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat dimaksudkan untuk memperjuangkan perdamaian di Gaza dan kemerdekaan Palestina. Namun, dinamika terbaru menunjukkan risiko bahwa konflik Israel–Iran dapat meluas dan memicu solidaritas perlawanan di berbagai negara Timur Tengah, sehingga upaya perdamaian di Gaza semakin menjauh.
Di sinilah relevansi evaluasi menjadi penting. Apabila forum internasional yang diikuti Indonesia tidak lagi efektif sebagai instrumen perdamaian, atau bahkan berpotensi menempatkan Indonesia dalam pusaran rivalitas geopolitik yang tidak produktif, maka opsi untuk meninjau kembali keterlibatan tersebut patut dipertimbangkan secara serius. Evaluasi bukan berarti mundur dari komitmen perdamaian, melainkan memastikan bahwa setiap langkah diplomasi tetap selaras dengan kepentingan nasional dan amanat konstitusi.
Indonesia harus tetap menjadi suara moral yang konsisten: menolak agresi, mendukung kemerdekaan Palestina, serta mendorong penyelesaian damai melalui diplomasi multilateral. Namun konsistensi juga menuntut keberanian untuk bersikap realistis terhadap efektivitas forum internasional yang diikuti.
Timur Tengah yang membara adalah ujian bagi kepemimpinan global—dan juga ujian bagi konsistensi politik luar negeri Indonesia. Dalam situasi yang kian tidak menentu, kebijaksanaan, kehati-hatian, dan ketegasan sikap menjadi kunci agar Indonesia tetap berada di jalur yang benar: aktif memperjuangkan perdamaian, tanpa terjebak dalam pusaran konflik kekuatan besar.
*Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Kebijakan Hubungan Luar Negeri
Baca juga:
