Channel9.id – Jakarta. Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda menyebut Presiden Prabowo Subianto memetakan arah kebijakan Indonesia di tengah eskalasi konflik global, terutama menyusul serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran. Menurutnya, Prabowo memberikan pembaruan mengenai perkembangan dunia terkini, khususnya konflik di Timur Tengah dan implikasinya terhadap Indonesia serta tatanan global.
Hal itu disampaikan Hassan usai menghadiri pertemuan Prabowo dengan para mantan presiden, wakil presiden, tokoh diplomat, dan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2026). Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga membahas potensi dampak perang terhadap ekonomi, terutama pasokan minyak dan gas, serta menghitung kemungkinan lamanya konflik berlangsung.
“Bapak Presiden menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi hidup kita tidak hanya dua karang tapi sekarang beberapa karang dan itu tidak mudah,” kata Hassan.
Ia mengatakan diskusi turut menyoroti melemahnya efektivitas tatanan global, termasuk peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan aturan berbasis hukum internasional. Menurutnya, situasi ini menjadi dilema yang dihadapi banyak negara, sehingga Prabowo memandang penting untuk mengomunikasikan persoalan tersebut kepada para tokoh yang diundang.
“Presiden memberikan update briefing tentang berbagai perkembangan terbaru di yang terjadi di dunia, khususnya berkaitan dengan yang selama ini sudah menjadi perhatian banyak di antara kita yaitu mengenai yang paling mutakhir tentunya, perkembangan serangan AS dan Israel terhadap Iran,” ujarnya.
Ia menyebut pembahasan juga mencakup implikasi konflik terhadap posisi Indonesia dan mandat Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di tengah perang yang berkecamuk. Selain itu, para tokoh pemimpin bangsa itu diminta memberikan kontribusi pemikiran dan usulan atas situasi yang berkembang.
“Didiskusikan implikasinya apa terhadap kita? Terhadap dunia, ketika tatanan dunia sudah tidak lagi efektif dan tidak ada lagi peluang kepada negara yang menjadi korban serangan militer mengadu kepada siapa, karena PBB sudah tidak berperan dan aturan atau ‘rules based order’ hanya ‘on paper’ dan memang tidak ada kekuatan memaksa apalagi kalau itu berkaitan dengan negara-negara besar,” kata Hassan.
Hassan menambahkan, kawasan Teluk telah tiga kali menjadi arena perang besar dalam tiga dekade terakhir, mulai dari perang saat Irak menginvasi Kuwait pada era Presiden AS George H. W. Bush, perang AS terhadap Irak pada 2003, hingga konflik terbaru. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak luas bagi dunia karena kawasan itu merupakan sumber utama minyak dan gas, sehingga Indonesia perlu menghitung efeknya secara cermat.
“Potensi efek dari perang ini terhadap kepada ekonomi dunia khususnya yang menyangkut supply, oil, minyak dan gas kita berhitung semua apa efeknya terhadap kita dari sisi itu saja,” kata Hassan.
HT
