Channel9.id, Jakarta. Eskalasi konflik militer di Timur Tengah antara Iran dan Amerika Serikat–Israel dinilai berpotensi menekan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kelas pekerja. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi daring Imajinesia #11 yang digelar pada 9 Maret 2026.
Diskusi tersebut menghadirkan ekonom Dipo Satria Ramli, Deputi Departemen Ideologi Partai Buruh Hizkia Yosie Polimpung, serta perwakilan Suara Marsinah–Partai Buruh Anindya Sabrina. Para pembicara menyoroti dampak konflik geopolitik terhadap ekonomi domestik, mulai dari tekanan biaya energi hingga penurunan daya beli masyarakat.
Ekonom Dipo Satria Ramli menilai konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi meningkatkan biaya energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM), sekaligus memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut dinilai dapat mendorong kenaikan biaya produksi nasional dan meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Tren daya beli menurun, banyak calon kelas menengah turun menjadi kelompok rentan. Ini berarti jumlah masyarakat miskin berpotensi bertambah,” ujarnya.
Dipo juga menilai pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sekitar 5% belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat. Menurutnya, sekitar 195 juta penduduk Indonesia masih memiliki pendapatan di bawah Rp1,5 juta per bulan, sehingga rentan terdampak inflasi yang terus menggerus daya beli.
Dalam situasi tersebut, ia menyarankan pemerintah mempertimbangkan penyesuaian alokasi anggaran, termasuk mengalihkan sebagian belanja dari sejumlah program prioritas untuk memperkuat subsidi energi. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi sinyal bahwa pemerintah merespons tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Deputi Departemen Ideologi Partai Buruh Hizkia Yosie Polimpung menilai konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat juga berkaitan dengan dinamika sistem keuangan global, khususnya posisi dolar AS.
Menurutnya, sejumlah kajian menunjukkan bahwa nilai dolar cenderung menguat ketika terjadi konflik yang melibatkan Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena investor global memindahkan aset ke instrumen yang dianggap lebih aman, seperti obligasi pemerintah AS atau US Treasury Bonds.
Ia menilai penguatan dolar dalam situasi konflik menjadi bagian dari dinamika geopolitik dan ekonomi global yang turut memengaruhi stabilitas ekonomi negara berkembang.
Adapun perwakilan Suara Marsinah–Partai Buruh Anindya Sabrina menekankan pentingnya pemahaman kelas pekerja terhadap dampak konflik geopolitik terhadap kehidupan sehari-hari. Menurutnya, serikat pekerja dan Partai Buruh dapat berperan dalam mendorong berbagai solusi kebijakan untuk melindungi masyarakat.
Ia mengatakan langkah yang dapat ditempuh antara lain mendorong deeskalasi konflik serta mengupayakan penyelesaian melalui jalur diplomasi dan perundingan internasional.
Di sisi domestik, Anindya menilai pemerintah perlu memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap mampu menjaga kondisi sosial masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertahankan anggaran jaring pengaman sosial seperti sektor pendidikan, kesehatan, serta bantuan langsung tunai.
Selain itu, ia juga mengusulkan penguatan kebijakan cadangan strategis berupa subsidi jangka pendek yang terukur serta insentif fiskal bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna menjaga stabilitas rantai pasok domestik.
Di luar jalur kebijakan formal, Anindya juga mendorong inisiatif komunitas pekerja seperti pembangunan rantai pasok berbasis koperasi serikat pekerja, pembentukan dana solidaritas bagi pekerja yang terkena PHK, hingga pengembangan lumbung pangan di kawasan industri untuk memperkuat ketahanan ekonomi komunitas pekerja.
