Oleh: Rudi Andries*
Channel9.id-Jakarta. Di balik ambisi besar Prabowo Subianto, tersembunyi peluang membangun ekonomi berbasis karbon dan kekayaan alam yang bisa mendorong pertumbuhan hingga 8 persen.
Pernyataan keras Presiden Prabowo Subianto dalam wawancara dengan Bloomberg soal insiden MSCI bukan sekadar luapan emosi. Itu adalah sinyal bahwa pemerintah tidak ingin kelalaian birokrasi mengganggu stabilitas pasar dan agenda ekonomi yang jauh lebih besar.
Di balik itu, pemerintah tengah menyiapkan sebuah instrumen strategis: Danantara. Lembaga ini ditargetkan menjadi mesin investasi negara yang mampu menyumbang ratusan triliun rupiah per tahun.
Namun, jika hanya bertumpu pada model investasi konvensional, target pertumbuhan ekonomi 8 persen akan tetap sulit dicapai.
Indonesia membutuhkan mesin baru. Lebih dari Sekadar Sovereign Wealth Fund
Selama ini, kekayaan alam Indonesia dimonetisasi secara terbatas—melalui pajak, royalti, atau ekspor komoditas mentah. Model ini tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari sumber daya yang dimiliki. Padahal, dunia sedang bergerak ke arah yang berbeda: mengubah alam menjadi aset ekonomi bernilai tinggi tanpa harus mengeksploitasinya secara destruktif. Di sinilah kombinasi antara Danantara, ekonomi karbon, dan sekuritisasi sumber daya alam menjadi relevan.
Tambang Baru Bernama Karbon
Indonesia memiliki salah satu cadangan karbon terbesar di dunia: hutan tropis, gambut, mangrove, dan ekosistem pesisir.
Dengan dukungan lembaga global seperti World Bank, pasar karbon kini berkembang pesat sebagai bagian dari transisi menuju ekonomi rendah emisi. Jika dikelola dengan serius, ekonomi karbon dapat menghasilkan nilai hingga ratusan triliun rupiah per tahun—tanpa harus menambang, tanpa merusak, dan tanpa konflik sosial yang selama ini sering menyertai eksploitasi sumber daya alam. Karbon berpotensi menjadi komoditas strategis abad ke-21.
Langkah berikutnya bahkan lebih strategis: sekuritisasi sumber daya alam.
Konsep ini mengubah cara pandang terhadap kekayaan alam. Hutan, karbon, dan biodiversitas tidak lagi hanya dilihat sebagai komoditas, tetapi sebagai aset finansial nasional.
Dengan pendekatan ini, negara dapat mengembangkan instrumen seperti: carbon bonds, biodiversity credits, natural resource funds.
Negara seperti Norway telah membuktikan bahwa pengelolaan kekayaan alam yang tepat dapat menopang ekonomi dalam jangka panjang.
Jika Indonesia mengintegrasikan pendekatan ini ke dalam Danantara, maka yang terbentuk bukan sekadar sovereign wealth fund, melainkan arsitektur ekonomi baru berbasis natural capital.
Kembali ke Konstitusi
Pendekatan ini sejatinya sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33. Konstitusi menegaskan bahwa kekayaan alam harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam konteks ekonomi modern, ini berarti negara tidak hanya mengatur, tetapi juga mengelola dan mengoptimalkan nilai ekonomi dari sumber daya tersebut.
Ambisi besar ini tentu tidak tanpa risiko. Pengelolaan dana besar, aset strategis, dan instrumen keuangan baru membutuhkan tata kelola kelas dunia. Tanpa itu, kegagalan seperti 1MDB di Malaysia menjadi peringatan nyata. Di sinilah konsistensi kepemimpinan, transparansi, dan disiplin institusi menjadi penentu.
Mesin Baru Ekonomi Indonesia
Jika berhasil, kombinasi Danantara, ekonomi karbon, dan sekuritisasi sumber daya alam dapat mengubah struktur ekonomi Indonesia secara fundamental.
Dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis aset. Dari eksploitasi menuju optimalisasi.
Dari potensi menjadi kekuatan nyata.
Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Yang dibutuhkan adalah cara baru untuk mengubahnya menjadi kekuatan.
Baca juga: Biochar untuk Menaklukkan Padang Lumpur Sidoarjo
* Wakil Ketua Umum DNIKS dan Anggota Pengawas Asosiasi Biochar Indonesia Internasional (ABII)
