Connect with us

Hukum

Perlu Lembaga Independen Penyimpan Barang Sitaan Narkoba

Published

on

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Dari kejadian mantan Kapolsek Astanaanyar Kompol Yuni dan belasan anak buahnya yang komsumsi narkoba, termasuk hilangnya barang bukti maka diperlukan reformulasi terhadap pengelolaan barang sitaan. Ke depan, barang sitaan narkoba oleh penyidik polisi tidak lagi disimpan oleh polisi  namun harus disimpan pada lembaga khusus dan diawasi  tim independen.

Karakteristik barang sitaan berupa narkoba ini istimewa karena ada nilai ekonomisnya dimana barang narkoba bisa membuat tergoda bagi petugas untuk dijual kembali. Atau bisa saja diganti petugas termasuk penyalahgunaan barang bukti dan secara non ekonomis yaitu barang ini, barang yang bisa buat efek candu, orang ketagihan sehingga potensi penyalahgunaan barang bukti menjadi sangat besar.

Perlu regulasi khusus yang memuat antar lain paling lama 1x 24 jam barang narkoba yang disita oleh polisi. Selanjutnya beralih pada bagian pengelola barang bukti yang independent. Paling lama, 7×24 jam barang narkotika harus dimusnahkan  oleh penyidik  dihadapan tim independent, yang anggota pengawasnya  ditunjuk secara bergantian. Lalu dimuat dalam berita acara selanjutnya ditandatangi oleh jaksa dan  pihak pengadilan, karena ini element penting dalam penegakan hukum dan untuk pembuktian.

Berikutnya, ada kewajiban penyidik untuk ekspos ke media terkait penangkapan narkotika dan barang  narkoba yang disita untuk segera dimusnahkan.  Tak lupa, harus ada persepsi yang sama antara penyidik, jaksa dan hakim untuk pemusnahan barang sitaan narkoba ini.

Pemusnahan yang segera di tingkat penyidikan menutup peluang narkoba ini hadir di dalam keseharian aktiftas penegak hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Sederhananya, karena barang tersebut sudah tidak ada maka cendrung lebih aman. Termasuk tidak ada yang datang menawarkan diri  siap membeli karena barang  sitaan sudah musnah maka selesai dan tuntas urusannya.

Sehingga tidak ada alasan apapun termasuk dalam pelimpahan perkara bagi pimpinan atau anggota kepolisian unit narkoba sekalipun untuk membawa, menyimpan barang bukti hasil sitaan dari para tersangka ke ruangannya karena sifat narkoba ini yang rentan sekali penyalahgunaan.

Baca juga: Bea Cukai Juanda Musnahkan Barang Sitaan 

Bila mengacu pasal 44 KUHAP, sebenarnya benda sitaan sebenarnya disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Namun praktiknya selama ini cenderung  lembaga ini tidak efektif. Padahal RUPBASAN adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan. Termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun. Namun kekuatan aturan yang dijadikan landasan hukumnya menggunakan istilah dapat disimpan di RUPBASAN.

Lagi-lagi ini yang jadi kendala dalam praktik pengelolaan RUPBASAN. Akibatnya, tidak efektif termasuk minimnya anggaran di unit ini, kecuali pemerintah akan mengoptimalisasi fungsi RUPBASAN.

Maka, saat ini pemerintah perlu didorong untuk melakukan perombakan total tata kelola barang sitaan terkhusus tata kelola barang bukti narkoba. Hal ini guna menjaga keprofesionalitasan polri dan menghindari keterlibatan aparat penegak hukum dalam peredaran narkoba di Indonesia.

Upaya serius dalam memberantas peredaran narkoba sebab ancaman penyalahgunaan narkoba sungguh nyata.Penyalahgunaannya kini  begitu kuat melilit dan ancamannya sudah ke segala lapisan  usia, serta semua kalangan karenanya untuk mengatasi ini dan menyambut spirit atas Undang undang Narkoba. Pemerintah perlu menindaklanjuti tata kelola dan pemusnahan segera barang sitaan narkoba secara keseluruhan untuk dituangkan dalam produk regulasi yang khusus.

Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum & Dosen Hukum Pidana universitas Bung Karno*

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Dugaan Korupsi Rp 79,4 M di Bekraf, CERI: Kami Harap Kejagung Serius

Published

on

By

Dugaan Korupsi Rp 79,4 M di Bekraf, CERI: Kami Harap Kejagung Serius

Channel9.id-Jakarta. Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman meminta pihak Kejagung RI terutama Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) memberikan perhatian serius terhadap Kasus dugaan korupsi di Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) senilai Rp 79,4 miliar.

“Kami akan terus mendesak. Hal ini perlu dilakukan agar penyidik Kejagung lebih serius menuntaskan dugaan korupsi ini,” ujar Yusri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/3).

Yusri juga menambahkan, Tim C Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung sebelumnya tak kunjung memberikan keterangan apapun atas pertanyaan awak media terkait sejauh mana perkembangan kasus yang telah dilaporkan LSM Putra Desa itu sejak 23 November 2020.

Padahal, menurut Yusri, laporan LSM Putra Desa tersebut sudah bisa dikategorikan cukup lengkap karena telah disertai sejumlah bukti-bukti pelanggaran hukum di Bekraf pada tahun anggaran 2018.

Bahkan, laporan itu juga sudah dilengkapi dengan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. “Kami berharap agar kasus ini tidak malah “masuk angin” di tengah jalan. Segera panggil pihak-pihak terkait yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi itu,” tukas dia.

Apalagi, Yusri menambahkan, semua pejabat di Kejagung seyogianya patuh dan taat terhadap 7 pesan penting terbaru Jaksa Agung Nomor 1 pada 17 Febuari 2021, khususnya terhadap kasus korupsi yang merugikan negara.

Terlebih lagi, tindak pidana korupsi bukan delik aduan, sehingga tim Kejagung harus serius menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat dan profesional yang peduli terhadap korupsi.

“Seharusnya Kejagung berterima kasih atas adanya peran masyarakat ini dengan bentuk serius dan cepat menindak lanjuti, bukan malah mengabaikannya,” tegas Yusri.

Sebelumnya, dugaan korupsi ini dilaporkan oleh LSM Putra Desa pada 23 November 2020 ke Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) serta Bareskrim Polri. Dalam keterangannya, Rabu (24/2/2021), Direktur Eksekutif LSM Putra Desa, R.J Armijaya menyebut telah melaporkan “RKK”, yang saat ini menjabat Inspektur Utama pada Kementerian Pariwisata.

Armijaya menambahkan, pihaknya juga mengantongi bukti-bukti dugaan keterlibatan oknum pejabat di Bekraf. Bahkan, ia menambahkan, bukti-bukti tambahan juga bisa diperoleh dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Bukti lengkap semua dari hasil audit BPK tahun 2018. Seharusnya itu sudah cukup untuk membongkar dugaan korupsi yang selama ini belum terungkap,” tambahnya.

Terpisah, politikus PDIP Arteria Dahlan ikut mendorong pihak Kejagung untuk menuntaskan kasus tersebut. Menurut Arteria, JAM Intel Kejagung khususnya Kasubdit C tidak perlu ragu untuk memanggil dan memeriksa semua pihak yang diduga terkait kasus itu. Termasuk oknum pejabat yang diduga menjadi penanggungjawab atas proyek dimaksud.

“Tanyakan saja bagaimana pelaksanaan kegiatan di Barekraf apakah ada penyimpangan. Kami pasti mendukung kerja-kerja baik dari Kejagung,” ujar Arteria.

IG

Continue Reading

Hukum

Balai Karantina Pertanian Gagalkan Penyelundupan Satwa Ilegal

Published

on

By

Karantina Pertanian Surabaya Gagalkan Penyelundupan Ratusan Satwa Ilegal

Channel9.id-Sidoarjo. Balai Karantina Pertanian Surabaya menggagalkan pemasukan 633 burung dan kura-kura tanpa dokumen resmi yang dikirim dari Makassar. Peyergapan tersebut berkerja sama dengan Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Penanggung jawab Karantina Pertanian Surabaya wilayah kerja Tanjung Perak, Tetty Maria mengatakan, penggagalan bermula dari informasi masyarakat terkait adanya penyelundupan hewan tanpa dokumen. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menyisir setiap sudut kapal termasuk semua alat angkut berupa truk. Pemeriksaan dilakukan pejabat karantina dan petugas kepolisian.

“Modus yang dilakukan tetap sama yaitu 633 ekor satwa tersebut dikemas dalam keranjang plastik dan kandang kawat, lalu disembunyikan di belakang kursi sopir serta di atas kepala truk. Alat angkut yang digunakan sejumlah tiga buah truk, ” kata Tetty Maria, Selasa (2/3/21).

Baca juga : Diduga KDRT, Dirut PT Taspen Dilaporkan Istrinya ke Kapolda

Kepala Karantina Pertanian Surabaya Mussyafak Fauzi mengatakan bahwa 633 satwa tersebut terdiri dari: 6 Kakaktua Jambul Putih, 19 Nuri Tanimbar, 285 kura-kura, 313 Jalak Rio-Rio, dan 10 ekor Merpati Hitam Sulawesi, serta 285 ekor kura-kura.

Nuri Tanimbar dan Kakatua Jambul Putih merupakan jenis satwa yang dilindungi sehingga tidak dapat diburu dan diperjualbelikan. Oleh sebab itu, penggagalan penyelundupan burung ini merupakan suatu upaya untuk mencegah Nuri Tanimbar dan Kakatua Jambul Putih tersebut dari kepunahan.

“Pemasukan burung ini jelas melanggar UU No 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan,” kata Musyaffak Fauzi.

Karena itu Musyaffak mengimbau masyarakat untuk melaporkan dan memeriksakan komoditas pertanian yang akan dilalulintaskan ke karantina pertanian setempat.

Berdasarkan data otomasi perkarantinaan IQfast, penggagalan pemasukan satwa tanpa dokumen/illegal melalui pelabuhan Tanjung Perak selama bulan Januari-Februari 2021 sebanyak sembilan kali dan 1 kali pelimpahan dari Polairud.

Continue Reading

Hot Topic

Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Akan Didakwa Hari Ini

Published

on

By

Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Akan Didakwa Hari Ini

Channel9.id-Jakarta. Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, Selasa (2/3) akan menuntut eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.

Jaksa KPK Takdir Suhan mengatakan, Nurhadi dan Rezky bakal hadapi tuntutan kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA. Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang rencananya akan digelar pada pukul 16.00 WIB.

“Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan rencananya digelar sore hari,” ujarnya  saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (2/3).

Baca juga : Polisi Gelar Perkara Kasus Nurhadi Aniaya Pegawai Rutan KPK

Jaksa KPK meyakini Nurhadi dan Rezky menerima suap dan gratifikasi sesuai dengan surat dakwaan yang telah dibacakan. Jaksa juga optimis telah membuktikan perbuatan suap dan gratifikasi keduanya di persidangan.

“Kami selaku tim JPU sangat yakin dan optimis untuk membuktikan semua uraian dakwaan yang kami dakwakan pada kedua terdakwa,” kata Jaksa Takdir.

Menurut Jaksa Takdir, pihaknya telah membuktikan penerimaan suap dan gratifikasi Nurhadi dan Rezky berdasarkan alat bukti yang diperlihatkan di persidangan.

“Bahwa semua alat bukti yang kami hadirkan di depan persidangan hingga sidang hari ini telah sangat cukup untuk bisa meyakinkan Majelis Hakim,” kata Takdir.

Dalam pembacaan tuntutan nanti, Takdir menyebut akan menguraikan lebih detail tindakan penerimaan suap dan gratifikasi yang dilakukan Nurhadi dan Rezky.

“Nantinya dalam surat tuntutan, tim JPU akan secara detail menguraikan semua unsur perbuatan para terdakwa sebagaimana surat dakwaan,” ucap dia.

Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiono didakwa menerima suap dan gratifikasi Rp 45.726.955.000. Suap dan gratifikasi tersebut diberikan Hiendra Soenjoto selaku Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) untuk membantu Hiendra mengurus perkara.

Selain menerima suap senilai Rp 45 miliar lebih, Nurhadi dan Rezky didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 37,2 miliar. Gratifikasi diterima selama 3 tahun sejak 2014 hingga 2017. Uang gratifikasi ini diberikan oleh 5 orang dari perkara berbeda.

Jika ditotal penerimaan suap dan gratifikasi, keduanya menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp 83.013.955.000.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC