Channel9.id, Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat perannya sebagai penggerak stabilitas daerah sekaligus pengawal program prioritas nasional sepanjang triwulan I 2026.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan hal itu dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Kemendagri mendorong sinergi pusat dan daerah melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya dengan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah pada Februari 2026. Forum ini menghimpun ribuan peserta dari pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden.
Selain itu, Kemendagri mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera. Kementerian membentuk sekretariat Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi, mengawasi penggunaan anggaran daerah, serta membuka layanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola bagi warga terdampak.
Kemendagri juga mengirim praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan aparatur sipil negara (ASN) ke wilayah terdampak. Langkah ini mempercepat pemulihan layanan pemerintahan di daerah.
Kendali Harga dan Stabilitas Daerah
Kemendagri memperkuat pembinaan kepala daerah untuk menjaga stabilitas, terutama menjelang hari besar keagamaan. Kementerian mengawal pengendalian harga bahan pokok dan memastikan kondisi daerah tetap kondusif.
Kemendagri juga membatasi perjalanan luar negeri kepala daerah selama periode Lebaran. Kebijakan ini memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Kami menunda perjalanan luar negeri kepala daerah tujuh hari sebelum dan sesudah hari raya,” ujar Tito.
Penguatan Data dan Program Nasional
Di bidang administrasi kependudukan, Kemendagri mencatat capaian signifikan. Perekaman KTP elektronik telah mencapai 97,64 persen. Sementara itu, pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data kependudukan mencapai 98,68 persen.
Kemendagri juga mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden di daerah. Kementerian mendorong pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, serta memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami menggelar rapat pengendalian inflasi setiap minggu dan turun langsung ke daerah dengan inflasi tinggi,” jelas Tito.
Selain itu, Kemendagri mendukung berbagai program strategis lain, seperti pembangunan 3 juta rumah, pembentukan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan, serta pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui Gerakan Indonesia ASRI.
Kementerian juga ikut mendorong pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Hingga 29 Maret 2026, Kemendagri telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1,005 triliun atau 12,85 persen dari total pagu Rp7,82 triliun.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Bima Arya Sugiarto, dan Akhmad Wiyagus, serta Sekretaris Jenderal Tomsi Tohir. Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda memimpin jalannya rapat.
