Channel9.id-Jakarta. Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi stabilitas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Ia menilai capaian tersebut menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional.
Bima mengatakan, tren positif ekonomi Kepri perlu dijaga secara konsisten agar kontribusinya terhadap perekonomian nasional semakin optimal, sekaligus membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
“Nah, sekali lagi kami apresiasi tadi Kepulauan Riau pertumbuhan ekonomi baik, angka-angka ekonominya baik dan harus terus bertahan untuk bisa menyumbang dari pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Bima dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kepri Tahun 2027 secara daring dari Jakarta, Senin (6/4/2026).
Bima menjelaskan, Kemendagri mengklasifikasikan kapasitas fiskal daerah menjadi tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah. Dalam hal ini, Kepri masuk kategori kuat dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 54,52 persen, lebih tinggi dibandingkan dana transfer pusat ke daerah sebesar 45,44 persen.
Selain itu, indikator makro Kepri juga menunjukkan kinerja positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat mencapai 80,53, menempatkan Kepri sebagai salah satu daerah dengan IPM tertinggi secara nasional setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.
Meski demikian, Bima mengingatkan masih ada pekerjaan rumah dalam optimalisasi belanja daerah. Ia menyoroti struktur anggaran yang masih didominasi belanja penunjang, seperti gaji pegawai dan operasional.
Di tingkat provinsi, belanja penunjang mencapai 40,20 persen, sementara di kabupaten/kota bahkan menyentuh 49,50 persen. Bima pun mendorong agar alokasi anggaran untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
“Namun memang PR-nya adalah realisasi untuk belanjanya. Belanjanya ini masih cukup rendah. PR-nya adalah bagaimana alokasi pendapatan juga diimbangi oleh belanjanya yang maksimal,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk aktif mendukung program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kepala daerah perlu memastikan ekosistem dan rantai pasok program berjalan optimal dari hulu hingga hilir.
Bima juga menekankan agar Musrenbang tidak hanya menjadi agenda seremonial, melainkan wadah kolaborasi dengan pendekatan pentaheliks yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat.
“Saya titip saja ini agar Kepri bisa mempertahankan solid dan kekompakannya. Karena angka-angkanya sudah bagus. Kebersamaan ini adalah kunci untuk melanjutkan target-target nasional kita,” pungkasnya.
Baca juga: Inflasi Turun ke 3,48 Persen, Mendagri Ingatkan Daerah Tetap Waspada
