Mayoritas Jembatan di Wilayah Terisolasi Pascabencana Sumatera Rampung2
Nasional

Pemulihan Pascabencana Sumatera Berjalan, Infrastruktur dan Listrik Mulai Pulih

Channel9.id, Jakarta. Pemerintah terus mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyebut progres pemulihan menunjukkan tren positif meski masih menyisakan sejumlah tantangan.

Tito menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat koordinasi tingkat menteri Tim Pengarah Satgas PRR di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Senin (6/4/2026).

Sumbar Paling Cepat Pulih

Tito menjelaskan, pemerintah menilai pemulihan melalui berbagai indikator. Indikator tersebut meliputi fungsi pemerintahan, infrastruktur jalan dan jembatan, layanan kesehatan dan pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, dan komunikasi.

Menurutnya, Sumatera Barat mencatat pemulihan paling cepat. Dari 19 kabupaten/kota, sebanyak 16 wilayah terdampak dan mayoritas sudah kembali menjalankan aktivitas secara normal.

“Kami melihat bahwa untuk di Sumatera Barat relatif paling cepat, karena dari 19 kabupaten/kota, 16 terdampak itu, 13 kabupaten/kota sudah berjalan relatif lancar,” ujarnya.

Ia menambahkan, Sumatera Utara juga menunjukkan perkembangan signifikan meski beberapa wilayah masih membutuhkan perhatian. Sementara itu, kondisi di Aceh terus membaik, tetapi daerah seperti Aceh Tamiang masih memerlukan penanganan lebih intensif.

Huntap dan Infrastruktur Jadi Prioritas

Dalam penanganan pengungsi, pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan menyiapkan hunian tetap (huntap). Tito menegaskan pembangunan huntap menjadi prioritas utama agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.

“Huntap menjadi prioritas paling penting, kemudian infrastruktur utama seperti jalan dan jembatan juga harus segera ditangani,” katanya.

Tito juga mengapresiasi kerja sama lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat pemulihan, termasuk respons cepat penanganan infrastruktur jalan.

Meski demikian, pemerintah masih menghadapi sejumlah pekerjaan besar. Pemerintah perlu menormalisasi sungai, memulihkan lahan pertanian dan tambak, serta membangun infrastruktur permanen. Pemerintah menargetkan proses pemulihan berlangsung hingga tiga tahun sesuai rencana induk dari Bappenas.

Pemulihan Listrik Hampir Tuntas

Di sektor kelistrikan, Satgas PRR mencatat pemulihan hampir selesai. Tito menyebut sekitar 99,9 persen jaringan listrik di wilayah terdampak telah kembali berfungsi.

“Listrik sudah sekitar 99,90 persen pulih. Memang ada daerah terisolir akibat longsor yang belum terjangkau jaringan, tetapi kami sudah menyediakan genset. Listrik ini sangat krusial,” ujarnya.

Data per 6 April 2026 menunjukkan seluruh wilayah terdampak di Aceh dan Sumatera Barat telah kembali menikmati listrik secara penuh. Sementara itu, pemulihan di Sumatera Utara masih berlangsung di beberapa titik.

Sebanyak 54 pelanggan di Desa Siantar Naipospos dan Desa Pardomuan Nauli belum sepenuhnya teraliri listrik karena akses yang terbatas. Namun, PLN telah memenuhi kebutuhan listrik melalui genset portable.

Pemulihan Terus Dikebut

Pemerintah terus mempercepat pembangunan jaringan listrik di wilayah tersebut. Hingga kini, pembangunan jaringan tegangan menengah sepanjang 17,5 kilometer dan pemasangan empat trafo berkapasitas 50 kVA telah mencapai lebih dari 77 persen.

Tim di lapangan juga sigap menangani gangguan akibat bencana susulan. Banjir di Tapanuli Utara pada 19 Maret 2026 sempat memadamkan empat gardu listrik dan mengganggu 54 pelanggan, namun petugas segera memulihkan jaringan.

Pemulihan kelistrikan menjadi faktor penting untuk menggerakkan aktivitas masyarakat. Dengan pasokan listrik yang stabil, layanan publik, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial dapat kembali berjalan normal.

Satgas PRR menegaskan akan terus mengawal percepatan pemulihan hingga seluruh wilayah terdampak benar-benar pulih. Pemerintah mengandalkan sinergi antara pusat, daerah, dan BUMN seperti PLN agar proses rehabilitasi berjalan optimal dan merata.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

32  +    =  33