Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan sepakat dengan pembentukan dewan pengawas KPK yang muncul dalam draf revisi UU KPK. Jokowi menilai semua lembaga membutuhkan pengawasan.
“Perihal keberadaan dewan pengawas. Ini memang perlu, karena setiap lembaga negara: Presiden, MA, DPR bekerja dengan prinsip check and balance. Saling mengawasi. Ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi-potensi penyalahgunaan kewenangan. Ini saya kan Presiden, Presiden kan diawasi. Diperiksa BPK dan diawasi oleh DPR. Jadi kalau ada dewan pengawas saya kira itu sesuatu yang juga wajar. Dalam proses tata kelola yang baik,” ujar Jokowi dalam jumpa pers yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9).
Tetapi, Jokowi mengingatkan, untuk menjamin independensi KPK, dewan pengawas itu harus berada di internal lembaga antirasuah. Ia juga menyatakan anggota dewan pengawas itu harus diseleksi dari akademisi dan aktivis antikorupsi.
Jokowi tak ingin anggota Dewan Pengawas itu berasal dari kalangan politik, birokrat, dan aparat penegak hukum aktif.
“Saya minta semua pihak, saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi. Saya ingin KPK punya peran sentral,” kata dia.
(VRU)
