Channel9.id, Jakarta. Rencana pemerintah mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai mengarah pada pembatasan berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kelompok masyarakat yang masuk desil 10 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) disebut menjadi kelompok yang akan lebih dahulu dibatasi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan skema tersebut masih dalam tahap pengkajian dan akan diuji dalam beberapa bulan ke depan. Desil 10 merupakan kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi tertinggi dalam klasifikasi DTSEN yang membagi tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10.
“Akan dipastikan supaya tepat sasaran, mungkin akan coba nanti berapa bulan ke depan yang desil 10 kami batasi dulu,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Pemerintah juga masih menghitung dampak fiskal dari kebijakan tersebut. Purbaya memperkirakan potensi penghematan anggaran subsidi dapat mencapai sekitar sepersepuluh dari nilai subsidi yang terkait, meski angka tersebut masih perlu dihitung lebih lanjut.
“Kira-kira ya sepersepuluhnya, kalau saya enggak salah. Ambil flat-nya sepersepuluh,” katanya.
Rencana pengendalian konsumsi BBM subsidi muncul di tengah kenaikan realisasi subsidi energi sepanjang paruh pertama 2026.
Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp210 triliun pada 2026. Anggaran tersebut terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu (JBT) Rp25,1 triliun, subsidi LPG 3 kilogram Rp80,2 triliun, dan subsidi listrik Rp104,6 triliun.
Hingga semester I/2026, realisasi subsidi secara keseluruhan mencapai Rp116 triliun. Angka tersebut meningkat 25% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp92,8 triliun.
Khusus BBM, volume penyaluran mencapai 7,98 juta kiloliter hingga semester I/2026, naik 7,8% dibandingkan semester I/2025 yang sebesar 7,41 juta kiloliter.
Penyaluran LPG 3 kilogram juga meningkat menjadi 3,56 juta kilogram, dibandingkan 3,49 juta kilogram pada periode yang sama tahun sebelumnya atau tumbuh sekitar 2%.
Di sisi lain, pemerintah justru merancang anggaran subsidi energi yang lebih besar dalam RAPBN 2027. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2027, belanja subsidi energi dirancang mencapai Rp272,9 triliun.
Nilai tersebut meningkat sekitar 20% dibandingkan outlook subsidi energi 2026 sebesar Rp227,3 triliun.
Rinciannya, subsidi jenis BBM tertentu diusulkan sebesar Rp28,7 triliun, naik dari outlook 2026 sebesar Rp26,4 triliun. Subsidi LPG 3 kilogram meningkat menjadi Rp114,1 triliun dari Rp90,4 triliun, sedangkan subsidi listrik mencapai Rp130,1 triliun dari Rp110,4 triliun.
Dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 pada Jumat (14/8/2026), pemerintah menetapkan target penyaluran subsidi jenis BBM tertentu sekitar 20.097.500 kiloliter.
Target tersebut berpotensi berubah seiring kebijakan pengendalian konsumsi BBM subsidi yang tengah disiapkan pemerintah.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto mengatakan pembatasan Pertalite menjadi salah satu opsi yang sedang dibahas oleh pemerintah.
“Pada pertemuan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan, disebutkan bahwa akan melakukan beberapa hal terkait dengan pengendalian subsidi, termasuk salah satunya yang Pertalite. Mungkin itu salah satu dasar mengapa subsidi jenis BBM tertentu akan berkurang di 2027,” kata Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Pengendalian pembelian BBM subsidi juga melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina (Persero).
Pemerintah tengah mengkaji mekanisme pembatasan pembelian Pertalite, sementara Pertamina menyiapkan sistem yang akan digunakan untuk mendukung penyaluran subsidi agar lebih sesuai dengan kelompok penerima yang ditetapkan.
Dengan skema tersebut, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan besaran anggaran subsidi, tetapi juga volume konsumsi dan kelompok masyarakat yang menerima manfaat subsidi.
Pembatasan terhadap kelompok desil 10 menjadi salah satu opsi awal yang akan diuji dalam beberapa bulan mendatang sebelum pemerintah menentukan penerapan kebijakan pengendalian BBM subsidi secara lebih luas.
