Channel9.id – Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyambut baik atas apresiasi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang mampu menekan inflasi. Menurutnya, apresiasi tersebut mampu menggerakan daerah-daerah lain untuk berlomba menekan inflasi.
Sebagai inflormasi, Kemenkeu mengucurkan Rp330 miliar untuk 3 provinsi, 6 kota dan 25 kabupaten karena mampu menekan inflasi di daerahnya masing-masing.
“Intinya saya berterima kasih kepada Ibu, ini akan memperkuat gerakan-gerakan daerah lain menekan inflasi. Masalah inflasi harus menjadi antensi dari kita,” ujar Tito di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Senin (6/11/23).
Tito juga menyampaikan, sebelumnya Presiden Jokowi telah mengingatkan kapanpun kepala daerah bisa diganti jika gagal mengawal Inflasi.
“Kalau daerah yang sudah tiga kali berturut-turut masuk dalam 10 besar tertinggi [inflasinya], kalau masih definitif saya akan terus sampaikan ke media, kemudian tertulis. Kalau ke media kan mengurangi elektabilitas tapi dari Pj ya kita ganti sudah banyak saya kasih contoh,” ungkap eks Kapolri itu.
Lebih lanjut, Tito menilai jika inflasi bulan Oktober kemarin masih relatif terkendali. Kendati demikian, dia mengatakan pemerintah daerah harus terus berhati-hati dengan beberapa komoditas pangan yang masih naik seperti beras dan cabai.
“Sesuai data BPS inflasi Oktober itu year on yearnya 2,56 persen. Jadi terjadi perbaikan dibanding bulan lalu yoy-nya 2 persen. Tentu ini bukan jadi patokan utama karena di tahun lalu September mencapai 5,9 persen. Di 2023 dengan base line seperti itu terjadi drop angka inflasi year on year September ke September tahun lalu 2,28 persen. Sekarang 2,56 persen seolah-olah terjadi kenaikan. Padahal kalau melihat, mont to month, di bulan lalu angkanya 0,16 persen, sekarang 0,17 persen. Jadi relatif masih stabil dari bulan ke bulan maupun tahun ke tahun,” terang Tito
“Kemudian yang naik itu beras kemudian cabai. Untuk beras pemerintah sedang mengupayakan dari luar, dan untuk dalam negeri pergantian menterinya akan memberikan semangat baru untuk menggenjot produksi dalam negeri,” tambah Tito.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan insentif kepada daerah tersebut memang sudah dialokasikan sebanyak Rp8 triliun dari APBN tahun ini. Dia menjelaskan, penggunaan Rp8 triliun itu ditetapkan beberapa kriteria dan peraturan yang ditetapkan.
“Pertama, untuk Rp4 triliun adalah insentif fiscal bagi daerah-daerah yang mencapai kinerja 2022. Jadi ini post appreciation. Jadi kita melakukan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 2028 tahun 2022. Rp4 triliun dibagi dua, Rp3 triliun pertama bagi daerah-daerah yang mencapai kinerja baik untuk 2022 lalu. Itu untuk daerah daerah yang dianggap rata-rata atau sudah maju,” ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, yang Rp1 triliun diberikan kepada daerah-daerah yang tertinggal. Sebab, kata Sri, karena apabila dikompetisikan dengan daerah maju akan kalah terus.
“Yang hari ini diberikan itu 4 triliun yang kedua. Dari Rp8 triliun insentif fiskal itu dibagi menjadi, 1 triliun untuk khusus inflasi diberikan 3X supaya pemda tetap stabil dan fokus menjaga inflasi. Jadi periode pertama kita bagi Rp330 miliar bagi penerima provinsi 3, 6 kota dan 24 kabupaten dan itu sudah dibagikan pada periode pertama dengan Kepmenkeu 271 tahun 2023,” terang Menkeu.
Sri Mulyani mengatakan untuk insentif yang diberikan hari ini adalah tahap ketiga untuk periode 2023 sebesar Rp330 miliar.
“Sekali lagi untuk 3 provinsi 6 kota dan 25 kabupaten. Sementara yang Rp3 triliun terakhir untuk insentif fiskal didedikasikan untuk daerah-daerah untuk kinerja tahun ini terutama untuk menurunkan stunting, kemiskinan ekstrem, penggunaan produk dalam negerinya dan pelayanan termasuk belanja yang tepat waktu dan berkualitas,” tandasnya.
Baca juga: Sukses Tekan Inflasi, Tiga Provinsi Dapat Insentif Tunai Miliaran Rupiah dari Pusat
Baca juga: Mendagri Tegaskan Jurus Kendalikan Inflasi, Pangan Tersedia dengan Harga Terjangkau
IG
