Channel9.id – Jakarta. Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia (P3SI) menanggapi wacana penyesuaian program studi berbasis kebutuhan industri yang disampaikan Sekjen Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco pada Kamis (23/4/2026). P3SI menilai kebijakan yang mengarah pada penutupan program studi berpotensi mengabaikan fungsi pendidikan tinggi dalam membentuk karakter, kesadaran kritis, dan identitas kebangsaan.
P3SI menyebut Program Studi Pendidikan Sejarah memiliki mandat strategis dalam menjaga memori kolektif dan menanamkan kesadaran sejarah bagi generasi mendatang. Menurut mereka, fungsi tersebut tidak dapat diukur semata-mata dari indikator serapan tenaga kerja di industri.
“Wacana penutupan program studi yang tidak sesuai kebutuhan industri berpotensi mengabaikan hakikat filosofis pendidikan,” demikian pernyataan P3SI dalam keterangan resmi, diterima Rabu (29/4/2026).
“Program Studi Pendidikan Sejarah memiliki mandat strategis dalam melestarikan memori kolektif serta menanamkan kesadaran sejarah,” lanjut P3SI.
P3SI juga menilai data kelebihan lulusan kependidikan harus dibaca secara kontekstual karena lebih mencerminkan lemahnya perencanaan kebutuhan tenaga pendidik di daerah. Mereka berpandangan bahwa penutupan program studi tanpa pembenahan sistem rekrutmen dan distribusi guru berisiko menyederhanakan persoalan yang kompleks.
“Ketimpangan tersebut lebih mencerminkan lemahnya perencanaan kebutuhan tenaga pendidik berbasis kondisi riil daerah,” tulis P3SI.
“Penutupan prodi tanpa reformasi sistem rekrutmen dan distribusi guru justru berpotensi menyederhanakan persoalan yang kompleks,” lanjutnya.
Selain itu, P3SI mengkritisi pendekatan relevansi yang terlalu berorientasi pada kebutuhan ekonomi jangka pendek. Mereka menilai pendekatan tersebut dapat mengancam keberadaan disiplin ilmu dasar dan humaniora yang berperan dalam membangun kesadaran kritis terhadap arah pembangunan nasional.
“Apabila logika relevansi dimaknai secara sempit, maka prodi-prodi ilmu dasar dan humaniora akan terancam,” ujar P3SI.
P3SI mendorong pemerintah merumuskan indikator relevansi program studi secara objektif, transparan, dan komprehensif, tidak hanya berbasis penyerapan kerja. Mereka juga merekomendasikan kebijakan afirmatif untuk memperkuat prodi humaniora, termasuk diversifikasi kompetensi lulusan, pengendalian pembukaan prodi baru, serta penguatan kolaborasi dengan industri dan masyarakat.
“Kebijakan penutupan prodi harus dilakukan dengan sangat hati-hati, objektif, dan tidak mengorbankan masa depan bangsa,” tegas P3SI.
HT
