Channel9.id – Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah kebijakan ketenagakerjaan pada peringatan Hari Buruh Sedunia di Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5/2026). Kebijakan tersebut mencakup perlindungan pekerja, pembangunan hunian, hingga percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan.
Pemerintah telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan awak kapal perikanan. Aturan ini mencakup standar kelayakan kerja, jaminan sosial, serta pemenuhan kebutuhan dasar selama bekerja di laut.
“Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia nelayan diurus,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Ia mengatakan sekitar 6 juta nelayan akan mendapat peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan tersebut. Menurut dia, kebijakan ini juga berdampak pada keluarga nelayan yang jumlahnya mencapai puluhan juta orang.
“Semuanya, nanti kurang lebih ada 6 juta nelayan, yang akan kita perbaiki hidupnya dengan anak dan istri 20 juta lebih rakyat Indonesia,” tuturnya.
Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan pekerja transportasi daring. Dalam aturan tersebut, mitra pengemudi disebut akan memperoleh jaminan kesehatan kerja dan porsi bagi hasil minimal 92 persen dari tarif pelanggan.
Pemerintah juga menargetkan pembangunan 1 juta hunian terjangkau bagi pekerja pada tahun ini. Program ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran pekerja yang selama ini digunakan untuk biaya sewa tempat tinggal.
“Saudara-saudara, tadi kalian mengatakan penghasilan kalian 30 persen untuk kontrak,” jelasnya.
Prabowo menyatakan skema tersebut diarahkan agar pekerja dapat memiliki rumah sendiri melalui cicilan. Ia menilai pengalihan pengeluaran sewa menjadi cicilan akan meningkatkan kepemilikan hunian di kalangan pekerja.
“Nanti, nanti kita akan yakinkan saudara nanti akan miliki rumah tersebut. Jadi yang tadi 30 persen untuk kontrak kita kurangi, itu adalah untuk kau cicil rumahmu sendiri,” ucapnya.
Di sisi regulasi, pemerintah menginstruksikan percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan bersama DPR. Ia menyebut langkah ini sebagai respons atas aspirasi serikat buruh terkait perlindungan hak pekerja.
“Saya juga telah memberi instruksi kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum untuk segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” kata Prabowo.
Ia menargetkan pembahasan RUU tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini. Menurutnya, substansi undang-undang tersebut harus berpihak pada kepentingan buruh.
“Kalau bisa tahun ini juga harus selesai dan Undang-Undang itu harus berpihak kepada kaum buruh,” pungkasnya.
HT
