Channel9.id – Balikpapan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut Program 3 Juta Rumah merupakan wujud kepedulian Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat kecil. Melalui program tersebut, masyarakat kurang mampu berkesempatan memiliki hunian yang layak.
Hal itu diungkapkan Tito saat memberikan sambutan dalam acara Kolaborasi Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Masyarakat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kemendagri, BPS, PNM, SMF, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dan Pemerintah Kota Balikpapan di Gedung Ahmad Yani Raider 600/Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan, Kaltim, Selasa (5/5/2026).
“Nah, untuk melakukan percepatan agar siap memiliki rumah atau rumah yang layak maka Kementerian PKP sudah banyak sekali membuat terobosan-terobosan di antaranya dengan bagaimana membuat harga rumah ini lebih murah,” ujar Tito, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).
Salah satu cara Kementerian PKP untuk menyukseskan program tersebut yaitu dengan menggandeng perbankan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Di sisi lain, Kementerian PKP juga menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menetapkan program pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Selain itu, terdapat pula kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
“Tujuannya apa? Supaya murah. Harganya murah setelah itu kredit diberikan juga murah juga oleh perbankan. Sehingga developer berlomba-lomba akan membangun rumah, kira-kira seperti itu konsepnya,” sambung Tito.
Ia menambahkan program tersebut perlu ditangkap oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda), salah satunya dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) guna menyukseskan program tersebut. Di sisi lain, daerah juga perlu membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) agar proses perizinan berlangsung cepat dan efisien.
“Maka saya meminta semua daerah bersama dengan layanan publik lainnya itu membangun Mal Pelayanan Publik. Jadi di dalam satu gedung itu ada one roof system, satu atap semua perizinan,” katanya.
Dalam konteks Pemerintah Provinsi Kaltim, Tito meminta daerah tersebut menggencarkan pembangunan MPP di seluruh wilayah. Selain itu, perlu pula dilakukan sosialisasi program perumahan rakyat agar semakin banyak kalangan MBR yang dapat memanfaatkan program tersebut.
“Rapat spesifik Pak di Kaltim untuk beberapa kabupaten tadi yang masih belum memanfaatkannya (keberadaan MPP),” tandasnya.
HT
