Channel9.id – Balikpapan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memperkuat inovasi dan kinerja dalam menangani isu-isu strategis nasional, khususnya pengendalian inflasi. Menurutnya, pengendalian inflasi menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Hal itu disampaikan Tito saat memberikan sambutan dalam acara Penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan (5/5/2026). Acara ini digelar sebagai upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menampilkan kinerja nyata kepala daerah berprestasi.
“Inflasi yang terjaga dan baik artinya harga barang dan jasa stabil, masyarakat tenang alhamdulillah sekarang diangka 2,42 persen, itu one of the best,” ujar Tito.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah dalam menangani pengangguran dan kemiskinan sebagai persoalan mendasar. Menurutnya, biaya hidup dan ketersediaan lapangan kerja masih menjadi perhatian utama masyarakat Indonesia.
“Ada survei menyatakan bahwa yang menjadi persoalan masyarakat nomor satu adalah cost of living. Kalau biaya hidup ukurannya adalah inflasi, kenaikan barang dan jasa yang membuat biaya hidup lebih tinggi. Kedua adalah job opportunity, lebih dari 40 persen masyarakat menghendaki lapangan kerja,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah pusat melalui Kemendagri tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, tetapi juga menghadirkan pendekatan yang mendorong daerah untuk lebih inovatif melalui pemberian insentif dan penguatan sistem evaluasi kinerja.
Dalam hal ini, Kemendagri melalui BSKDN memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan berbasis data, melakukan evaluasi kinerja daerah, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan daerah. Melalui kegiatan penghargaan ini, Kemendagri berupaya terus memperkuat ekosistem kompetisi yang sehat antar daerah berbasis indikator kinerja yang terukur.
Tito juga menekankan pentingnya objektivitas dalam proses penilaian agar program berjalan kredibel dan mendapat kepercayaan publik.
“Saya meyakini bahwa yang tampil tadi sama sekali saya tidak intervensi, saya instruksi sampaikan (insentif fiskal) berikan secara objektif karena sekali ini dimain-mainkan akan kehilangan trust kepada program seperti ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga mampu mendorong daerah untuk terus berbenah, memperkuat perencanaan, serta menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Apresiasi ini harus menjadi atensi untuk memacu Bapak/Ibu untuk berprestasi menciptakan iklim kompetitif (dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan stunting, penurunan tingkat pengangguran hingga peningkatan creative financing),” ujar Tito.
Adapun penghargaan tersebut diberikan dalam empat kategori, yakni penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, entrepreneur government/creative financing, serta pengendalian inflasi. Tito menjelaskan, empat kategori tersebut mencerminkan isu-isu penting dalam manajemen tata kelola pemerintahan daerah.
Ajang penghargaan tersebut juga dibagi menjadi enam regional pemerintah daerah, yakni regional Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa-Bali, Maluku-Nusra (Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB), dan Papua.
Tito meyakini seluruh mekanisme penjurian dilakukan secara objektif dan profesional. Dengan demikian, daerah-daerah yang memperoleh penghargaan tersebut merupakan daerah dengan kinerja yang baik dan positif.
HT
