Channel9.id, Lombok Barat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai menerapkan strategi baru untuk memacu kinerja pemerintah daerah (Pemda) melalui pemberian insentif fiskal berbasis regional. Skema ini dirancang untuk menciptakan persaingan positif antarwilayah sekaligus memberi penghargaan kepada kepala daerah yang dinilai berhasil meningkatkan performa daerahnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, penghargaan tersebut tidak hanya bersifat simbolis berupa trofi, tetapi juga disertai dukungan anggaran miliaran rupiah dari Kemendagri.
“Tujuannya untuk menimbulkan iklim kompetitif antardaerah, memberikan penghargaan bagi yang berprestasi, sekaligus memotivasi daerah lain agar bekerja lebih keras lagi,” ujar Tito kepada awak media usai acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Maluku dan Nusa Tenggara di Ballroom Merumatta Senggigi, Lombok, NTB, Selasa (19/5/2026).
Dalam skema tersebut, pemerintah menyiapkan insentif berbeda untuk tiap tingkatan daerah. Pada kategori kabupaten, peraih Terbaik I mendapatkan Rp3 miliar, Terbaik II Rp2 miliar, dan Terbaik III Rp1 miliar. Sementara untuk tingkat provinsi dan kota, penghargaan hanya diberikan kepada juara pertama dengan nilai insentif mencapai Rp3 miliar.
Untuk memastikan kompetisi lebih merata, Kemendagri membagi penilaian berdasarkan enam regional, yakni Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Nusa Tenggara, dan Papua.
Tito menjelaskan, penilaian dilakukan menggunakan data terverifikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta data internal Kemendagri. Empat indikator utama yang menjadi dasar penilaian meliputi pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan dan stunting, creative financing, serta penurunan tingkat pengangguran.
“Ada empat kategori yang dikompetisikan dan semuanya menggunakan data yang jelas dan terukur,” katanya.
Selain mendorong kompetisi sehat, Kemendagri juga ingin menunjukkan kepada publik bahwa banyak kepala daerah memiliki capaian kinerja yang layak diapresiasi.
Program penghargaan ini, lanjut Tito, telah dikonsultasikan bersama Komisi II DPR RI sejak tahap perencanaan hingga penganggaran. Total anggaran insentif fiskal yang disiapkan mencapai Rp1 triliun dan akan disalurkan secara bertahap melalui beberapa gelombang penghargaan regional.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, para gubernur wilayah Maluku dan Nusa Tenggara, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
