Channel9.id – Jakarta. Pemerintah bersama DPR RI menyetujui anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra sebesar Rp100 triliun yang akan dialokasikan hingga 2028. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, mengatakan anggaran tersebut akan difokuskan pada pemulihan infrastruktur dan layanan publik di wilayah terdampak.
Tito menjelaskan anggaran Rp100 triliun itu akan disalurkan selama tiga tahun dengan rincian Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028. Porsi terbesar anggaran dialokasikan untuk sektor infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Dibagi ke berbagai kementerian/lembaga. Memang yang terbesar adalah sektor infrastruktur. Kementerian PU totalnya kurang lebih Rp69 triliun,” kata Tito dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penanganan Pascabencana Sumatra di DPR RI, Senin (25/5/2026).
Sementara itu, pemerintah juga menargetkan penyelesaian pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak paling lambat pada 2027.
Pemerintah juga menyatakan kesiapan pendanaan tahap awal pada 2026 dan akan melanjutkan koordinasi dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk mempercepat proses pemulihan.
“Pak Menteri Keuangan juga menyampaikan kesiapan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp38 triliun. Nanti kementerian/lembaga akan mengajukan berikut dokumen pendukungnya,” ungkap Tito.
Pemerintah menilai koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan sejak masa tanggap darurat hingga transisi menuju pemulihan. Tito menyebut perkembangan penanganan di lapangan menunjukkan kemajuan yang cukup baik.
“Kami melakukan koordinasi dengan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan di masa tanggap darurat dan transisi. Progresnya juga cukup baik,” pungkas Tito.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR sekaligus Kasatgas Pemulihan Pascabencana Sumatra DPR RI, Prof. Sufmi Dasco, menjelaskan bahwa keputusan dan penganggaran tersebut telah sesuai dengan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Alhamdulillah, anggarannya telah disetujui oleh pemerintah sehingga tadi kami melakukan koordinasi agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, maupun secara teknis rencana kerja kementerian dan lembaga, bisa berjalan dengan baik,” ujar Dasco.
HT
