Channel9.id-Jakarta. Wamendagri Ribka Haluk menegaskan pentingnya penguatan sinergi, koordinasi, dan tata kelola pemerintahan dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua.
Hal itu disampaikan Ribka saat memberikan sambutan dalam Forum Dialog Kemitraan Percepatan Pembangunan Tanah Papua yang digelar secara hybrid dari Hotel Novotel Jakarta Cikini, Selasa (26/5/2026).
Forum bertema “Memperkuat Kemitraan Pembangunan di Tanah Papua melalui Koordinasi, Sinergi, dan Kolaborasi yang Lebih Efektif” itu menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Pembangunan Papua merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang secara konsisten mendapat perhatian penuh dari Bapak Presiden maupun oleh Pemerintah Republik Indonesia,” kata Ribka secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Menurut Ribka, komitmen pemerintah terhadap pembangunan Papua ditegaskan melalui berbagai kebijakan, regulasi, dan langkah afirmatif untuk mewujudkan keadilan, pemerataan pembangunan, perlindungan, serta pemenuhan hak Orang Asli Papua (OAP).
Ia menjelaskan, salah satu langkah strategis pemerintah adalah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041 sebagai kerangka pembangunan jangka panjang Papua.
Rencana induk tersebut menempatkan pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai fokus utama melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pembangunan ekonomi inklusif, penguatan konektivitas wilayah, hingga penguatan peran masyarakat adat dan budaya lokal.
“Fokus pembangunan diarahkan pada Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif,” ujarnya.
Ribka menambahkan, Kemendagri memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, mendorong sinkronisasi kebijakan pembangunan, serta memastikan pelaksanaan otonomi khusus Papua berjalan sesuai aturan.
Ia juga menyebut tahun 2026 menjadi momentum penguatan tata kelola pemerintahan daerah di Papua. Hal itu ditandai dengan meningkatnya realisasi Dana Otonomi Khusus di 46 kabupaten/kota di Tanah Papua yang telah mencapai 100 persen hingga Mei 2026.
Menurut Ribka, pengelolaan Dana Otonomi Khusus harus dilakukan dengan prinsip 5T, yakni Tepat Data, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, dan Tepat Penggunaan Dana.
“Jadi, ini 5T semoga menjadi acuan kerja dari teman-teman pemerintah daerah untuk kami terus melakukan perubahan,” pungkasnya.
Forum tersebut turut dihadiri Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua Velix Wanggai, Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri Ahmad Fajri, Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Kementerian Keuangan Jaka Sucipta, serta pejabat kementerian/lembaga dan mitra pembangunan nasional maupun internasional.
Baca juga: Kemendagri Dampingi Papua Pegunungan Susun Regulasi Konflik Suku
