Oleh: Yudi Latif*
Channel9.id-Jakarta. Malam itu hujan tipis turun di rumah tua yang lampunya kekuningan. Di ruang tamu, dua tokoh lama republik duduk berhadapan: Soeharto dan Soemitro Djojohadikoesoemo.
Di televisi, Prabowo Subianto sedang berpidato panjang tentang negara kuat, keadilan sosial, dan efisiensi.
POLITIK
Soeharto: “Anakmu akhirnya jadi presiden juga, Pak Mitro.”
Soemitro: “Ya. Setelah kalah berkali-kali, akhirnya menang juga.”
Soeharto: “Dari yang saya lihat, dia ingin memperkuat negara. Itu baik. Tapi dalam politik, terlalu banyak kompromi bisa membuat arah jadi kabur.”
Soemitro: “Dia mencoba menjaga kesinambungan sekaligus membangun legitimasi sendiri. Saya rasa dia sadar Indonesia hari ini mudah terbelah. Keseimbangan jadi pilihan yang tak terhindarkan.”
Soeharto: “Dulu saya dituduh terlalu dominan. Tapi kalau kompromi terlalu banyak juga bisa membuat negara kehilangan daya kendali. Pemimpin harus tegas. Kalau semua ingin diakomodasi, kebijakan sulit dijalankan secara konsisten.”
Soemitro: “Ketegasan tetap penting. Tapi generasi sekarang tidak lagi menerima kekuasaan yang hanya berjalan satu arah. Mereka ingin dilibatkan, setidaknya didengar.”
Soeharto tertawa kecil. “Politik Indonesia memang aneh. Yang dulu teriak perubahan, begitu masuk istana langsung sibuk membagi kursi.”
Soemitro: “Sekarang semua dirangkul. Lawan jadi menteri, pengkritik jadi komisaris. Tapi itu tidak selalu tanda keterbukaan—kadang itu cara meredam oposisi dengan membuatnya ikut di dalam sistem.”
Soeharto: “Akomodasi yang terlalu luas juga punya konsekuensi negatif. Hal itu bisa mengorbankan kompetensi dan integritas. Akibatnya postur kabinet dan pejabat negara menjadi gemuk, tetapi kualitasnya cenderung semenjana. Beda jauh dengan kualitas para menteri dan pejabat di masaku. Hehehe…” (ucap Soeharto sambil tersipu).
Soemitro: “Prabowo tidak bertepuk sebelah tangan. Semua partai cenderung ingin menjadi bagian dari kekuasaan. Karena oposisi sering dipahami bukan sebagai alternatif, tapi sebagai pihak yang belum mendapat bagian.”
Soeharto: “Akibatnya rakyat bisa bingung. Kalau terlalu banyak suara tapi arahnya tidak jelas, negara bisa kehilangan ketertiban.”
Soemitro: “Kalau begitu demokrasi hanya tinggal seremonial lima tahunan.”
Soeharto: “Kalau ketertiban tidak terjaga, yang muncul bukan pilihan politik, tapi kegaduhan yang sulit dikendalikan.”
Soemitro: “Oposisi perlahan bergeser keluar dari parlemen.”
Soeharto: “Ke media sosial?”
Soemitro: “Ya. Dan itu berbahaya.”
Soeharto: “Kenapa?”
Soemitro: “Karena ketika saluran politik formal melemah, kemarahan tidak hilang—ia menyebar tanpa arah, menjadi kebisingan yang sulit disaring.”
Soeharto tersenyum tipis. “Negara tampak tenang di atas.”
Soemitro: “Tapi di bawahnya justru lebih mudah bergejolak.”
GAYA PEMERINTAHAN
Soeharto: “Prabowo tampaknya ingin terlihat dekat dengan rakyat. Bahkan tak segan buka baju dan berjoget bersama buruh.”
Soemitro: “Zaman sekarang, kedekatan itu bukan lagi sekadar sikap, tapi bagian dari cara kerja kekuasaan. Pemimpin harus hadir terus di ruang publik.”
Soeharto: “Dulu orang takut presiden terlalu jauh. Sekarang justru sebaliknya—terlalu dekat sampai hampir setiap tindakan harus menjadi tontonan.”
Soemitro: “Itu konsekuensi politik era media. Kepercayaan tidak hanya dibangun lewat kebijakan, tapi juga lewat keterlihatan.”
Soeharto: “Tapi kalau semua harus terlihat, yang penting bisa kalah oleh yang sekadar tampak.”
Soemitro: “Itu risikonya. Kebijakan bisa terdorong mengikuti arus perhatian publik, bukan lagi kebutuhan substantif.”
Soeharto: “Akhirnya pemimpin bukan hanya mengurus negara, tapi juga menjaga bagaimana dirinya dilihat.”
Soemitro: “Betul. Sekarang politik bukan hanya soal kekuasaan.”
Soeharto: “Tapi soal perhatian orang.”
Soemitro: “Dalam istilah sekarang, itu yang disebut engagement. Intinya sederhana: siapa yang paling lama tinggal di perhatian publik, dialah yang paling dianggap punya pengaruh. Bukan selalu karena yang dia lakukan paling penting, tapi karena paling terlihat dan paling sering dibicarakan.”
EKONOMI DAN PROYEK BESAR
Di TV muncul cuplikan Danantara, IKN, hilirisasi, dan proyek raksasa lain.
Soeharto: “Sekarang proyek besar makin banyak.”
Soemitro: “Ya. Negara seperti sedang jatuh cinta pada skala. Indonesia ini sering merasa bisa jadi negara superpower hanya dengan mengganti nama lembaga dan membuat holding baru.”
Soeharto: “Danantara itu ambisinya besar sekali.”
Soemitro: “Bukan cuma besar, tapi sangat tersentralisasi.”
Soeharto: “Maksudnya?”
Soemitro: “Setiap era membuat mesin besar baru, tapi hasilnya sangat tergantung siapa yang mengendalikan tuasnya.”
Soeharto tertawa kecil. “Rawan jadi alat kekuasaan?”
Soemitro: “Hampir semua lembaga besar akhirnya jadi ruang distribusi kepentingan.”
Di layar muncul animasi kota futuristik.
Soeharto: “Dulu juga banyak proyek mercusuar.”
Soemitro: “Tapi sekarang bedanya satu: presentasinya lebih canggih.”
Soeharto: “Nah itu lagi. Gambar Proyek.” (Seraya menunjuk Render 3D: animasi komputer yang menampilkan proyek masa depan yang terlihat sangat bagus).
Soemitro: “Betul. Presentasi proyek kita sering lebih mewah daripada hasil akhirnya.”
Soeharto: “Padahal, rakyat tidak hidup dari itu.”
Soemitro: “Tapi politik sering hidup darinya.”
RETORIKA SOSIALISME
Soeharto: “Gaya kebijakannya terkesan lebih sosialistis.”
Soemitro: “Ya, negara hadir lebih besar di banyak sektor.”
Soeharto: “Seperti sosialisme?”
Soemitro: “Bukan sosialisme klasik. Lebih tepat nasionalisme ekonomi dengan sentralisasi kebijakan sosial.”
Soeharto: “Bedanya?”
Soemitro: “Di sosialisme klasik negara menguasai alat produksi. Di sini negara mengarahkan banyak hal, tapi tetap bergantung pada jaringan kekuasaan dan swasta besar.”
Soeharto: “Jadi campuran?”
Soemitro: “Campuran antara ide populisme dan realitas politik oligarki.”
Soeharto tersenyum tipis. “Indonesia memang selalu punya versi sendiri dari semua ide.”
Soemitro tersenyum pahit. “Versi Indonesia selalu begitu: retorika sosialisme di permukaan, tetapi mesin ekonominya tetap sangat ditentukan oleh relasi kekuasaan. Warna sosialisme yang dipromosikannya pun cenderung mengabaikan pemberdayaan rakyat. Bantuan sosial digelontorkan secara gigantis, tetapi lebih banyak berbentuk subsidi konsumsi ketimbang subsidi produksi yang bisa membangun kemandirian ekonomi jangka panjang.”
Soeharto: “Dulu kamu sering dianggap kiri oleh sebagian orang.”
Soemitro: “Padahal saya hanya percaya negara harus kuat dalam menentukan arah kebijakan, bukan sebagai pelaku utama yang mendominasi kepemilikan ekonomi.”
Soeharto: “Sekarang anakmu justru pakai bahasa negara kuat untuk rakyat kecil.”
Soemitro: “Dan risiko sosialismenya tetap sama.”
Soeharto: “Apa itu?”
Soemitro: “Negara bicara pemerataan, tapi distribusi kekuasaan menentukan siapa yang benar-benar menerima manfaat.”
HUTANG DAN EFISIENSI
Soemitro: “Yang saya khawatir justru utang.”
Soeharto: “Semua negara berutang.”
Soemitro: “Benar. Tapi yang menentukan masalahnya bukan keberadaan utang, melainkan skala dan kecepatannya tumbuh, sementara belanja negara juga ikut diperbesar lewat banyak proyek sekaligus.”
Soeharto: “Banyak proyek?”
Soemitro: “Banyak, dan hampir semuanya dibungkus narasi efisiensi.”
Soeharto tertawa kecil. “Efisiensi di Indonesia itu memang sering hanya istilah.”
Soemitro: “Iya. Di praktiknya, efisiensi jarang berarti memperkecil beban. Lebih sering berarti merapikan cara pembagian, bukan mengurangi kebocoran.”
Soeharto: “Yang kecil dipangkas, yang besar tetap jalan.”
Soemitro: “Karena yang besar biasanya sudah terkunci oleh terlalu banyak kepentingan.”
Soeharto: “Lalu bahayanya di mana?”
Soemitro: “Bukan sekadar angka utangnya. Tapi akumulasinya.”
Soeharto: “Maksudmu?”
Soemitro: “Negara terlihat tetap kuat dan aktif di permukaan, tetapi di dalam ruang geraknya makin sempit. Setiap kebijakan baru tidak lagi berdiri sendiri, melainkan harus menyesuaikan beban masa lalu.”
Soeharto: “Jadi seperti negara yang berjalan sambil memikul beban?”
Soemitro: “Lebih tepatnya, negara yang tetap ingin bergerak besar, tapi dengan ruang fiskal yang semakin menyempit.”
Soeharto: “Kalau begitu lama-lama negara bisa kehilangan kelincahan.”
Soemitro: “Bukan hanya kelincahan. Tapi juga kebebasan menentukan arah.”
HUKUM
Berita berikutnya menyinggung polemik hukum dan politik.
Soeharto: “Hukum sekarang terlalu gaduh. Dulu negara tidak boleh terlihat lemah.”
Soemitro: “Tapi justru karena masa lalu terlalu terpusat pada kekuasaan, reformasi menuntut hukum berdiri lebih independen dari kekuasaan eksekutif.”
Soeharto: “Masalahnya, setelah dicoba dilepaskan dari pusat kekuasaan, wibawa aparat penegak hukum tidak selalu ikut menguat.”
Soemitro: “Itu dilema yang sedang dihadapi sekarang. Prabowo berada di posisi sulit: dia harus menjaga ketertiban negara, tetapi juga berhadapan dengan krisis integritas penegak hukum di satu sisi, serta tuntutan demokrasi dan hak sipil di sisi lain.”
Soeharto: “Pemimpin akan selalu dikritik. Yang penting negara tidak kehilangan arah.”
Soemitro: “Tapi arah itu menjadi kabur ketika hukum tidak lagi dipersepsikan sebagai sesuatu yang setara bagi semua orang.”
Soeharto: “Sekarang semua bicara supremasi hukum.”
Soemitro: “Namun dalam praktik, hukum masih sering terlihat lebih hati-hati terhadap mereka yang punya kuasa.”
Soeharto: “Dulu saya dibilang terlalu kuat.”
Soemitro: “Sekarang kekuasaan tidak selalu lebih lemah, hanya lebih rapi membungkus dirinya dengan bahasa demokrasi.”
Soeharto tersenyum tipis. “Dulu orang takut tentara.”
Soemitro: “Sekarang orang takut buzzer.”
Soeharto: “Dulu dibungkam dengan sensor.”
Soemitro: “Sekarang dibungkam dengan keramaian—opini yang dibentuk cepat, masif, dan sering kali lebih efektif daripada larangan resmi.”
PENDIDIKAN
Di TV muncul program pendidikan, digitalisasi, dan pelatihan.
Soemitro: “Sebagai pendidik, saya sangat merisaukan perkembangan dunia pendidikan.”
Soeharto: “Kenapa?”
Soemitro: “Kita makin banyak lulusan yang pandai bikin konten, tapi sedikit yang bisa bikin teknologi.”
Soeharto: “Sekarang anak muda ingin cepat terkenal.”
Soemitro: “Karena republik ini lebih menghargai popularitas daripada kedalaman.”
Soeharto: “Dulu mahasiswa baca buku tebal.”
Soemitro: “Sekarang baca caption.”
Soeharto: “Semua ingin cepat pintar.”
Soemitro: “Padahal bangsa besar dibangun dari orang yang tahan belajar lama, bukan tahan viral sebentar.”
Soemitro: “Ini yang paling kacau. Tata kelolanya. Banyak agenda pendidikan diberikan ke institusi yang tidak punya mandat atau kompetensi.”
Soeharto: “Kenapa bisa begitu?”
Soemitro: “Karena pendidikan diperlakukan seperti proyek, bukan sistem keahlian.”
Soeharto: “Jadi dibagi-bagi?”
Soemitro: “Lebih seperti distribusi proyek daripada desain kebijakan berbasis kapasitas.”
Soeharto: “Kalau begitu siapa yang mengarahkan?”
Soemitro: “Sering bukan institusi pendidikan, tapi yang paling dekat dengan akses kebijakan.”
KEBIJAKAN LUAR NEGERI
Di layar Prabowo bertemu pemimpin dunia.
Soeharto: “Dia sering keliling dunia juga.”
Soemitro: “Kadang terlihat seperti mencari validasi global. Diplomasi memang penting. Tapi kadang Indonesia terlihat seperti lebih sibuk mencari tepuk tangan internasional daripada membereskan dapur sendiri.”
Soeharto: “Sekarang pemimpin kalau belum foto dengan pemimpin dunia rasanya belum sah.”
Soemitro: “Padahal rakyat lebih ingin harga sembako turun daripada lihat foto konferensi.”
Soeharto: “Dulu diplomasi dilakukan seperlunya.”
Soemitro: “Sekarang diplomasi juga bagian dari konten.”
Soeharto tertawa kecil. “Yang penting ada foto salaman dan bendera. Foto penting sekarang.
Soemitro: “Lebih penting dari isi kebijakan domestik.”
PENUTUP
Televisi masih menyala. Grafik ekonomi naik turun.
Soeharto: “Jadi kesimpulanmu?”
Soemitro: “Indonesia bukan kekurangan rencana.”
Soeharto: “Lalu?”
Soemitro: “Tapi sering gagal membedakan membangun sistem atau sekadar membangun proyek.”
Pidato terus berjalan. Soeharto memandang layar lama sekali.
“Prabowo itu keras, ambisius, dan suka negara kuat.”
Soemitro mengangguk pelan. “Tapi Indonesia sekarang berbeda.”
Soeharto: “Dulu presiden cukup mengendalikan kabinet.”
Soemitro: “Sekarang presiden juga harus mengendalikan algoritma.”
Keduanya diam. Di luar, hujan makin deras. Di televisi, grafik pertumbuhan ekonomi naik terus. Sementara cicilan utang negara ikut naik diam-diam.
Masa depan Indonesia terus diumumkan—dengan angka besar, proyek besar, dan janji besar—namun realisasinya belum tentu sepadan dengan kehidupan nyata yang sunyi dan berjalan pelan di luar panggung-panggung pengumuman.
*Cendikiawan Muslim
Baca juga: Dekadensi Korupsi
