Channel9.id – Jakarta. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang membuka peluang memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, termasuk kantin sekolah, sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan maupun sasaran program.
“Jadi ada beberapa alternatif, intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dan kita intinya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur, misalnya kantin sekolah,” kata Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Selain memanfaatkan kantin sekolah sebagai dapur MBG, Nanik juga membuka peluang kolaborasi untuk menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan pembangunan SPPG selain mengandalkan APBN. Salah satunya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN maupun perusahaan swasta.
“Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan, sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur,” tuturnya.
“Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dulu kan full 100 persen dibiayai oleh APBN,” imbuhnya.
Nanik menegaskan efisiensi anggaran menjadi fokus utama BGN setelah anggaran MBG dipangkas menjadi Rp268 triliun. Meski begitu, ia menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas layanan.
“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” ucapnya.
Dalam rangka efisiensi, BGN menyiapkan empat langkah utama, yaitu melakukan refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang sudah beroperasi, dan memperluas pelaksanaan MBG di wilayah 3T dengan skema yang tidak membebani APBN.
Nanik menegaskan dapur yang tidak memenuhi standar akan dievaluasi dan berpotensi dihentikan sementara operasionalnya.
“Artinya bila dapur itu tidak sesuai tentu kami akan melakukan suspend,” jelasnya.
HT
