Channel9.id, Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan 2.843 lowongan kerja melalui program padat karya sebagai bagian dari upaya memperkuat bantalan sosial bagi warga yang terdampak tekanan ekonomi. Program tersebut ditujukan khusus bagi pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta dengan upah yang setara Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp5,7 juta per bulan.
Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim mengatakan kepemilikan KTP DKI Jakarta menjadi syarat utama untuk mengikuti program tersebut. Kebijakan itu dirancang agar manfaat program dapat langsung dirasakan warga Jakarta yang membutuhkan dukungan pekerjaan dalam jangka pendek.
“Syarat utamanya hanya ber-KTP DKI Jakarta. Ini syarat tunggal yang ditekankan Gubernur untuk memastikan program ini menjadi bantalan sosial bagi warga Jakarta yang terdampak tekanan ekonomi,” kata Chico, Sabtu (6/6/2026).
Menurut dia, peserta program akan menerima upah sebesar Rp5,7 juta per bulan atau setara UMP DKI Jakarta yang berlaku saat ini. Program tersebut akan dijalankan selama tiga bulan pada tahap awal sebelum dievaluasi untuk menentukan kemungkinan perpanjangan.
“Program berjalan selama tiga bulan pertama dan akan dievaluasi untuk kemungkinan perpanjangan sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Pemprov DKI saat ini masih memfinalisasi aspek teknis pelaksanaan program bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Karena itu, rincian mengenai lokasi penempatan, jenis pekerjaan, hingga mekanisme pendaftaran masih dalam tahap penyusunan dan akan diumumkan dalam waktu dekat.
Chico menjelaskan pekerjaan yang tersedia umumnya berkaitan dengan kegiatan padat karya berbasis kebutuhan masyarakat, seperti pembersihan lingkungan, penataan kawasan, pemeliharaan fasilitas umum, hingga perbaikan infrastruktur sederhana di berbagai wilayah Jakarta.
Program padat karya menjadi salah satu instrumen yang kerap digunakan pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membuka kesempatan kerja sementara di tengah ketidakpastian ekonomi. Selain memberikan tambahan pendapatan bagi peserta, program tersebut juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan fasilitas publik.
“Detail lengkap mengenai bidang pekerjaan spesifik, lokasi prioritas, dan mekanisme pendaftaran akan segera diumumkan melalui kanal resmi Pemprov DKI Jakarta, baik situs web, media sosial, maupun media massa,” kata Chico.
