Channel9.id, Jakarta – Upaya pemulihan permanen pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memasuki fase baru. Setelah Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mendapat persetujuan DPR RI, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mendorong kementerian dan lembaga segera mengajukan anggaran agar program pemulihan dapat dipercepat.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan percepatan pengajuan anggaran menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak mengalami keterlambatan. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan dukungan kebijakan dan pendanaan sehingga kementerian dan lembaga perlu segera menindaklanjuti kebutuhan program yang telah masuk dalam Renduk.
“Tolong diajukan usulan anggaran sesuai rencana kegiatan Renduk ke Menteri Keuangan. Makin cepat makin baik sehingga jika sudah ditransfer Kemenkeu, makin cepat kita bergerak untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera,” kata Tito.
Menurut Tito, saat ini fokus pemerintah telah bergeser dari masa tanggap darurat dan transisi menuju pemulihan permanen. Karena itu, Posko Nasional Satgas PRR juga meminta kementerian dan lembaga mempercepat pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2026 sekaligus menyiapkan kebutuhan pendanaan Tahun 2027 agar tidak terjadi jeda program.
Sejumlah Kementerian Mulai Masuk Tahap Penganggaran
Berdasarkan pemantauan Posko Nasional Satgas PRR per 3 Juni 2026, sejumlah kementerian dan lembaga telah memasuki tahap penganggaran di Kementerian Keuangan maupun memperoleh alokasi dalam pagu anggaran. Di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Agama.
Percepatan pendanaan dinilai penting karena berbagai program pemulihan telah siap dijalankan di lapangan. Di sektor pertanian, rehabilitasi lahan terdampak telah mencapai progres 63 persen dan kegiatan tanam kembali mulai dilakukan di sejumlah wilayah Aceh. Sementara di sektor pendidikan, revitalisasi sekolah terdampak terus berlangsung agar siswa tidak lagi belajar di fasilitas darurat.
Selain itu, pembangunan hunian tetap juga dipercepat untuk memastikan masyarakat dapat segera menempati tempat tinggal yang aman dan layak.
Proyek Infrastruktur Dikebut di Wilayah Terdampak
Di sektor infrastruktur, Satgas PRR terus mengawal percepatan pembangunan jalan, jembatan, tanggul, dan pengendalian sungai di wilayah terdampak. Pemantauan dilakukan bersama balai Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, dan pelaksana proyek untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target.
Di Aceh Tengah, penanganan longsor, penguatan lereng, perbaikan badan jalan, dan pembangunan dinding penahan tanah terus menunjukkan kemajuan. Satgas meminta pekerjaan pada titik-titik kritis dipercepat agar akses utama masyarakat tetap aman saat musim hujan.
Perbaikan juga berlangsung pada ruas jalan dan jembatan yang menghubungkan Aceh Tengah dan Gayo Lues. Bersamaan dengan itu, normalisasi sungai dan penguatan tebing terus dilakukan untuk mengurangi risiko kerusakan berulang akibat banjir dan longsor.
Sementara di Gayo Lues, pembangunan tanggul pengaman sungai dipacu agar dapat selesai lebih cepat dari target. Infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk melindungi permukiman dan lahan produktif warga sebelum puncak musim hujan tiba.
Satgas juga meninjau pembangunan tanggul pengendali banjir, jalan, dan jembatan di kawasan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Meski menghadapi sejumlah kendala teknis, pekerjaan terus dikebut untuk memastikan akses masyarakat dan distribusi logistik kembali normal.
Layanan Publik dan Hunian Tetap Jadi Prioritas
Dalam kunjungan tersebut, Satgas turut menyerap berbagai kebutuhan pemulihan layanan publik, termasuk usulan perbaikan fasilitas kesehatan dari pemerintah daerah dan unsur Forkopimda. Seluruh masukan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Tito menegaskan pembangunan kembali infrastruktur dasar menjadi salah satu prioritas utama dalam pemulihan permanen pascabencana.
“Yang diprioritaskan adalah infrastruktur, sungai, jalan, jembatan, perdagangan, pertanian, kemudian hunian tetap juga penting supaya masyarakat tidak terlalu lama berada di hunian sementara,” ujarnya.
Renduk Jadi Acuan Pemulihan Tiga Tahun
Renduk Pascabencana Sumatera menjadi pedoman utama pemulihan selama periode 2026-2028. Dokumen yang disusun bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bappenas, dan Satgas PRR itu memuat 11.512 program dan kegiatan dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,166 triliun.
“Sekarang proses menuju pemulihan permanen atau rehab rekon. Ini kuncinya adalah Renduk yang direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak dan kementerian/lembaga, kemudian disandingkan oleh Bappenas bersama Satgas PRR,” kata Tito.
