Opini
Berhijab Dalam Jerat Irhab
Oleh: Soffa Ihsan
Channel9.id – Jakarta. Sungguh mengagetkan terjadi barusan di tahun 2021 ini, yaitu kasus bom bunuh diri di gereja Kathedral Makasar yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang masih belia. Belum reda gegeran itu menyusul seorang prempuan yang masih di usia ranum melakukan penyusupan ke Mabes Polri Jakarta dengan membawa softgun melakukan penembakan terhadap polisi. Zakiah Aini, perempuan pelaku teror itu telah ‘menuai’ citanya untuk mati yang dicitakannya.
Sebelum-sebelumnya, kita diingatkan kembali peristiwa teror di Surabaya yang dilakukan sekeluarga. Pelakunya Dita Oepiarto, istri dan keempat anaknya meledakkan bom di tiga gereja. Mereka adalah Puji Kuswati isterinya, 2 anak perempuannya yaitu Fadilah Sari dan Pamela Riskika, dan dua putra Dita yang bernama Yusuf Fadil berusia 18 tahun dan Firman Halim berumur 16 tahun.
Sementara Anton Febrianto adalah pemilik bom yang meledak di Rusun Wonocolo, Kecamatan Taman Sidoarjo. Dalam ledakan itu, Puspitasari, istrinya, dan anak pertamanya tewas. Sedangkan anak ketiga dan keempatnya luka parah.
Dalam kasus pada diri pelaku bom gereja di Surabaya itu disebut-sebut dari hasil indoktrinasi. Hasil indoktrinasi itu sangat mencengangkan hingga membuat sekeluarga ‘lupa daratan’ dan mau mempertaruhkan dirinya bersama anak dan istrinya untuk menjadi ‘pengantin’. Sang ideolog itu bernama Cholid Abu Bakar yang menjadi mentor mengaji para bomber Surabaya. Ia sesungguhnya bukan orang baru meski jarang terdengar. Ia sosok senior, dan perannya bukannya tak penting meski namanya tak muncul dalam struktur apa pun di JAD.
Seperti Aman Abdurrahman, Cholid Abu Bakar adalah ideolog. Otak dari ideologi radikal yang menyusup dan mengental di kepala keluarga Dita, Anton, dan Tri. Ia amat mungkin mastermind di balik teror Surabaya. Dia dulu simpatisan JI, lalu beberapa tahun terakhir ‘mengeras’ menjadi pro-ISIS, dan berangkat ke Suriah. Berhasil masuk Suriah selama 1,5 tahun, baru pulang ke Indonesia tahun 2017. Peristiwa sebelumnya adalah penangkapan dua wanita calon pelaku bom bunuh diri di Jakarta pada Desember 2016.
Sementara pada kasus pelaku teror di Kathedral Makasar dan terutama Zakiah Aini disebut sebagai pelaku dalam kategori ‘lone wolf’ yang teradikalisasi lebih akibat internet. Menariknya, kedua pelaku tersebut memiliki kesamaan yaitu menulis surat perpisahan untuk keluarganya.
Dari senarai kejadian teror yang melibatkan perempuan itu tersebut menyingkapkan bahwa peran perempuan dalam pusaran terorisme tidak bisa dilihat sebelah mata. Bahkan mulai menanjak perannya sebagai pelaku tunggal. Penelitian survei tahun 2020 yang saya ikut terlibat sebagai peneliti di dalamnya, juga menunjukkan perempuan memiliki skor radikalisme yang lebih tinggi dibanding laki-laki.
Jejak di Medan Teror
Perempuan terjun menjadi teroris memang bukan fakta baru. Pada Abad 18, perempuan sudah muncul sebagai pelaku aktif terorisme seperti di Rusia saat melawan Tsar Rusia. Di Palestina juga demikian. “Kalian adalah laskar mawarku yang akan meluluhlantakkan tank-tank Israel,” seru Yasser Arafat pada pagi 27 Januari 2002. Sore harinya, untuk pertama kalinya seorang perempuan melakukan aksi bom bunuh diri. Dalam derita penjajahan Israel, telah lama perempuan Palestina menjadi pejuang yang tangguh dan tabah. Peran perempuan Palestina ditengah kuatnya budaya patriarkhi justru dipandang menjadi setara ketika perempuan terjun dalam jihad diawali dengan gerakan intifada.
Seperti dikatakan Zahira Kamal, feminis Palestina yang menyebut partisipasi kaum perempuan dalam intifada sebagai satu langkah maju dalam membangun masyarakat demokratis yang didalamnya ada kesetaraan dengan kaum pria (Barbara Victor; 2008). Di Irlandia saat konflik IRA dengan Inggris, banyak kaum perempuan yang terlibat dalam aksi terorr. Di Chechnya mulai tahun 2000-an, kelompok Black Widows berani melakukan aksi serangan bunuh diri seiring dengan kematian suami-suami mereka. Boko Haram di Nigeria juga menjadikan perempuan sebagai bomber yang dipandang efektif karena mudah untuk mengelabui keamanan.
Di Indonesia kurang lebih selama rentang waktu 2015-2016, kita telah melihat perempuan ditangkap atau diidentifikasi dalam beberapa jenis peran aktif: Empat perempuan ditangkap, yaitu Dian Yulia Novi dan Ika Puspitasari alias Tasnima Salsabila, keduanya mantan pekerja rumah tangga di luar negeri, karena menjadi sukarelawan untuk menjadi pelaku bom bunuh diri, pertama di Jakarta, yang kedua dilaporkan di Bali. Lalu Tutin Sugiarti, seorang pedagang obat herbal dan ahli terapi pengobatan Islam, untuk memfasilitasi pengenalan Dian kepada para pemimpin sel pro-ISIS dan untuk mendirikan sebuah badan amal pro-ISIS yang disebut Dapur Umahat Aser (Dapur Para Istri Para Tahanan) serta Arida Putri Maharani karena membantu suaminya membuat bom. Ada lagi Tini Susanti Kaduku dan Jumitif alias Ummi Delima ditangkap sebagai pejuang bersenjata dengan suami mereka di Mujahidin Indonesia Timur (Mujahidin Indonesia Timur, MIT). Ada pula Aisyah Lina Kamelya menciptakan Baqiyah United Group (BUG), saluran pro-ISIS internasional pada aplikasi media sosial Telegram. Keanggotaan termasuk orang India, Kenya dan Libya.
Fakta ini tampaknya menambah daftar panjang perempuan yang sudah menjalani hukuman atas keterlibatan dalam tindak pidana terorisme di Indonesia, antara lain Putri Munawwaroh, Inggrid Wahyu Cahyaningsih, Munfiatun, Rasidah binti Subari alias Najwa alias Firda, Ruqayah binti Husen Luceno, Nurul Azmi Tibyani, Rosmawati, dan Arina Rahma.
Fakta ini sekaligus menunjukkan keinginan wanita Indonesia untuk peran yang lebih aktif dalam terorisme. Fakta ini sekaligus bukti cerminan dari kelemahan gerakan pro-ISIS bahwa pemimpin laki-laki lebih berkewajiban untuk mewajibkan mereka daripada di masa lalu. Namun nyatanya inisiatif tersebut datang dari para perempuan.
Ketertarikan perempuan Indonesia yang semakin meningkat untuk mengorganisir kelompok-kelompok media sosial, mendirikan badan amal pengumpulan dana dan menyediakan berbagai bentuk dukungan logistik untuk gerakan pro-ISIS menunjukkan bahwa ini bukan hanya laki-laki yang mengeksploitasi perempuan yang rentan, tetapi melibatkan perempuan yang bersemangat untuk diakui sebagai pejuang. Evolusi peran wanita ini meningkatkan risiko terorisme yang semakin ada ‘kesetaraan gender’ .
Peningkatan aktivisme terkait dengan kebangkitan Negara Islam di Irak di Suriah (ISIS) dan daya tarik kekhalifahan sebagai negara Islam “murni”, tetapi juga kemampuan perempuan untuk mendapatkan keuntungan dari kecanggihan media sosial yang semakin meningkat. Wanita dapat mengambil bagian dalam forum diskusi radikal, bertemu pria, membaca propaganda ISIS, mengungkapkan aspirasi mereka dan menemukan teman-teman yang berpikiran sama semua di ruang yang relatif aman dari pesan yang terdeteksi.
Empat subhimpunan ekstremis perempuan Indonesia telah muncul, dua aktif, satu berpotensi aktif dan satu sementara dibongkar. Yang pertama terdiri dari pekerja migran Indonesia di luar negeri di Asia Timur dan Timur Tengah yang mungkin memiliki kepercayaan diri yang lebih, lebih dari pandangan internasional, kemampuan bahasa Inggris atau Arab yang lebih baik dan keahlian komputer yang lebih baik daripada banyak rekan-rekan mereka yang tinggal di rumah. Karena orang asing yang dicopot di negara baru, mereka juga mungkin memiliki minat khusus dalam membangun komunitas baru di tempat mereka bekerja. Radikalisme laki-laki tampaknya melihat mereka lebih sinis sebagai sumber uang, tetapi itu menjadikan mereka target khusus untuk rekrutmen dan permohonan sumbangan.
Kelompok kedua terdiri dari wanita Indonesia yang telah bergabung dengan ISIS di Suriah sebagai bagian dari unit keluarga. Memang sangat sedikit wanita lajang yang mencoba untuk pergi sendiri ke Suriah. Dengan semakin banyak orang Indonesia terbunuh dan banyak dari gadis-gadis yang mencapai usia nikah, kemungkinan meningkatnya lebih banyak perkawinan antara janda Indonesia dan wanita muda dengan pejuang asing dari luar Asia Tenggara. Pejuang Indonesia yang telah pergi sebagai bujangan juga menikahi wanita lokal. Internasionalisasi jaringan teroris ini bisa memusingkan bagi pasukan keamanan di seluruh dunia di tahun-tahun mendatang.
Kelompok aktivis potensial ketiga adalah perempuan yang dideportasi. Ini adalah perempuan yang mencoba menyeberangi perbatasan Turki untuk bergabung dengan suami atau anggota keluarga lainnya atau yang datang dalam unit keluarga tetapi ditangkap dan dideportasi oleh pemerintah Turki. Mereka tidak dipantau secara sistematis dan juga tidak ada program untuk membantu reintegrasi mereka, tetapi dalam banyak kasus mereka memainkan peran ekonomi aktif di komunitas mereka sebelum keberangkatan. Mereka cukup radikal untuk ingin pergi; dan mereka mungkin frustrasi karena tidak mencapai tujuan mereka.
Ada pula para kombatan perempuan dari MIT di Poso. MIT, dari kemunculannya pada tahun 2013 hingga kematian pemimpinnya yaitu Santoso pada Juli 2016, adalah yang paling dekat dengan organisasi manapun yang telah datang dalam beberapa tahun terakhir menjadi jihadis di Poso. Para istri dilatih untuk menggunakan senjata api dan bahan peledak. Mereka sebenarnya lebih sebagai strategi bertahan hidup daripada sebagai taktik yang disengaja untuk mengecoh musuh (pasukan keamanan Indonesia).
MIT telah dibongkar sebagian besar melalui operasi gabungan polisi-militer. Walaupun begitu bahaya jaringan radikal yang muncul kembali di Poso masih cukup tinggi. Keterlibatan para perempuan dapat menandakan keinginan yang lebih besar dari kelompok-kelompok ekstremis dalam kondisi tertentu untuk menyertakan perempuan dalam pelatihan di masa depan. Penting untuk dicatat bahwa Indonesia jauh dari sendirian dalam melihat peran yang lebih besar bagi perempuan dalam radikalisme.
Tipologi Keterlibatan
Peran sebagai pendukung tidak langsung adalah mereka yang mendukung jaringan ISIS namun tidak ikut terlibat dalam aktivitas terorisme. Posisi ini ditempati perempuan-perempuan yang memberikan dukungan secara finansial, material, dan sikap sosial. Dalam posisi pertama ini banyak diisi oleh simpatisan-simpatisan ISIS. Simpatisan perempuan ISIS dari Indonesia beberapa diantaranya memang tidak memiliki peran khusus dalam kelompok dan juga tidak banyak diketahui publik karena mereka bergerak pada forum-forum diskusi atau hanya sekedar memberikan dukungan pribadi.
Posisi kedua yang dapat diisi oleh perempuan dalam kelompok terorisme adalah sebagai pendukung langsung yang terlibat aktivitas terorisme, namun bukan pelaku bom bunuh diri. Pada posisi ini ditempati beberapa perempuan diantaranya Umi Delima, Rosmawati, dan Tini Susanti yang tergabung aktif kedalam kelompok MIT pimpinan Santoso. Perempuan lainnya yaitu Tutin Sugiarti dan Arinda Putri Maharani dari jaringan ISIS Bahrun Naim melalui Solihin (IPAC: 2017).
Perempuan dalam kelompok MIT banyak dilibatkan secara langsung dalam aktivitas kelompoknya. Umi Delima yaitu istri kedua dari Santoso bahkan dilibatkan dalam camp pelatihan di gunung biru dan juga ikut serta menjadi bagian dalam aksi baku tembak antara kelompok MIT dengan aparat.
Perempuan selanjutnya yaitu Tini Susanti yang juga merupakan istri dari Ali Kalora salah satu pimpinan dalam kelompok MIT yang menggantikan Santoso. Sama halnya dengan Umi Delima, Tini Susanti juga terlibat dalam camp pelatihan gunung biru. Peran lain ditujukan oleh Rosmawati, Ia menjadi perantara penerimaan uang via rekening yang kemudian ia salurkan pada istri–istri teroris dan martir serta untuk membeli logistik persediaan kelompok.
Perempuan yang berperan sebagai pendukung langsung dan terlibat aktif dalam jaringan ISIS juga ditunjukan oleh perempuan dari kelompok Solihin yaitu jaringan ISIS dari Bahrun Naim. Tutin Sugiarti merupakan perempuan yang menempati posisi sebagai perekrut (recruiter). Tutin Sugiarti merupakan seorang yang telah merekrut Dian untuk dihubungkan dengan kelompok Pro ISIS pimpinan Bahrun naim. Tutin menjadi orang yang mengenalkan Dian kepada Solihin sebelum Dian dinikahi oleh Solihin dan melakukan misi menjadi martir bom bunuh diri.
Perempuan selanjutnya yaitu Arinda Putri Maharani, yaitu istri pertama Solihin yang ditangkap karena menjadi fasilitator penerimaan uang perakitan bom dan juga karena ia mengetahui bahan peledak dan lokasi perakitan bom tersebut.
Posisi ketiga yaitu sebagai pelaku bom bunuh diri. Tipologi peran perempuan sebagai martir bom pada posisi ini sebagai posisi khusus tersendiri. Posisi ini merupakan posisi yang sangat penting, namun dengan resiko pengambilan keputusan yang tinggi.
Posisi pelaku bom bunuh diri pada kasus jaringan terorisme ISIS di Indonesia diisi oleh Dian Yulia Novi dan Ika Puspitasari. Meskipun mereka berdua masih dalam tahap perencanaan, namun keduanya adalah perempuan yang sudah diputuskan sebagai calon pengantin bom bunuh diri. Dian adalah calon pelaku bom bunuh diri yang akan diledakkan di Istana Negara sedangkan Ika Puspitasari adalah calon martir yang akan diledakkan di Bali (IPAC:2017). Keduanya—seperti disimpulkan oleh Victorof dalam The Mind of Terrorist (2005)–meskipun memiliki peran yang vital dan beresiko, namun mereka menempati level yang rendah, yaitu sebagai follower dengan posisi sebagai foot soldier. Hal ini terjadi karena posisi ini adalah posisi yang diisi oleh anggota-anggota yang memiliki kemauan besar namun tidak banyak memiliki peran penting lainnya di kelompok.
Posisi keempat yaitu peran sebagai pemimpin kelompok. posisi ini adalah posisi yang menempatkan seseorang pada resiko pemenjaraan bahkan kematian. Posisi ini adalah posisi pimpinan dalam sebuah kelompok terorisme yang memiliki kewenangan untuk memilih orang lain untuk dilibatkan dalam setiap aktivitas terorisme. Dalam hal ini bisa dimasukkan Aisyah Lina Kamelya kedalam kategori perempuan yang memiliki peran sebagai pemimpin dalam kelompok. Ia dikategorikan sebagai pemimpin atas inisiatifnya membangun Baqiyah United Group (BUG) yaitu sebuah group dalam jejaring sosial telegram yang memfasilitasi para perempuan untuk ikut dalam jihad pro ISIS. BUG berfungsi merekrut orang–orang ISIS dan juga melakukan penggalangan dana dari simpatisan untuk mendukung setiap aktivitas jaringan ISIS termasuk biaya untuk pergi ke Daulah Islamiyah.
Hingga sekarang secara posisi memang belum ditemukan kalau perempuan Indonesia berada di level pemimpin dalam jaringan ISIS di Indonesia. Hal ini bisa dipastikan oleh karena belum banyak perempuan Indonesia yang memiliki sikap berani memutuskan diri sendiri untuk mengambil resiko dengan memasuki wilayah terorisme lebih jauh. Termasuk untuk mengendalikan jaringan terorisme dengan menjadi pemimpin.
Jalan Menuju Jihadis
Laporan IPAC 31 Januari 2017 mencatat bagaimana dorongan perempuan bisa masuk dalam jaringan radikal dan bahkan siap melakukan aksi terorisme. Ada beberapa faktor dan cara, yaitu;
Pertama, lewat perkawinan. Peran utama wanita, seperti ditekankan berulang kali melalui publikasi Jamaah Islamiyah (JI), adalah keibuan, dan pernikahan menjadi lembaga kritis. Tidak hanya untuk memastikan produksi mujahidin kecil, tetapi untuk melindungi organisasi dan memperluas jaringan. Perempuan sangat penting untuk membangun aliansi.
Kedua, faktor ekonomi. Banyak wanita juga mengambil kegiatan yang menghasilkan pendapatan untuk mendukung keluarga mereka. Wanita Asia Tenggara selalu memiliki peran ekonomi yang kuat. Kontribusi mereka dalam keluarga jihadis menjadi sangat penting karena para lelaki sering berpindah-pindah dan tidak selalu memiliki sumber pendapatan yang stabil. Perempuan umumnya bekerja sebagai pedagang kecil, guru atau ahli terapi herbal.
Mereka yang bekerja di luar rumah pada umumnya tidak mengenakan cadar sehingga mereka dapat lebih mudah berbaur dan menarik pelanggan. Seorang wanita, istri dari mantan anggota JI yang bertempur di Afghanistan dan Ambon, yang mengajar di sekolah terkenal JI, menjelaskan bahwa wanita harus mandiri secara ekonomi. Meskipun idealnya dalam Islam, laki-laki harus menjadi satu-satunya andalan, mereka tidak selalu sesuai dengan tugasnya. Dia mengatakan dia juga sadar bahwa suaminya melakukan pekerjaan yang luar biasa berbahaya sehingga dia harus memiliki sumber penghasilan alternatif. Prinsipnya; “Itu risiko menjadi istri seorang mujahid.”
Beberapa wanita telah mengembangkan bisnis sukses yang memberikan kontribusi bagi kelancaran adanya sebab-sebab radikalisme. Pada tahun 2015, menjadi jelas bahwa beberapa wanita Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri juga menjadi penyumbang rutin bagi badan amal Islam yang terkait dengan organisasi radikal.
Ketiga, akibat larangan perempuan berjihad. JI melarang wanita untuk mengambil peran aktif dalam pertempuran kecuali dalam kondisi darurat yang ekstrem. Tidak ada wanita Indonesia yang pergi ke Afghanistan tidak seperti kebanyakan orang yang pergi ke Suriah. Beberapa perempuan JI yang mendampingi suami mereka ke Mindanao, melarikan diri dari polisi setelah pemboman Bali 2002, tidak mengambil bagian dalam operasi teroris (meskipun beberapa wanita Filipina melakukannya) dan tidak termasuk dalam program pelatihan militer. Pada puncak konflik sektarian di Ambon dan Poso (1999-2001), JI melarang perempuan mengambil bagian.
Pejuang JI, kebanyakan dari Jawa, umumnya meninggalkan keluarga mereka. Beberapa wanita yang mengikuti suami mereka biasanya tinggal di rumah persembunyian. Pekerjaan utama mereka adalah merawat anak-anak, memasak, dan mengajar wanita lokal tentang agama. Di Poso, seorang wanita lokal bernama Ina, yang menikah dengan salah satu pejuang, menuntut untuk diizinkan berkelahi. Ketika suaminya melarangnya, dia marah dan berkata, “Mengapa kamu tidak tinggal di rumah dengan anak-anak saat itu, dan biarkan aku pergi berperang!” Dia membentuk brigade wanita lokalnya sendiri dan meminta kelompok jihadis non-JI untuk melatihnya, karena teman-teman JI-nya menolak melakukannya.
Para perempuan menerima pelatihan fisik dan senjata, tetapi bukan instruksi membuat bom. Meskipun di Ambon, beberapa wanita lokal menggunakan bom untuk memancing lalu mengubah keterampilan mereka untuk menjadikan mereka sebagai senjata. Brigade Ina pergi bersama dengan pejuang pria untuk menyerang desa-desa Kristen. Sebagian besar perempuan ditempatkan di belakang, membawa persediaan makanan dan merawat yang terluka, kecuali Ina yang selalu berada di garis depan dengan parangnya. Setelah pertempuran komunal mereda dan kedua wilayah itu ditinggalkan dengan organisasi-organisasi ekstremis Islam, jihad kembali menjadi tugas laki-laki hingga kombatan perempuan muncul kembali di Poso.
Apa yang Mesti Dilakukan?
Para pemimpin organisasi jihad masih melihat peran ideal wanita sebagai “singa betina” yang tinggal di rumah dan menghasilkan “anak-anak”. Namun, seiring kebutuhan, mereka membawa wanita ke dalam pertempuran, termasuk operasi bunuh diri. Hal ini juga lantaran adanya tekanan pada kelompok dari operasi kontra-terorisme telah secara drastis mengurangi jumlah rekrutmen.
Ketika ada persepsi peningkatan ancaman dan ketika wanita dapat memberikan elemen taktis kejutan terutama ketika mereka terlihat kurang cenderung dicurigai daripada pria. Contoh yang jelas adalah Bahrun Naim yang beralasan untuk memberitahu para pengikutnya untuk mencari wanita pelaku bom bunuh diri.
Nah, pembongkaran tentang perempuan di lingkar terorisme menunjukkan adanya evolusi peran perempuan. Awalnya perempuan hanya di belakang layar, mengurus suami dan anak atau hanya ikut mengelola logistik lalu maju selangkah membentuk laskar kemudian berpuncak menjadi ‘pengantin’.
Lalu apa yang harus dilakukan? Penelitian tentang wanita pro-ISIS terasa lebih mendesak untuk memahami motivasi dan aspirasi mereka dan bagaimana mereka dapat disalurkan lebih produktif. Akan sangat penting untuk memperoleh informasi tentang lingkaran teman-teman perempuan-perempuan yang hijrah sehingga target populasi untuk program-program disengagement dapat diidentifikasi. Program-program ini mungkin melibatkan kegiatan sosial, literasi, pendidikan dan ekonomi yang dirancang agar terhindar dari jaringan baru. Ada sejumlah inisiatif lokal kecil yang dapat direplikasi. Disinilah perlunya semua pihak untuk bergerak mewujudkan tindakan demi menyelamatkan generasi anak bangsa dari bujuk rayu radikalisme.
Penulis adalah Marbot Lembaga Daulat Bangsa (LDB) dan Rumah Daulat Buku (Rudalku).
Oleh: Dr. Usmar.SE.,MM
Channel9.id – Jakarta. Berdasar Surat Presiden (Surpres) dengan Nomor R-14/Pres/03/2021 kepada DPR RI, tentang pertimbangan pengubahan kementerian, yang kemudian ditindak lanjuti oleh DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI pada tgl 9 April 2021 sepakat menyetujui isi surat presiden tersebut.
Dengan demikian secara prinsip terbentuknya kementerian baru yaitu Kementerian Investasi, dan kembali digabungnya Kemenristek kedalam Kemendikbud, maka berakhir sudah keberadaan Kemenristek di era Pemerintahan Presiden Jokowi di periode ke dua ini.
Adapun pembahasan dalam tulisan ini, hanya menyoroti tentang kembali digabungkannya Kemenristek ke dalam Kemendikbud.
Sekedar untuk merefresh ingatan kita, bahwa sebelumnya di awal pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014 sempat dilakukan perubahan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan memindahan Ditjen Pendidikan Tinggi ke Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
Adapun pertimbangannya, pemisahan antara pendidikan dasar dan tinggi pada saat itu untuk menunjukkan bahwa pemerintah fokus terhadap dunia pendidikan, dan pemisahan yang dilakukan dengan tujuan dan harapan agar mampu meningkatkan pemerataan sumber daya manusia, di seluruh pelosok negeri, tidak hanya di kota besar saja.
Namun selanjutnya ada keputusan penggabungan kembali, yang diawali, dengan dikembalikanya DIKTI ke Kemendikbud pada bulan Desember 2019 melalui Perpres No.82 Tahun 2019 yang merevisi Perpres No.72 Tahun 2019 yang dikeluarkan pada Oktober 2019.
Dan pada pengubahan terbaru yag telah mendapat persetujuan DPR RI pada tanggal 9 April 2021 lalu, adalah mengembalikan persoalan RISTEK ke dalam Kemendikbud.
Dalam dinamika menjalankan pemerintahan, pembentukan, perubahan, dan bahkan pembubaran sebuah kementerian/organisasi adalah suatu keniscayaan.
Namun terhadap pergantian dan pengubahan Kementerian tersebut, tentu akan menjadi diskursus yang multi tafsir, tergantung bagaimana tindakan pemerintah dalam merespon perubahan itu.
Munculnya beragam pertanyaan wajar di masyarakat tentang kelanjutan terhadap penggabungan dikembalikanya Ristek ke dalam Kemendikbud, apakah di akibatkan tak terpenuhinya harapan pemerataan Kualitas SDM di seluruh pelosok negeri seperti alasan dan pertimbangan awal pemisahan di tahun 2014 ?
Ataukah memang ada pertimbangan lain yang merespon peubahan zaman ? Dan pertanyaan selanjutnya bagaimanakah keberadaan BRIN setelah ada penggabungan ini ?
Kewajiban di Perguruan Tinggi
Memang dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa perguruan tinggi itu memiliki tiga peran yang diatur dalam Tri Dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, serta penelitian dan pengembangan.
Merujuk kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi yang melekat pada perguruan tinggi, tentu secara tupoksi, dikembalikannya Ristek kedalam Kemendikbud, sudah tepat. Tetapi kalau hanya berhenti sekedar mencocokan tupoksi tersebut, tanpa melakukan perubahan yang mendasar dari semangat Ristek itu sendiri, hanyalah sebuah gerakan tari poco-poco saja, yang memang bergerak tapi tak beranjak.
Kita semua mungkin mengetahui, bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan oleh seorang Dosen di perguruan tinggi, adalah sebuah kerja yang luar biasa jika dibandingkan dengan lembaga di luar Perguruan Tinggi.
Di lembaga Lain, masing-masing peran tersebut menjadi kewajiban yang tak tunggal melekat pada personelnya.
Ada Lembaga yang memang bergerak di bidang Pendidikan dan Pengajaran, dan itu dilakukan oleh seorang guru/Mentor/Pelatih. Ada Lembaga yang bergerak di bidang jasa Riset dan Penelitian, yang dilakukan oleh para penelitinya. Dan ada Lembaga yang bergerak di bidang Pengabdian pada Masyarakat, yang dilakukan personelnya yang memang mengetahui tupoksi organisasinya adalah pelayanan filantropi.
Seorang Dosen di Perguruan Tinggi dengan ketentuan Tri Dharma yang melekat pada dirinya memang membutuhkan semangat lebih dan kemampuan multi talent.
Karena selain menghadapi kewajiban Tridharma tersebut, juga berhadapan dengan regulasi yang menyibukkan dengan urusan-urusan administrasi, yang dipadu dengan pendekatan ancaman remunerasi yang bakal diterima, dengan prosedur persyaratan berlapis dan rumit saat hendak mengurus kenaikan jabatan fungsional, adalah juga tantangan yang harus mampu diatasi seorang Dosen.
Tindakan Setelah Penggabungan Kementerian
Jika kita melihat dan belajar dari pengalaman masa lalu, penggabungan atau pemisahan kementerian selalu memiliki masalah restrukturisasi dan konsolidasi. Contohnya, saat DIKTI dipindahkan ke Kemenristek yang kemudian menjadi Kemenristekdikti, butuh waktu sekitar setahun untuk melakukan penataan organisasi, pembentukan nomenklatur baru untuk eselonya yang menggambarkan tupoksi, dan target program prioritas kementerian perpaduan ristek dan pendidikan tinggi, begitu juga dari sisi anggaran maupun personelnya.
Nah jika melihat Periode kedua Presiden Jokowi ini, yang akan berakhir tahun 2024, tentu secara efektif waktu kerja kabinet hanya tinggal sekitar 2 tahun lagi. Karena itu menuntaskan akibat dari pengubahan ini, kerja cepat dan tepat adalah suatu keharusan, agar tidak terjebak pada tindakan perubahan yang tidak berubah.
Persoalan Ristek
Menurut Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang P.S Brodjonegoro, ada 5 isu strategis pengembangn Iptek dan inovasi yang kita hadapi saat ini, yaitu: 1.Pemanfaatan Iptek sebagai penghela pertumbuhan ekonomi yang bekelanjutan, dimana pemerintah telah membuat target pertumbuhan ekonomi pada range 5,4 hingga 6 persen per tahun.
2. Peningkatan efektivitas pemanfaatan dana Iptek dan inovasi. Saat ini pendanaan bank pemerintah di Indonesia masih di kisaran 0,25 persen dari PDB. Lalu 84 persen di antaranya berasal dari anggaran pemerintah, dan hanya 8 persen yang berasal dari industri. Dan juga anggaran pemerintah ini tersebar pada berbagai unit Litbang, kementerian dan lembaga. Sehingga memungkinkan terjadinya duplikasi dan in-efesiensi.
3. Rendahnya kapasitas adopsi Iptek dan cipta inovasi di Indonesia. Dimana pada tahun 2019 Indonesia saat masih berada di peringkat ke 85 dari 129 negara dengan score Global Innovation Index 29,72 dari skala 0 sampai 100. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya belanja litbang terhadap PDB, rendahnya jumlah paten, serta rendahnya publikasi sains dan teknik di tingkat global. Selain itu, infrasturuktur Litbang masih terbatas, jumah SDM di bidang Iptek hanya sekitar 14,08 persen, di antaranya yang berkualifikasi doktor atau S3.
4. Persoalan ekosistem inovasi yang belum sepenuhnya tercipta. Kondisi demikian membuat proses hilirisasi dan komersialisasi hasil Litbang masih terhambat. Ditambah kolaborasi triple helix antara pemerintah, dunia penelitian dan dunia usaha, belum didukung atas lembaga Litbang dan perguruan tinggi yang memadai sebagai sumber inovasi teknologi.
5. Dalam konteks transformasi ekonomi, Kemenristek/BRIN akan fokus Litbang dan hilirisasi yang menghasilkan teknologi tepat guna, subtitusi impor, sekaligus peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), peningkatan nilai tambah, dan penguasaan teknologi baru. Untuk itu Kemenristek/BRIN akan mendorong implementasi program riset nasional dan memastikan setiap aktor riset dan inovasi memahami apa yang harus menjadi fokus dan apa yang harus dikerjakan.
Apakah dengan digabungkannya Ristek ke dalam Kemendikbud, kelima isu sentral yang strategis ini akan dijalankan dan dituntaskan oleh Kemendikbud ? ataukah akan mencari kesibukan baru lagi dan membiarkan kelima isu strategis ini berhenti sebagai wacana dan diskursus semata ?
Disisi lain kita juga mengetahui bahwa Kemenristek/BRIN untuk tahun anggaran 2021, memberikan Dana Penelitian untuk 12 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sebesar Rp400 Miliar. Yaitu;
– Universitas Indonesia Rp 45,9 miliar,
– Universitas Gadjah Mada Rp 40,7 miliar,
– Institut Teknologi Bandung Rp 40,4 miliar,
– Universitas Airlangga Rp 39,2 miliar,
– Universitas Diponegoro Rp 38,9 miliar,
– Institut Pertanian Bogor Rp 33,4 miliar,
– Universitas Padjadjaran Rp 32,5 miliar,
– Universitas Sumatera Utara Rp 30,6 miliar,
– Universitas Hasanuddin Rp 30,0 miliar,
– Institut Teknologi Sepuluh Nopember Rp 28,8 miliar,
– Universitas Pendidikan Indonesia Rp 24,3 miliar, dan
– Universitas Sebelas Maret sebesar Rp 15,3 miliar.
Bagaimana Nasib BRIN ?
Masih segar dalam ingatan kita tentunya, dalam Rakornas Kemenristek/BRIN 2020, Presiden Jokowi mengatakan bahwa: BRIN sebagai Konsolidator kegiatan riset dan inovasi perlu fokus dalam pengembangan prioritas riset yang strategis, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjawab permasalahan bangsa serta memanfaatkan peluang global bagi kemajuan negara indonesia.
Selanjutnya Presiden mengatakan bahwa: “BRIN perlu mendeteksi dan mengidentifikasi topik-topik riset yang strategis dan inovatif, sesuai dengan kebutuhan bangsa. Birokrat-birokrat harus turun mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dari hulu sampai hilir dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang ada lewat riset dan inovasi. BRIN harus menjadi badan intelijen inovasi bangsa.”
Merujuk dari apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di atas, kita jadi tahu betapa penting dan strategisnya keberadaan BRIN untuk kemajuan bangsa.
Namun dengan di likuidasinya Kemenristek masuk ke dalam Kemendikbud, bagaimanakah keberadaan BRIN selanjutnya ? karena belum ada penjelasan detail dari pemerintah tentang BRIN tersebut kedepan.
Inilah beberapa hal-hal dan persoalan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama masyarakat agar jangan sampai terjadi peristiwa pengubahan dan penggabungan sekedar dibaca ada semangat untuk melakukan perubahan di bidang Ristek, tetapi sejatinya hanya berlindung di balik proses hingga jelang ujung berakhirnya era Pemerintahan ini.
Penulis adalah Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta/Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional
Oleh: Dr. H. Uswadin, M.Pd.
Channel9.id – Jakarta. Kehadiran tamu agung yang ditunggu umat muslim sedunia sebentar lagi akan datang di rumah-rumah dan lingkungan kita serta akan membersamai sebulan lamanya. Kita tentunya sudah mempersiapkan hadirnya tamu agung dengan memantas-mantaskan pribadi dan hati serta lingkungan tempat tinggal dan tempat ibadah kita.
Sebagaimana akan datangnya orang terpenting di dunia maka segala sesuatu akan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menyambut kehadirannya. Apalagi tamu yang akan datang ini banyak memberikan hadiah dan kebaikan-kebaikan bagi yang menyambutnya.
Pribadi muslim yang baik pasti sangat menanti datangnya tamu agung tersebut, tamu yang sangat istimewa, yang dapat merubah amal biasa semua menjadi pahala, dan yang pahala akan dilipatganda, bahkan dalam satu malamnya bisa seribu bulan lebih kebaikannya.
Ramadhan, tamu agung yang didamba umat, ditunggu datangnya dan disemarakkan kehadirannya dengan kesibukan umat untuk lebih mendekat kepada Rabb-nya. Magnet Ramdhan yang sangat luar biasa sehingga menarik hamba-hamba untuk mudah dan ringan kaki melangkah menuju rumah ibadah, yang pada saat di luar Ramadhan sangat berat dan susah untuk melangkah. Kebaikan-kebaikan umat pun tersebar dan bergerak serentak seolah ditiup dan didorong oleh angin kebaikan untuk berbagi dan peduli kepada sesama.
Inilah Ramadhan, tamu agung yang membawa keistimewaan dan kebaikan bagi orang-orang yang mau dan mampu berinteraksi secara baik dengannya. Menyambutnya pun sudah merupakan pahala yang besar apalagi dengan menghidupkan syiar-syiar Ramadhan 1442 H. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An Nasa’i dinyatakan bahwa: Barang siapa yang bergembira akan hadirnya bulan Ramadhan, maka jasadnya tidak akan tersentuh sedikit pun oleh api neraka.” (HR An Nasa’i)
Bergembira menyambut Ramadhan sudah mendapat ganjaran yang besar, yaitu akan dijauhkan dari api neraka. Apalagi setelah menyambut kita membersamai selama satu bulan akan mendapat kebaikan yang lebih banyak. Salah satu amalan ibadah yang datang bersamaan dengan Ramadhan adalah puasa wajib sebagai salah satu pilar dari rukun Islam yang lima. Dalam surat Al Baqarah ayat 183, berfirman yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS: 2 : 183)
Goal atau tujuan dari puasa adalah mencapai derajat taqwa sebuah derajat tertinggi yang Allah akan berikan kepada hamba-hambaNya. Allah berfirman bahwa “Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu” (QS 49: 13). Sehingga idealnya setelah melalui pendidikan/kuliah di kampus Ramadhan, maka umat Islam pada Idul Fitri akan diwisuda sebagai hamba yang bertakwa. Menjadi pribadi yang lebih dan berkualitas daripada sebelumnya.
Ramadhan selain bulan penuh kebaikan, Ramadhan adalah bulan yang sangat penuh dengan ujian. Ujian kesabaran, ujian keimanan, ujian kelaparan, ujian kehausan, dan berbagai ragam ujian lainnya.
Pada masa pandemi Covid-19 ini Ramadhan akan lebih bermakna karena kita semua sedang mengalami ujian sesungguhnya. Kita harus memakai masker, sebagai isyarat agar kita tidak berkata-kata yang kotor atau menyakiti hati orang lain. Menjaga jarak, agar kita memaknai tidak mudah bergunjing dengan sesama di bulan Ramadhan serta sering mencuci tangan, yang mengandung makna agar tangan kita selalu terjaga dari perbuatan-perbuatan kotor dan tercela.
Pandemi mengajari agar kita benar-benar melaksanakan ibadah dengan baik dan memberikan dampak yang baik bagi yang menjalankannya. Karena banyak orang yang berpuasa, namun dampaknya hanya merasakan lapar dan haus semata. Tidak ada dampak sosial yang signifikan untuk kebaikan masyarakat atau lingkungannya yang muncul karena kesalehan diri setelah berpuasa. Rasulullah SAW dalam suatu hadits bersabda, “Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga.” (HR. Thabrani).
Berpuasa Ramadhan di masa Pandemi akan lebih melatih kita untuk benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik dan bermanfaat. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat selama menjalankan ibadah di bulan Ramadhan, selain dapat meningkatkan imunitas tubuh juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas puasa ramadhan kita. Surat Al Muminun ayat 3 mengingatkan kita agar kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik “dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna” (QS 23: 3).
Mari kita sambut bulan Ramadhan sebagai tamu agung kita semua dengan mengisi dan menghidupi serta membersamai dengan amal-amalan terbaik kita dalam rangka memperkuat hablun minnas dan hablun minallah sehingga kita dapat bersama-sama menghadapi Ujian Pandemi Covid-19 ini dengan baik dan tentunya dengan disertai doa-doa berupa ikhtiar batiniah disamping ikhtiar lahiriah agar dunia dapat kembali normal. Pemerintahpun telah memberikan kesempatan kepada umat Islam Indonesia untuk menyemarakkan dan mensyiarkan Ramadhan, tentunya dengan menggunakan syarat-syarat dan protokol kesehatan yang ada.
Semoga tamu agung yang akan datang dan akan kita sambut bersama membawa keberkahan dan keselamatan serta kebaikan untuk umat manusia di dunia.
Wallahualam bi shawab
Penulis adalah Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan PW ISNU DKI Jakarta
Oleh: Dr. Usmar.SE.,MM
Channel9.id – Jakarta. Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari Jumat tangal 9 April 2021, telah disetujui terbentuknya Kementerian baru yaitu Kementerian Investasi dan penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Keputusan penting ini, sebagai respon diterimanya Surat Presiden (Surpres) dengan Nomor R-14/Pres/03/2021 kepada parlemen, dimana isi surat itu adalah pertimbangan pengubahan kementerian.
Dan hal ini sudah benar, jika kita melihat Undang-Undang No.39 Tahun 2008, dalam Pasal 19 ayat 1, yang berbunyi Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Untuk pembahasan tulisan kali ini, penulis hanya membahas tentang dibentuknya Kementerian Baru yaitu Kementerian Investasi.
Sebetulnya wacana pembentukan Kementerian Investasi, sudah digulirkan Presiden Jokowi pada tanggal 14 Agustus 2019 lalu saat menang Pilpres 2019. Dimana beliau mengatakan bahwa tengah menyusun nomenkelatur dan menteri baru, yaitu bakal membentuk Kementerian Investasi untuk menggenjot investasi dan nantinya BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) akan menjadi salah satu portofolio dalam kementerian itu,”.
Memang dalam rapat paripurna tanggal 9 April 2021 kemarin, secara prinsip DPR RI sudah menyetujui tentang rencana kementerian baru tersebut, tapi masih ada tahapan berikutnya yang akan dilakukan dalam melengkapi dan menyiapkan regulasi keberadaan Kementerian baru tersebut yang rencananya DPR RI akan kembali bersidang pada tanggal 5 Mei 2021, setelah masa reses selama 1 bulan yang sedang di jalani saat ini.
Karena itu dalam rentang waktu saat reses ini, perlu kiranya publik memberikan masukan dan saran, tentang keberadaan kementerian baru tersebut, mengingat rencana pembentukan kementerian baru ini, meski sudah diwacanakan sejak tahun 2019, tapi tidak didahului dengan masukan dan uji publik.
Idealnya pembentukan lembaga ataupun kementerian baru, adalah sebuah upaya untuk mendorong dan meningkatkan kinerja pemerintah, dalam konteks kewenangan dari lembaga ataupun kementerian baru tesebut. Jika tidak terjadi perbaikan dan peningkatan yang signifikan, maka sesungguhnya adalah suatu ke sia-sian.
Keberadaan Kementerian Investasi
Dari nama kementerian ini, maka kita dapat membayangkan bahwa dibentuknya kemeneterian investasi ini, adalah bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan jumlah investasi baik dalam skala kuantitas maupun kualitas.
Dalam kondisi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi saat ini, diseluruh dunia terjadi kontraksi ekonomi, dan bahkan dalam konteks indonesia telah terjadi hattrick kontraksi ekonomi dalam 3 triwulan terakhir 2020 lalu, bahkan kemungkinan masih berlanjut dalam triwulan 1 tahun 2021 ini, yang berarti secara teoritis Indonesia telah masuk dalam Resesi Ekonomi dengan tekanan ekonomi yang sangat berat.
Dapat dipahami dan dimengerti, jika harapan besar tentunya digantungkan pada eksistensi dan kinerja Kementerian Investasi ini.
Untuk itu, pertanyaan yang harus digulirkan dalam diskursus publik adalah apa dan bagaimana upaya dan strategi yang akan dilakukan oleh Kementerian Investasi ini ? Dan seperti apa nantinya Status Kementerian Investasi ini, apakah sebatas Kementerian Negara ataukah ditingkatkan menjadi Kementerian Teknis ? serta nanti keberadaannya, apakah dibawah Koordinasi Menko Ekuin atau Menko Maritim dan Investasi ?
BKPM Hilang Kementerian Investasi Datang
Sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi pada 14 Agustus 2019 lalu, bahwa “BKPM akan menjadi salah satu portofolio dalam kementerian itu,”.
Artinya secara fungsi dan kewenangan Kementerian Investasi adalah sama dengan tupoksi dari BKPM. Hanya saja ketika kelembagaanya masih sebatas Badan, maka akan ada kesulitan dan hambatan koordinasi dan eksekusi implementasi investasi ditengah meningkatnya arogansi kelembagaan sektoral, baik di tingkat kementerian maupun dengan Pemda dalam konsepsi otonomi daerah.
Inilah tugas pertama yang harus mampu diatasi Kementerian Investasi, yang selama ini kesulitan dilakukan oleh BKPM. Karena itu, menurut saya Kementerian Investasi ini jangan dibentuk dalam pengertian Kementerian Negara, tapi sebaiknya menjadi Kementerian Teknis.
Sebab dengan meningkatnya status Kementerian Teknis, berarti terjadi peningkatan kewenangan, dan ini lebih memudahkan mengatasi tugas pertama, yaitu minimalisr arogansi koordinasi sektoral.
Dengan demikian kita dapat berkata BKPM hilang Kementerian Investasi Datang, bukan BKPM tenggelam, Kementerian Investasipun diam, yang dalam bahasa pesimis dalam pembentukan organisasi sering disebut “Tukiyem”, habis dibentuk lalu diem.
Peringkat Investasi Indonesia
Berdasar Indeks yang dibuat oleh Bank Dunia, yang tercantum dalam Kemudahan Berbisnis atau Ease of Doing Business, Indonesia masih berada di urutan 73 di dunia dan peringkat 6 di ASEAN. Namun, jumlah investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia, yang secara tidak langsung dipengaruhi Indeks Kemudahan Berbisnis, adalah yang terbesar nomor dua di ASEAN.
Ada 10 (sepuluh) indikator untuk mengukur kemudahan berbisnis atau yang juga dikenal dengan istilah Ease of Doing Business itu, yaitu sbb:
1. Pengurusan berbagai perizinan yang perlu dilakukan untuk memulai usaha.
2. Izin mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha.
3. Pendaftaran tanah sebagai kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain.
4. Pembayaran dan jumlah pajak kepada perusahaan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.
5. Hak legal peminjam dan pemberi pinjaman terkait dengan transaksi yang dijamin dan kedalaman informasi kredit.
6. Biaya dan waktu dalam penyelesaian perselisihan perdagangan dan kualitas proses hukum.
7. Perihal prosedur, waktu dan biaya dalam memperoleh koneksi jaringan listrik, pengadaan listrik yang baik, dan biaya konsumsi listrik.
8. Kemudahan dalam mengekspor barang dari perusahaan yang memiliki keunggulan komparatif dan impor suku cadang.
9. Kemudahan dalam tingkat pemulihan dalam hal kebangkrutan komersial dan kekuatan kerangka hukum kepailitan.
10. Perlindungan bagi pemegang saham minoritas di suatu negara.
Peringkat yang tinggi menunjukkan peraturan untuk berbisnis yang lebih baik (biasanya yang lebih sederhana), dan kuatnya perlindungan atas hak milik.
Ddlalam konteks Indonesia, sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan dapat mendorong kemudahan berusaha dan berinvestasi, sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi, maka Kementerian Investasi ini dibentuk sudah sangat tepat.
Mungkinkah Terjadi Peningkatan Investasi ?
Berdasar rilis dari BKPM capaian investasi Indonesia di tahun 2020, realisasi investasi Q4-2020 tumbuh 3% (yoy) menjadi Rp 214 Triliun dengan PMA tumbuh 5,5% menjadi Rp 111,1 Triliun sehingga total pencapaian investasi 2020 mencapai 101,1% dari target pemerintah.
Sedangkan untuk tahun 2021 ini, World Bank memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal tumbuh positif 4,4 persen untuk PDB riil dan 5,5 persen untuk government budget balance. Angka ini lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya yakni 4,7 persen.
Ini sejalan dengan perbaikan ekonomi global yang diperkirakan terus berlanjut dengan tumbuh pada tahun 2021, setelah terkontraksi 3,8 persen pada tahun 2020.
Prediksi pertumbuhan ini dipicu peningkatan mobilitas yang terjadi di berbagai negara dan dampak stimulus kebijakan yang berlanjut yang ada di USA dan China yang dapat dilihat dari Perkembangan kenaikan Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur dan jasa berlanjut di AS dan Tiongkok.
Adapun target investasi yang masuk ke Indonesia tahun 2020 adalah sebesar Rp817,2, sedangkan realisasinya tahun 2020 sebesar Rp 826,3 triliun atau naik 10,1 persen dari target yang dicanangkan.
Sedangkan target investasi yang masuk ke Indonesia di 2021 ini sebesar Rp 900 triliun atau naik sekitar 8,96 persen dari realisasi tahun 2020 lau, tentu ini tidaklah mudah.
Sebagai orang yang lebih suka melihat dan berbicara dari perspektif positif dialektika saya hanya ingin mengatakan, “Memang tidak ada yang mudah dalam hidup, tapi tidak ada yang tidak mungkin”.
Yang penting kita berharap Pemerintah mau membuka data apa adanya. Dan harus dihindar menggunakan strategi dalam ilmu statistik, yang disebut teknik “cherry picking”, yaitu teknik hanya memilih data yang pas agar hasilnya bagus sesuai keinginan, sementara data yang tidak pas tidak dipilih.
Karena kalau itu yang dilakukan, maka adagium dari negatif dialektika tentang statistik yang mengatakan bahwa, “Di atas bohong ada dusta, di atas dusta ada Statistik”, tak dapat kita hindari.
Penulis adalah Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta/Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional
TNI-Polri Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Usai Aksi Pembakaran Helikopter Oleh KKB
ISRI: Pemerintah Tidak Serius Membumikan Pancasila, Revisi PP 57/2021
CBA: Ada 10 Perusahaan Favorit Kemendes, KPK Segera Panggil Menteri Abdul Halim Iskandar
Taiwan Akan Bertemu AS, Cina Berikan Peringatan
Bentuk Perlawanan, Pengunjuk Rasa Cat Merah Jalanan Myanmar
Ancaman Arus Balik Modal bagi Perekonomian Nasional
Buruknya Rencana Utang Pemerintah
Rektor UNJ: Posisi Guru Tak Bisa Digantikan Teknologi
Impor Beras Kebijakan Tak Cerdas
Pengamat Politik Arbi Sanit Meninggal Dunia
Gempa Bumi Magnitudo 5,1 Guncang Bayah Banten, Tidak Berpotensi Tsunami
KPK Amankan Barbuk Baru Terkait Korupsi Nurdin Abdullah
Kapolda Papua: KKB Akan Berkumpul di Ilaga Kabupaten Puncak
Hasil Audit Pengamanan Mabes Usai Penyerangan Zakiah Aini, Polri: SOP Berjalan Dengan Baik
Polri Perketat Pengamanan Bandara di Papua Usai Pembakaran Helikopter oleh KKB
DPR Menilai Peleburan Kemenristek Akibat Hadirnya Kementerian Investasi
