Channel9.id, Jakarta. Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, menilai kondisi perekonomian Indonesia saat ini tidak dapat disamakan dengan situasi saat krisis moneter 1998. Menurut dia, transformasi struktur ekonomi dan sistem keuangan selama hampir tiga dekade terakhir membuat Indonesia memiliki ketahanan yang jauh lebih baik dalam menghadapi gejolak global.
Dalam forum Grab Business Forum di Shangri-La Hotel Jakarta, Selasa (9/6/2026), Chatib menegaskan bahwa perbedaan paling mendasar antara kondisi saat ini dan era krisis 1998 terletak pada sistem nilai tukar yang kini lebih fleksibel.
“Sama enggak ’98 dengan 2026? The answer is no karena yang membedakan paling besar adalah flexible exchange rate,” ujar Chatib.
Dia menjelaskan, pada masa krisis 1998 banyak pelaku ekonomi yang belum memahami risiko pergerakan kurs. Akibatnya, tidak sedikit perusahaan maupun individu yang memiliki utang dalam dolar Amerika Serikat (AS), tetapi memperoleh pendapatan dalam rupiah. Ketidakseimbangan tersebut kemudian memicu lonjakan kredit bermasalah di sektor perbankan.
Menurut Chatib, kondisi tersebut berbeda dengan saat ini. Pelaku usaha, terutama korporasi dan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas, dinilai sudah lebih siap menghadapi fluktuasi nilai tukar melalui instrumen lindung nilai (*hedging*) maupun diversifikasi aset ke mata uang asing.
Meski demikian, dia mengingatkan bahwa tekanan pelemahan rupiah tetap perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas yang masih bergantung pada impor bahan baku.
Chatib mencontohkan potensi kenaikan harga gandum dan kedelai yang dapat memengaruhi harga berbagai produk konsumsi, mulai dari mi instan hingga tahu dan tempe. Karena itu, pemerintah perlu memastikan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap lonjakan harga.
“Sesuatu yang perlu dijaga sebetulnya adalah bagaimana memberikan social protection kepada lower-middle income group untuk address isu ini,” katanya.
Di sisi lain, Chatib menilai pelemahan rupiah saat ini belum menjadi sinyal bahwa Indonesia akan memasuki fase resesi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 4,5% hingga 5% masih tergolong kuat jika dibandingkan dengan tren perlambatan ekonomi yang terjadi di berbagai negara.
Menurut dia, tantangan yang lebih penting justru berkaitan dengan persepsi pasar terhadap kondisi fiskal pemerintah.
Chatib menyoroti pergerakan Credit Default Swap (CDS) Indonesia yang telah menunjukkan kenaikan sejak awal 2026. Indikator tersebut mencerminkan meningkatnya perhatian investor terhadap kondisi fiskal nasional, bahkan sebelum ketegangan geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah, kembali meningkat.
“Persoalannya adalah on fiscal credibility karena CDS sudah mulai naik sejak Januari 2026 akibat kekhawatiran defisit mendekati 3 persen,” ujarnya.
Dia menambahkan, perubahan outlook Indonesia oleh lembaga pemeringkat Moody’s turut memengaruhi sentimen pasar dan meningkatkan sensitivitas investor terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah.
Karena itu, Chatib menilai pemerintah perlu menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan program perlindungan sosial berjalan efektif. Dengan kombinasi kedua langkah tersebut, Indonesia dinilai memiliki ruang yang cukup untuk menghadapi tantangan ekonomi global tanpa mengulang krisis yang pernah terjadi pada 1998.
