Channel9.id – Jakarta. Pemerintah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produksi pangan selama musim kemarau 2026 melalui penerapan teknologi hemat air, penggunaan varietas berumur pendek, percepatan tanam, serta pengaturan pola tanam yang lebih efisien. Upaya tersebut dilakukan untuk mempertahankan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat target swasembada pangan nasional.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi mengatakan peningkatan indeks pertanaman terus didorong melalui percepatan masa tanam setelah panen. Jarak antara panen dan penanaman kembali diupayakan tidak lebih dari 14 hari agar frekuensi tanam dalam setahun dapat meningkat.
“Kalau selama ini tanam dua kali setahun, kita dorong menjadi tiga kali. Yang sebelumnya satu kali kita dorong menjadi dua kali. Dengan lahan yang sama, produksi bisa meningkat karena frekuensi tanamnya bertambah,” kata Suwandi dalam konferensi pers di Aula Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Selain percepatan tanam, petani didorong memanfaatkan lahan secara lebih optimal melalui pola tumpang sari dengan komoditas seperti kacang tanah, kacang hijau, dan sayuran. Pemerintah menilai musim kemarau tidak selalu berdampak pada penurunan produksi apabila pengelolaan air dilakukan secara baik.
“Di saat musim kemarau, pencahayaan matahari sangat baik sehingga produktivitas tanaman bisa meningkat. Ini justru menjadi peluang untuk meningkatkan produksi apabila dikelola dengan teknologi yang tepat,” katanya.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah memperkuat pengembangan irigasi perpompaan untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Tahun ini, tambahan pompa disiapkan untuk melayani sekitar satu juta hektare lahan pertanian, melengkapi sistem yang telah mendukung pengairan sekitar dua juta hektare lahan.
“Kekuatan utama kita menghadapi musim kemarau adalah sistem perpompaan, pengelolaan sumber air dari waduk, embung, sungai maupun sumur yang terhubung dengan teknologi dan energi yang memadai,” ujar Suwandi.
Kementan juga memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, PLN, dan Kementerian ESDM untuk menjamin ketersediaan air dan energi bagi operasional pompa. Pemerintah turut menyiapkan perlindungan bagi petani melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan nilai pertanggungan hingga Rp6 juta per hektare bagi lahan yang mengalami gagal panen akibat bencana.
Selain itu, petani terdampak kekeringan akan memperoleh bantuan benih gratis, sarana produksi, alat dan mesin pertanian, serta pendampingan percepatan tanam kembali. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar 57 ribu unit pompa air beserta alat mesin pertanian lainnya untuk mendukung keberlanjutan produksi pangan di berbagai daerah.
HT
