Channel9.id – Jayapura. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah dan sektor swasta berkolaborasi memperluas akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Papua. Menurutnya, keterlibatan swasta diperlukan karena kemampuan anggaran pemerintah pusat maupun daerah masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan hunian.
Saat meninjau Perumahan Grand Royal Regency II di Jayapura, Minggu (21/6/2026), Tito menjelaskan hampir 30 persen masyarakat di Tanah Papua masih belum memiliki rumah yang layak. Pemerintah karena itu menyiapkan berbagai insentif pembiayaan dan keringanan fiskal untuk mendukung pembangunan perumahan dan meningkatkan kepemilikan rumah bagi MBR.
“Karena kalau dari pemerintah saja yang bangun bedah rumah tidak akan cukup dari APBN apalagi APBD, sehingga salah satu strateginya adalah mendorong swasta,” ujar Tito.
Pemerintah juga menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan bunga sekitar 0,5 persen per bulan bagi MBR. Dengan skema tersebut, masyarakat disebut hanya perlu menyediakan uang muka sekitar satu persen atau sekitar Rp2,4 juta untuk rumah seharga Rp240 juta.
Tito berharap kebijakan pembiayaan tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh rumah sendiri dan mengurangi beban biaya sewa tempat tinggal. Ia juga meminta seluruh pemerintah daerah di Papua mendukung upaya tersebut melalui kebijakan penghapusan sejumlah pungutan.
“Tolong teman-teman kepala daerah, enam gubernur dan 42 bupati/wali kota se-Papua Raya, betul-betul menerapkan nol persen untuk PBG dan BPHTB,” tegasnya.
Selain menyoroti akses pembiayaan, Tito mengapresiasi komitmen pengembang yang menerapkan program penghijauan di kawasan perumahan. Program tersebut mewajibkan penanaman sedikitnya dua pohon pada setiap unit rumah yang dibangun.
Menurut Tito, upaya penghijauan dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta membantu menjaga kondisi tanah dalam jangka panjang. Ia menilai lingkungan yang lebih hijau juga berdampak pada kesehatan masyarakat.
“Dengan dibuat program reboisasi penghijauan ini akan memperkuat struktur tanahnya dan juga keasriannya, ditambah lagi juga lingkungan akan lebih sehat. Saya mendukung betul program itu,” katanya.
Peninjauan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta sejumlah pihak terkait lainnya. Kehadiran mereka menjadi bagian dari pembahasan mengenai upaya penyediaan perumahan bagi masyarakat di wilayah Papua.
HT
