Channel9.id-Jakarta. Wamendagri Bima Arya Sugiarto mendorong anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memperkuat kepemimpinan dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan ekologis. Menurutnya, DPRD memiliki posisi strategis untuk memastikan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Bima saat memberikan keynote speech dalam Akademi Kaukus Parlemen Hijau Daerah bertema Menguatkan Kepemimpinan Legislatif Daerah untuk Pembangunan Berkeadilan Ekologis di Riss Hotel Malioboro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (6/8/2026).
Bima mengatakan, anggota DPRD perlu mengoptimalkan tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Menurutnya, ketiga fungsi tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan di daerah mengedepankan prinsip keberlanjutan.
“Anggota DPRD memiliki peran strategis untuk memastikan agenda pembangunan daerah tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” kata Bima.
Ia menilai para legislator daerah juga perlu memiliki arah perjuangan yang jelas dengan memberi perhatian terhadap berbagai isu yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk upaya pelestarian lingkungan.
Menurut Bima, persoalan lingkungan merupakan tantangan yang kompleks sehingga tidak dapat diselesaikan secara parsial. Karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor, lintas wilayah, serta kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan agar solusi yang dihasilkan lebih efektif.
Selain itu, Bima mengingatkan agar berbagai instrumen pendanaan hijau tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif. Dana tersebut, kata dia, harus diarahkan untuk mendukung program yang mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada minimnya kebijakan, melainkan pada pelaksanaan di lapangan.
“Masalah kita bukan tidak ada kebijakannya, tetapi pelaksanaannya di lapangan. Kalau menurut saya, ya persoalannya itu bukan di gagasannya, tapi eksekusinya. Kemudian persoalan-persoalan itu yang enggak bisa diantisipasi sejak awal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bima mengajak para legislator daerah memperkuat kolaborasi dengan kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, jejaring yang kuat akan memperkaya substansi kebijakan sekaligus memperbesar peluang lahirnya program pembangunan yang efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan ekologis.
Bima juga menyoroti meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan, khususnya di kalangan Generasi Z. Ia berharap kondisi tersebut dapat menjadi momentum bagi DPRD untuk menjadikan isu lingkungan sebagai salah satu agenda prioritas dalam penyusunan kebijakan daerah yang adaptif terhadap tantangan masa depan serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca juga: Wamendagri Bima Minta Kepala Daerah Bangun Ekosistem KDKMP Bersama Seluruh Pemangku Kepentingan
