Channel9.id-Ambon. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah memperkuat strategi efisiensi belanja pegawai untuk memperluas ruang fiskal dan meningkatkan kualitas APBD.
Dorongan itu disampaikan Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri dalam Focus Group Discussion (FGD) dan kunjungan lapangan Kajian Peta Jalan Strategi Efisiensi Anggaran Belanja Pegawai Pemerintah Daerah di Kantor BPKAD Provinsi Maluku, Selasa (15/9/2026).
Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Rikie mengatakan tingginya belanja pegawai dapat membatasi kemampuan daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
“Pengendalian belanja pegawai tidak semata-mata dimaknai sebagai pembatasan angka, tetapi sebagai instrumen untuk memperbaiki struktur belanja, memperluas ruang fiskal, dan meningkatkan produktivitas belanja,” kata Rikie secara virtual.
Berdasarkan data awal kajian, baru 65 dari 546 pemerintah daerah atau sekitar 12% yang memenuhi batas belanja pegawai paling tinggi 30% dari total belanja APBD sesuai ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022. Sebanyak 481 daerah atau sekitar 88% masih berada di atas batas tersebut.
Rikie mengatakan persoalan tersebut bersifat struktural sehingga strategi efisiensi perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, termasuk kapasitas fiskal, struktur kepegawaian, pendapatan, dan kebutuhan pelayanan publik.
Di Maluku, Provinsi Maluku, Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Maluku Tenggara menjadi lokus kajian karena memiliki karakteristik berbeda dalam rasio belanja pegawai dan kapasitas fiskal.
Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Eko Prasojo menambahkan efisiensi tidak cukup dilakukan dengan mengurangi jumlah pegawai. Penataan formasi, distribusi pegawai, organisasi, digitalisasi, dan peningkatan produktivitas ASN juga perlu dilakukan.
“Efisiensi tetap harus menjaga keberlangsungan dan mutu pelayanan publik,” ujarnya.
Kemendagri berharap kajian tersebut menghasilkan peta jalan yang operasional untuk memperkuat APBD, memperluas ruang fiskal, dan meningkatkan efektivitas belanja daerah.
Baca juga: Wamendagri Bima Arya Ajak DPRD “Naik Kelas”, Kawal APBD agar Lebih Produktif
