Channel9.id-Jakarta. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya transformasi pelayanan publik melalui penguatan orientasi pelayanan, empati, dan inovasi di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini dinilai krusial untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Bima saat membuka Pelatihan Design Thinking bagi ASN pemerintah kabupaten/kota bertema Transformasi Pelayanan Publik: Kiprah ASN dalam Mewujudkan SPM yang Adaptif, Inovatif, dan Berdampak bagi Warga di Jakarta, Rabu (24/6).
Menurut Bima, tantangan utama yang masih dihadapi ASN maupun kepala daerah adalah memastikan setiap kebijakan dan program benar-benar berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Tantangan serius bagi para ASN adalah pemahaman bahwa mereka semua atau kita semua adalah public servant atau pelayan publik. Itu persoalan utama bagi seluruh kepala daerah yang baru,” ujarnya.
Bima menilai semangat melayani menjadi kunci untuk memperkecil kesenjangan antara visi pembangunan dan realitas di lapangan. Keberhasilan program pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya kegiatan atau tercapainya target administratif.
Lebih dari itu, ukuran utama keberhasilan adalah dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, Bima menekankan pentingnya pemanfaatan data, dialog, serta pendekatan yang berpusat pada kebutuhan warga dalam setiap proses perumusan kebijakan. Ia juga mendorong ASN agar lebih aktif turun ke lapangan untuk memahami persoalan masyarakat secara langsung.
“Apa yang kita kerjakan memang yang dibutuhkan oleh warga, dirasakan oleh warga, dan menjadi isu utama. Design Thinking itu orientasinya pada human center, pada kemampuan kita untuk memiliki empati terhadap apa yang dibutuhkan,” katanya.
Lebih lanjut, Bima mengungkapkan Kementerian Dalam Negeri saat ini mencermati sekitar 140 daerah yang masih menghadapi tantangan dalam memenuhi SPM akibat keterbatasan anggaran. Kondisi ini menuntut kreativitas dan inovasi ASN agar layanan dasar, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, tetap berjalan optimal.
Menurutnya, ASN masa depan tidak cukup hanya menguasai aspek administratif. Mereka juga harus mampu membangun kolaborasi, memanfaatkan data secara tepat, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak.
Pelatihan yang digelar The Reform Initiatives (TRI) dengan dukungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri dan Ford Foundation itu diikuti peserta dari 17 kabupaten/kota di lima provinsi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas ASN dalam merancang pelayanan publik yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Bekali Praja IPDN Papua, Wamendagri Bima Ungkap Tiga Fondasi Pemimpin
